Ancaman PMK Bukan Alasan Buka Impor Hewan Kurban

Ancaman Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) tidak boleh menjadi alasan untuk membuka keran impor sapi di tengah meningkatnya kebutuhan hewan kurban jelang Iduladha.

Anggota Komisi IV DPR dari Fraksi Golkar, Firman Subagyo menilai pemerintah harus fokus memperkuat pengawasan kesehatan hewan dan melindungi peternak lokal, bukan justru membuka ruang masuknya sapi impor dengan dalih wabah penyakit.

“Jangan sampai nanti ini ada intervensi sapi-sapi dari luar negeri atau impor masuk karena mungkin biayanya lebih murah,” kata Firman di Kompleks Parlemen, Senayan, Kamis 21 Mei 2026. 

Menurutnya, persoalan utama saat ini adalah memastikan seluruh sapi yang dimobilisasi ke Pulau Jawa benar-benar memiliki sertifikat bebas PMK.

Firman mengatakan, pelaksanaan vaksinasi PMK di sejumlah daerah juga masih belum maksimal. Kondisi itu dikhawatirkan dapat kembali memukul peternak lokal seperti yang terjadi pada wabah sebelumnya.

Ia mencontohkan banyak peternak terpaksa menjual sapi jauh di bawah harga normal akibat kepanikan pasar saat PMK merebak.

“Yang harganya Rp20 juta dijual Rp5 juta. Daripada kena PMK, udah jual murah saja,” kata Firman.

Firman juga menyoroti tingginya biaya operasional yang kini dihadapi pelaku usaha peternakan, mulai dari distribusi hingga harga bahan bakar industri yang terus naik.

Karena itu, ia khawatir situasi tersebut nantinya dijadikan alasan untuk mendatangkan sapi impor yang dianggap lebih murah dan lebih mudah tersedia.

Pernyataan Firman merespons langkah Badan Karantina Indonesia atau Barantin yang memperketat pengawasan lalu lintas hewan kurban menjelang Iduladha, termasuk terhadap ratusan sapi asal Nusa Tenggara Timur yang masuk ke Pulau Jawa.