Saatnya Maritim jadi Mesin Ekonomi Indonesia

ADA satu kalimat dari pidato Presiden Prabowo Subianto di Sidang Paripurna DPR, Rabu 20 Mei 2026, yang seharusnya membuat seluruh pelaku industri maritim nasional duduk tegak: "Es batu saja mereka sulit mendapatkannya, apalagi solar yang mereka butuhkan."

Kalimat itu sederhana, hampir terdengar sepele di tengah pidato Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) RAPBN 2027 yang dipenuhi angka triliunan. Tapi justru di situ letak persoalannya. Negara dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia, 17 ribu lebih pulau, dan dua pertiga wilayahnya berupa laut, ternyata belum mampu menjamin nelayannya mendapat sebongkah es untuk mengawetkan ikan. Ini bukan soal es. Ini soal negara maritim yang selama puluhan tahun memunggungi lautnya sendiri.

Sebagai catatan, untuk pertama kalinya dalam sejarah, seorang presiden menyampaikan langsung kerangka makro dan kebijakan fiskal di hadapan DPR--biasanya tugas itu diemban Menteri Keuangan. Pilihan simbolik ini menegaskan bahwa Prabowo ingin menempatkan dirinya sebagai penanggung jawab langsung atas diagnosis ekonomi yang ia sampaikan. Dan diagnosis itu, harus diakui, tajam.

Diagnosis yang Benar, tapi Belum Menyentuh Laut Secara Utuh

Inti pidato Prabowo adalah satu kata: kebocoran. Pemerintah memperkirakan potensi penerimaan negara yang bisa diselamatkan dari praktik under invoicing, transfer pricing, tambang dan perkebunan ilegal, serta pelarian devisa hasil ekspor mencapai 150 miliar Dolar AS per tahun--setara sekitar Rp2.653 triliun. Untuk menambalnya, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola Ekspor Sumber Daya Alam dan membentuk Badan Pengelola Ekspor SDA yang menjadikan BUMN sebagai eksportir tunggal, dimulai dari sawit, batu bara, dan paduan besi (ferro alloy).

Diagnosisnya tepat. Tapi di sinilah kritik pertama saya: laut nyaris absen dari daftar prioritas kebocoran. Padahal sektor kelautan adalah salah satu lubang paling menganga.

Lihat angkanya. Kementerian Kelautan dan Perikanan mencatat potensi kerugian ekonomi akibat illegal, unreported, and unregulated fishing (IUU Fishing) mencapai sekitar Rp101 triliun per tahun. Sepanjang 2020-2025, negara hanya berhasil menyelamatkan kerugian sekitar Rp13 triliun--kurang dari tiga persen dari potensi kerugian tahunan. Yang lebih telak: volume tangkapan ikan nasional mencapai 7,5 juta ton per tahun, tetapi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari perikanan hanya berkisar Rp1 triliun. Bandingkan dengan hitungan kasar mantan Menteri KP Sakti Wahyu Trenggono--bahwa dengan tarif wajar saja, negara semestinya mengantongi Rp9-12 triliun setahun.

Artinya, logika "kebocoran" yang dipakai Prabowo untuk sawit, batu bara, dan besi berlaku persis sama untuk laut. Bahkan boleh jadi lebih parah, karena ikan, lobster, dan hasil laut lebih mudah diselundupkan dan lebih sulit dilacak ketimbang kapal tongkang batu bara.

Yang Tidak Disampaikan: Industri Galangan Kapal dan Pelayaran

Program 5.000 desa nelayan dalam tiga tahun--dengan 1.386 desa sebagai tahap awal di 2026, lengkap dengan instalasi es, cold storage, dan SPBU khusus nelayan--adalah kabar baik untuk sisi hulu perikanan. Tapi pidato itu berhenti di pantai. Ia tidak menyentuh dua jantung industri maritim yang justru paling padat nilai tambah: galangan kapal dan pelayaran.

