Berita

Anggota Komisi IV DPR RI, Rina Saadah. (Foto: F-PKB)

Politik

Pemerintah Harus Tegas Berantas Mafia Pangan

RABU, 20 MEI 2026 | 15:03 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Pemerintah didesak mengusut tuntas dugaan praktik mafia pangan yang menjadi penyebab kenaikan harga minyak goreng di Indonesia. 

Pernyataan tersebut disampaikan Anggota Komisi IV DPR RI, Rina Saadah menanggapi pernyataan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman yang mengungkapkan tata kelola minyak goreng sulit dikendalikan akibat ulah mafia pangan.

“Jika memang benar apa yang disampaikan Menteri Pertanian bahwa kenaikan harga minyak goreng disebabkan oleh ulah mafia pangan, maka hal ini tidak boleh dibiarkan. Pemerintah harus segera membongkar dalang di balik kenaikan harga minyak goreng. Siapa pun yang terlibat tidak boleh dilindungi,” ujar Rina Saadah di Jakarta, Rabu, 20 Mei 2026.


Rina menegaskan, minyak goreng merupakan kebutuhan pokok masyarakat yang digunakan hampir di seluruh rumah tangga, pelaku usaha kecil, hingga industri makanan. Karena itu, lonjakan harga minyak goreng akan berdampak langsung terhadap daya beli masyarakat dan memperburuk beban ekonomi keluarga.

“Ketika harga minyak goreng naik tidak terkendali, yang paling merasakan dampaknya adalah masyarakat kecil. Ibu rumah tangga, pedagang gorengan, UMKM, hingga pelaku usaha makanan harus menanggung biaya produksi yang semakin tinggi. Negara harus hadir melindungi rakyat dengan memutus mata rantai mafia pangan yang mengganggu tata kelola distribusi dan harga minyak goreng,” katanya.

Legislator Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) asal Jawa Barat itu menilai keberadaan mafia pangan sangat berbahaya karena tidak hanya memicu kenaikan harga, tetapi juga merusak sistem distribusi pangan nasional. 

Praktik penimbunan, permainan distribusi, hingga manipulasi pasokan dinilai dapat menciptakan kelangkaan buatan di tengah kebutuhan masyarakat yang tinggi.

Kondisi tersebut berpotensi memicu inflasi, menurunkan daya beli masyarakat, memperlebar kesenjangan ekonomi, dan menurunkan kepercayaan publik terhadap pemerintah dalam menjaga ketersediaan pangan.

“Karena itu pemerintah harus tegas. Jika memang ada mafia pangan yang bermain, maka usut tuntas hingga ke akar-akarnya. Jangan ada kompromi dan jangan ada pihak yang dilindungi. Proses hukum harus ditegakkan agar ada efek jera,” tegasnya.

Rina juga meminta pemerintah memperkuat pengawasan rantai distribusi minyak goreng serta memastikan pasokan tersedia dengan harga yang terjangkau bagi masyarakat. Ia menilai pemberantasan mafia pangan menjadi langkah penting untuk menjaga keadilan ekonomi dan ketahanan pangan nasional.


Populer

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

KPK Dikabarkan Tetapkan Tangan Kanan Nusron Wahid Hingga Pihak Summarecon sebagai Tersangka

Selasa, 15 September 2026 | 09:40

Janggal, Purbaya Dipecat Setelah Mencopot Ratusan Pejabat Kemenkeu

Senin, 14 September 2026 | 21:57

Menkeu Baru Angkat Bicara Soal Perombakan Pejabat Bea Cukai dan Dirjen Pajak

Senin, 14 September 2026 | 17:28

UPDATE

Dina Sulaeman: Sikap Prabowo Beri Pesan Diplomatik Kuat untuk Palestina

Minggu, 20 September 2026 | 09:51

Ekonom Ungkap Skema Pendidikan Gratis PTN Tanpa Menguras APBN

Minggu, 20 September 2026 | 09:43

Prabowo Berencana Produksi Bensin dari Batu Bara

Minggu, 20 September 2026 | 08:56

Humanika: Jangan Jatuhkan Prabowo Sebelum Lima Tahun

Minggu, 20 September 2026 | 08:49

Sesuai Ambisi Prabowo, Kampus Negeri Jangan Cari Duit dari Mahasiswa Lagi

Minggu, 20 September 2026 | 08:22

Dubes Palestina Ungkap Momen Emosional Saat Peluk Prabowo di Gontor

Minggu, 20 September 2026 | 08:06

Ekonom: Prabowo Tinggal Lanjutkan Pendidikan Gratis dari SBY

Minggu, 20 September 2026 | 08:06

Keretakan Peradaban

Minggu, 20 September 2026 | 07:38

Wadanyon OPM Kodap 35 Bintang Timur Yahukimo Diringkus TNI

Minggu, 20 September 2026 | 06:46

DPD Tawarkan Solusi Netral Fiskal Demi Ekonomi Berlari Kencang

Minggu, 20 September 2026 | 06:19

Selengkapnya