Berita

Anggota Komisi IV DPR RI, Rina Saadah. (Foto: F-PKB)

Politik

Pemerintah Harus Tegas Berantas Mafia Pangan

RABU, 20 MEI 2026 | 15:03 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Pemerintah didesak mengusut tuntas dugaan praktik mafia pangan yang menjadi penyebab kenaikan harga minyak goreng di Indonesia. 

Pernyataan tersebut disampaikan Anggota Komisi IV DPR RI, Rina Saadah menanggapi pernyataan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman yang mengungkapkan tata kelola minyak goreng sulit dikendalikan akibat ulah mafia pangan.

“Jika memang benar apa yang disampaikan Menteri Pertanian bahwa kenaikan harga minyak goreng disebabkan oleh ulah mafia pangan, maka hal ini tidak boleh dibiarkan. Pemerintah harus segera membongkar dalang di balik kenaikan harga minyak goreng. Siapa pun yang terlibat tidak boleh dilindungi,” ujar Rina Saadah di Jakarta, Rabu, 20 Mei 2026.


Rina menegaskan, minyak goreng merupakan kebutuhan pokok masyarakat yang digunakan hampir di seluruh rumah tangga, pelaku usaha kecil, hingga industri makanan. Karena itu, lonjakan harga minyak goreng akan berdampak langsung terhadap daya beli masyarakat dan memperburuk beban ekonomi keluarga.

“Ketika harga minyak goreng naik tidak terkendali, yang paling merasakan dampaknya adalah masyarakat kecil. Ibu rumah tangga, pedagang gorengan, UMKM, hingga pelaku usaha makanan harus menanggung biaya produksi yang semakin tinggi. Negara harus hadir melindungi rakyat dengan memutus mata rantai mafia pangan yang mengganggu tata kelola distribusi dan harga minyak goreng,” katanya.

Legislator Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) asal Jawa Barat itu menilai keberadaan mafia pangan sangat berbahaya karena tidak hanya memicu kenaikan harga, tetapi juga merusak sistem distribusi pangan nasional. 

Praktik penimbunan, permainan distribusi, hingga manipulasi pasokan dinilai dapat menciptakan kelangkaan buatan di tengah kebutuhan masyarakat yang tinggi.

Kondisi tersebut berpotensi memicu inflasi, menurunkan daya beli masyarakat, memperlebar kesenjangan ekonomi, dan menurunkan kepercayaan publik terhadap pemerintah dalam menjaga ketersediaan pangan.

“Karena itu pemerintah harus tegas. Jika memang ada mafia pangan yang bermain, maka usut tuntas hingga ke akar-akarnya. Jangan ada kompromi dan jangan ada pihak yang dilindungi. Proses hukum harus ditegakkan agar ada efek jera,” tegasnya.

Rina juga meminta pemerintah memperkuat pengawasan rantai distribusi minyak goreng serta memastikan pasokan tersedia dengan harga yang terjangkau bagi masyarakat. Ia menilai pemberantasan mafia pangan menjadi langkah penting untuk menjaga keadilan ekonomi dan ketahanan pangan nasional.


Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Di Forum Bisnis RI-Tiongkok, Prabowo Janji Lindungi dan Jaga Kepercayaan Investor

Jumat, 20 November 2026 | 16:36

187 Mahasiswa UI Gali Ilmu Tata Kelola Bareng AHY dan Direksi BEI

Jumat, 20 November 2026 | 16:34

Cak Imin Akui PKB Ikut Pingsan 10 Tahun Terbuai Politik Pencitraan

Jumat, 20 November 2026 | 16:24

KPK Dalami Peran Sestama BNPB dalam Penunjukan Langsung Vendor Pengadaan

Jumat, 20 November 2026 | 16:19

Prabowo Saksikan 35 Kesepakatan Bisnis RI-Tiongkok Senilai Rp274 Triliun

Jumat, 20 November 2026 | 16:08

Tim Verifikasi Cawapres MPR Dibagi Tiga Pokja, Ini yang Dikerjakan

Jumat, 20 November 2026 | 16:07

PKB Dukung Prabowo Maksimalkan Pengelolaan SDA untuk Kurangi Beban Pajak

Jumat, 20 November 2026 | 15:56

Demokrat Dengar Prabowo Bakal Kumpulkan Lagi Ketum Parpol Bahas Cawapres

Jumat, 20 November 2026 | 15:49

Jakpro Optimalkan JIS, Velodrome, dan TIM untuk Dorong Ekonomi Kreatif

Jumat, 20 November 2026 | 15:35

HIPMI Gelar Pelantikan Pengurus Baru Periode 2026-2029

Jumat, 20 November 2026 | 15:22

Selengkapnya