Padahal datanya menjanjikan. Industri pelayaran nasional tumbuh 8,8 persen pada 2025--lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan, menurut catatan Kadin Indonesia. Saat ini Indonesia memiliki sekitar 342 galangan kapal yang tersebar di 29 provinsi, dengan puluhan ribu tenaga kerja, menurut Kementerian Perindustrian. Galangan kapal adalah industri yang langka karakternya: padat karya, padat modal, dan padat teknologi sekaligus, dengan keterkaitan ke hulu dan ke hilir (backward and forward linkages) yang sangat panjang--dari baja, komponen, elektronika, sampai jasa logistik dan pembiayaan.

Inilah yang luput. Ketika Prabowo bicara soal industrialisasi dan penciptaan lapangan kerja formal (yang ditargetkan naik dari 35 persen pada 2026 menjadi 40,81 persen pada 2027), maritim seharusnya menjadi kandidat utama. Satu kapal dibangun di galangan dalam negeri menggerakkan ratusan UMKM komponen, menyerap ribuan jam kerja teknisi las dan insinyur perkapalan, dan menahan devisa di dalam negeri. Sebaliknya, setiap kapal yang dibeli jadi dari luar negeri adalah "kebocoran" devisa dalam bentuk yang sah secara hukum tapi merugikan secara ekonomi.

Empat Gagasan: Menjahit Laut ke dalam Logika Fiskal Prabowo

Jika pemerintah serius menjadikan maritim sebagai mesin penguatan ekonomi, momentum pidato ini tidak boleh berhenti di desa nelayan. Berikut empat gagasan yang menjahit laut langsung ke dalam kerangka fiskal yang sudah dibangun Prabowo sendiri.

Pertama, perluas Badan Pengelola Ekspor SDA ke komoditas perikanan strategis. Logika eksportir tunggal yang diterapkan untuk sawit dan batu bara bisa diadaptasi--bukan untuk mematikan eksportir kecil, melainkan untuk menutup celah under invoicing dan penyelundupan hasil laut bernilai tinggi seperti tuna, udang, dan lobster. Kuncinya: digitalisasi rantai pasok dari kapal sampai pelabuhan dengan traceability berbasis sistem, sehingga setiap kilogram ikan ekspor tercatat dan dikenai PNBP yang benar. Jika kebocoran perikanan Rp101 triliun bisa ditekan separuhnya saja, itu setara hampir dua persen target penerimaan tambahan yang dijanjikan Badan Ekspor.

Kedua, jadikan 5.000 desa nelayan sebagai pasar terjamin (captive market) bagi galangan kapal nasional. Program desa nelayan akan sia-sia jika armadanya tetap kapal kayu tua yang boros solar dan tak laik laut. Alokasikan pengadaan kapal nelayan modern--fiberglass atau baja ringan, hemat bahan bakar, dilengkapi pendingin--wajib dibangun di galangan dalam negeri. Ini sekali dayung dua pulau: nelayan dapat alat produksi yang layak, galangan kecil dan menengah dapat order pasti selama tiga tahun. Inilah cara mengubah belanja negara menjadi investasi industri, bukan sekadar bantuan sosial.

Ketiga, terapkan asas cabotage yang diperkuat dan insentif fiskal untuk reparasi kapal di dalam negeri. Indonesia sudah punya prinsip cabotage (muatan dalam negeri wajib diangkut kapal berbendera Indonesia), tapi reparasi dan docking kapal nasional masih banyak lari ke Singapura dan China karena ongkos dan birokrasi. Beri keringanan bea masuk komponen kapal, perpendek perizinan docking, dan permudah pembiayaan. Setiap kapal yang naik dok di Batam, Surabaya, atau Makassar adalah devisa yang tertahan dan tenaga kerja yang terserap di dalam negeri.

