Berita

Anggota Komisi IV DPR, Firman Subagyo. (Foto: Dok. Fraksi Golkar)

Politik

DPR Minta Pemerintah Evaluasi Iklim Investasi usai Kadin China Kirim Surat

JUMAT, 22 MEI 2026 | 11:35 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Pemerintah diminta melakukan evaluasi mendalam terhadap surat yang dikirimkan Kamar Dagang China kepada Presiden Prabowo Subianto, yang berisi keluhan terkait iklim investasi di Indonesia.

Anggota Komisi IV DPR, Firman Subagyo, menilai surat Kadin China itu, harus menjadi peringatan serius bagi pemerintah untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap iklim investasi di Indonesia.

Sebelumnya, kamar dagang China di Indonesia menyampaikan surat resmi yang menyoroti sejumlah persoalan yang dikeluhkan pelaku usaha. 


Mulai dari kenaikan pajak dan royalti, pengetatan aturan devisa hasil ekspor (DHE), pengurangan kuota bijih nikel, hingga dugaan praktik penegakan hukum yang dinilai berlebihan dan membuka ruang korupsi serta pemerasan.

“Kami berdiskusi dengan teman-teman pelaku usaha karena memang itu dirasakan. Jadi sebetulnya surat dari Kadin China itu merupakan warning yang harus dijadikan evaluasi,” kata Firman kepada wartawan, Jumat 22 Mei 2026.

Menurutnya, langkah kamar dagang China menyampaikan nota resmi kepada pemerintah menjadi tamparan bagi pelaku usaha nasional. 

Legislator Golkar iru menyayangkan persoalan tersebut justru lebih dahulu disampaikan pihak asing melalui nota diplomatik resmi.

“Dengan adanya surat dari asing ini tentu memalukan karena sifatnya resmi sebagai nota diplomatik dari pelaku usaha,” ujarnya.

Firman membandingkan dengan negara lain yang dinilai lebih agresif memberikan kemudahan dan insentif bagi investor asing. 

Ia menilai sejumlah persoalan seperti perizinan dan dugaan kriminalisasi masih menjadi hambatan investasi di Indonesia.

Ia mengaku menerima banyak keluhan dari investor asing terkait berbagai pungutan di lapangan yang dinilai membebani operasional perusahaan. 

Tekanan terhadap pelaku usaha, kata dia, juga datang dari kelompok tertentu hingga oknum aparat.

“Saya pernah mendapat keluhan dari pelaku usaha investasi. Mereka menyebut hal yang sangat memalukan. Sampai ulang tahun kepala desa, RT, minta bantuan kepada perusahaan,” pungkasnya.

Populer

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

Si Jago Tua yang Dilupakan

Senin, 31 Agustus 2026 | 04:40

UPDATE

Pemerintah Didesak Tetapkan Karhutla Sebagai Bencana Nasional

Rabu, 02 September 2026 | 12:22

Anggaran Kementerian LH 2027 Diusulkan Naik Jadi Rp2,57 Triliun

Rabu, 02 September 2026 | 12:16

Film Animasi Terlaris China All Wishes Come True Resmi Tayang di Bioskop Indonesia

Rabu, 02 September 2026 | 11:56

Mahasiswa Indonesia Antusias Sambut Kedatangan Prabowo di Vladivostok

Rabu, 02 September 2026 | 11:53

Kapolri Minta Seluruh Kapolda Perkuat Pencegahan dan Pengendalian Karhutla

Rabu, 02 September 2026 | 11:49

Siaga 98 Minta RUU Perampasan Aset Fokus pada Perampasan Tanpa Pemidanaan

Rabu, 02 September 2026 | 11:38

Prabowo Tiba di Vladivostok, Penuhi Undangan Putin Hadiri EEF ke-11

Rabu, 02 September 2026 | 11:24

Komdigi Usul Tambahan Rp3,23 Triliun, DPR Ingatkan Ini

Rabu, 02 September 2026 | 11:19

Mending Persoalkan Kasus Judol Ketimbang Ribut Pernyataan Budi Arie

Rabu, 02 September 2026 | 11:17

AHY: Posisi Boleh Berubah, Komitmen Demokrasi Harus Terjaga!

Rabu, 02 September 2026 | 10:58

Selengkapnya