KSAD Jenderal TNI Maruli Simanjuntak. (Foto: Dokumentasi RMOL)
Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak mengklaim respons masyarakat terhadap pembangunan markas Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan sejauh ini sangat positif.
Bahkan, menurut Maruli, sejumlah daerah justru mulai mempertanyakan kapan wilayah mereka mendapat pembangunan batalyon serupa.
“Semua berjalan baik, respons masyarakat baik hampir di seluruh tempat. Malah sekarang mereka menanyakan, di kabupaten kami kapan,” kata Maruli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 19 Mei 2026.
Ia mengakui sempat ada persoalan terkait lahan di beberapa titik. Namun, menurutnya, masalah tersebut dapat diselesaikan setelah dilakukan penjelasan kepada masyarakat setempat.
“Ada satu dua yang tanah sedikit bermasalah, setelah kita jelaskan enggak ada masalah,” ujarnya.
Maruli menjelaskan pembangunan batalyon tersebut merupakan bagian dari target pemerintah untuk menghadirkan satu Batalyon Infanteri Teritorial di setiap kabupaten. Setiap tahun, pemerintah disebut menargetkan pembangunan sekitar 150 batalyon, termasuk satuan pertahanan lainnya.
Menurut Maruli, fungsi batalyon tidak hanya berkaitan dengan pertahanan, tetapi juga mendukung berbagai program pembangunan dan sosial di daerah.
“Pertahanan utama, terus membantu pembangunan, jadi banyaklah. Sekarang program presiden kan banyak untuk bantu masyarakat. Ada jembatan, ada air bersih, persiapan bencana alam, menghadapi kekeringan kita mulai bor air,” bebernya.
Jebolan Akmil 1992 ini menyebut keterlibatan TNI dalam program pangan merupakan bagian dari upaya mendukung kebutuhan nasional.
Menanggapi kritik yang muncul terhadap perluasan peran TNI, Maruli mempersilakan masyarakat memiliki pandangan masing-masing. Namun ia membantah anggapan bahwa TNI sedang diperalat untuk kepentingan tertentu.
“Itu pendapat-pendapat orang bahwa seolah-olah kita dipergunakan, itu kan bukan kepentingan TNI. Itu cadangan untuk negara,” ucapnya.
Maruli menilai banyak pihak belum melihat langsung kondisi masyarakat di wilayah terpencil yang selama ini minim akses terhadap kebutuhan dasar seperti air bersih dan pendidikan.
“Ya kami justru banyak hadir ke sana, banyak membantu mereka,” tegasnya.
Sebelumnya, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menyampaikan pemerintah menargetkan seluruh kabupaten di Pulau Jawa sudah memiliki Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan pada 2026.
Menurut Sjafrie, keberadaan batalyon tersebut diharapkan dapat membantu menekan kriminalitas, memperkuat sistem keamanan lingkungan, hingga mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui aktivitas prajurit di daerah.