Keempat, bangun "Sovereign Maritime Fund" dari hasil penyelamatan kebocoran. Jika Badan Ekspor benar-benar menyelamatkan sebagian dari potensi Rp2.653 triliun, sisihkan porsi khusus untuk pembiayaan jangka panjang berbunga rendah bagi industri galangan dan pelayaran. Industri ini capital intensive dengan tenor balik modal panjang; ia tidak akan tumbuh dengan kredit komersial biasa. Tanpa skema pembiayaan yang sabar, target menjadi poros maritim dunia hanya akan jadi slogan yang diwariskan dari satu pemerintahan ke pemerintahan berikutnya.

Penutup: Jangan Berhenti di Es Batu

Pidato 20 Mei 2026 adalah pidato yang berani secara diagnosis. Prabowo benar bahwa kekayaan Indonesia bocor di mana-mana, dan benar bahwa keberanian politik adalah variabel penentunya--seperti pengakuannya sendiri bahwa keberhasilan bergantung pada tekad dan kemampuan bekerja sama. Tapi keberanian itu akan timpang jika hanya menatap daratan. Laut Indonesia bukan sekadar tempat nelayan kesulitan mencari es. Laut adalah jalur 90 persen perdagangan dunia, lokasi 342 galangan yang menunggu order, dan sektor pelayaran yang sudah membuktikan tumbuh di atas rata-rata ekonomi nasional.

Pemerintah punya tiga tahun ke depan untuk membuktikan bahwa "desa nelayan" hanyalah pintu masuk, bukan tujuan akhir. Jika program itu dihubungkan dengan galangan kapal, sistem ekspor yang bersih, dan pembiayaan yang serius, maka untuk pertama kalinya sejak konsep "poros maritim dunia" digaungkan satu dekade lalu, Indonesia punya peluang nyata menjadikan laut sebagai mesin pertumbuhan--bukan sekadar latar belakang pidato kenegaraan.

Es batu untuk nelayan adalah awal yang baik. Tapi kapal yang membawa nelayan itu melaut sebaiknya juga buatan anak bangsa.

Catatan sumber: Pidato KEM-PPKF RAPBN 2027 Presiden Prabowo Subianto, Sidang Paripurna DPR RI, 20 Mei 2026 (Antara, CNBC Indonesia, Tirto, Okezone, Tempo). Data industri pelayaran dan galangan kapal: Kadin Indonesia dan Kementerian Perindustrian (2026). Data kerugian IUU Fishing dan PNBP perikanan: Kementerian Kelautan dan Perikanan (2021-2025).

Ahlan Zulfakhri
Shipbuilding Specialist Diaspora Indonesia di Tiongkok

Berita

Publika

Saatnya Maritim jadi Mesin Ekonomi Indonesia

Profil Achmad Syahri Assidiqi: Legislator Gerindra 'Gamer' Anak Eks DPR RI

Jangan Biarkan Dua Juri Final LCC Lolos dari Sanksi UU ASN

Tetangga Sudah Mendahului, Indonesia Masih Berpidato

Jokowi Boleh Keliling Indonesia Asal Tunjukkan Ijazah Asli

Anak SMA Peserta Cerdas Cermat MPR Ramai-ramai Dibully Juri dan MC

Tuntutan Seret Jokowi ke Pengadilan terkait Kasus Nadiem Mengemuka

Bebaskan Nadiem, Lalu Adili Jokowi

Mantan Kasipenkum Kejati Jakarta Jabat Kajari Aceh Singkil

Walkot Semarang Dorong Sinergi dengan ISEI Lewat Program Waras Ekonomi

Wasiat Terakhir Founding Fathers

Pelapor Kasus Dugaan Pemalsuan Sertifikat Tanah di Tambora Alami Tekanan Mental

98 Resolution Network: Program Prabowo-Gibran Sejalan dengan Mandat Reformasi

Bos PT QSS jadi Tersangka Kasus Dugaan Korupsi Tambang Bauksit di Kalbar

KPK Dinilai Belum Utuh Baca Peta Kasus Blueray Cargo

Empat WN China Diduga Pelaku Penipuan Online Ditangkap Imigrasi

Membangun Kedaulatan Ekonomi di Era Prabowo

Pidato Prabowo di DPR Upaya Konkret Membumikan Pasal 33 UUD 1945