Berita

Ketua Komisi V DPR RI Lasarus (repro TVR Parlemen)

Politik

Komisi V DPR: Jika Kecelakaan KRL Terulang, Berarti Sistem Tak Dibenahi

KAMIS, 21 MEI 2026 | 15:34 WIB | LAPORAN: SARAH ALIFIA SURYADI

Komisi V DPR RI menyoroti keras insiden tabrakan kereta api jarak jauh dengan KRL di kawasan Stasiun Bekasi Timur. DPR menegaskan tragedi serupa tidak boleh kembali terjadi di tengah sistem operasional kereta yang semakin modern.

Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, menilai akan menjadi ironi jika kecelakaan yang sama kembali terulang karena teknologi pengendalian perjalanan kereta seharusnya sudah mampu memitigasi risiko tabrakan.

“Yang sudah berlalu tak bisa kita tarik kembali. Namun kalau mengulangi kejadian yang sama, mohon maaf, itu berarti kita tidak cukup cerdas kalau sampai jatuh di lubang yang sama dua kali,” kata Lasarus dalam rapat kerja di Gedung DPR RI, Kamis (21/5/2026).


Menurutnya, publik mempertanyakan bagaimana kecelakaan masih bisa terjadi di tengah sistem pengendalian perjalanan kereta yang telah terintegrasi. Ia menyinggung sistem Grafik Perjalanan Kereta Api (Gapeka) yang seharusnya mampu membaca posisi dan jarak antarkereta sehingga potensi tabrakan dapat diantisipasi lebih awal.

“Kalau sistem mengalami gangguan, jadwal keberangkatan dan posisi masing-masing kereta seharusnya tetap bisa terbaca,” ujarnya.

Lasarus juga mempertanyakan efektivitas sistem pengamanan yang ada saat ini dalam menghadapi situasi darurat di jalur kereta.

Selain itu, ia mengingatkan risiko kecelakaan masih tinggi karena banyaknya perlintasan sebidang, termasuk yang tidak dijaga petugas.

“Tentu peluang kejadian serupa masih sangat mungkin terjadi, apalagi dengan banyaknya perlintasan sebidang yang tidak ada penjaganya,” katanya.

Komisi V DPR juga meminta seluruh pihak terbuka dalam mengungkap penyebab kecelakaan. Menurut Lasarus, kejujuran penting sebagai bentuk tanggung jawab kepada para korban.

“Kalau kita berbohong saat ini, kita juga berbohong kepada mereka yang menjadi korban kecelakaan ini,” tegasnya.

Ia menekankan bahwa fokus utama evaluasi bukan hanya mencari pihak yang bersalah, melainkan menemukan titik lemah dalam sistem operasional kereta agar kejadian serupa tidak kembali memakan korban jiwa.

“Soal siapa yang salah, kita serahkan kepada polisi. Tapi titik lemahnya di mana, itu yang harus diperbaiki,” pungkasnya.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

Jokowi Injak Kepala Kerbau saat Terima Gelar Adat Lampung, Apa Maknanya?

Selasa, 30 Juni 2026 | 18:21

Safari Politik Jokowi Bukti Kepemimpinan Gibran dan Kaesang Lemah

Selasa, 30 Juni 2026 | 18:21

Jokowi dan PSI, Duri dalam Daging Pemerintahan Prabowo

Selasa, 30 Juni 2026 | 18:09

Daftar Wilayah yang Berpotensi Terdampak El Nino 2026

Selasa, 30 Juni 2026 | 18:05

Keiko Fujimori Akhirnya Bernasib Sama Seperti Prabowo

Selasa, 30 Juni 2026 | 18:03

KPK Sebut 10 Orang Diamankan dalam OTT Kuansing

Selasa, 30 Juni 2026 | 17:57

Panitia Minta Jokowi Datang Setelah Acara Adat, Kunjungan Malah Batal

Selasa, 30 Juni 2026 | 17:50

Koperasi Beri Ruang Bagi Mahasiswa Berwirausaha

Selasa, 30 Juni 2026 | 17:37

Tutup Perdagangan Akhir Bulan: IHSG Merosot ke 5.643, Rupiah Loyo Dekati Rp18 Ribu

Selasa, 30 Juni 2026 | 17:28

Ketum AHY: Genap 25 Tahun, Partai Demokrat Ingin jadi Bagian Solusi

Selasa, 30 Juni 2026 | 17:19

Selengkapnya