Ilustrasi Rupiah (Foto: RMOL/Reni Erina)
Komisi XI DPR RI mendesak Bank Indonesia (BI) memberikan penjelasan yang lebih komprehensif terkait pelemahan nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat (AS), sekaligus memastikan langkah-langkah stabilisasi berjalan efektif dan terukur.
Wakil Ketua Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Hanif Dhakiri, menyoroti pelemahan Rupiah yang telah menyentuh kisaran Rp17.713 per Dolar AS. Menurutnya, kondisi tersebut wajar memunculkan pertanyaan publik, baik terkait faktor eksternal maupun persepsi pasar terhadap fundamental ekonomi domestik.
“Ini pertanyaan sederhana dari sudut pandang publik. Ketika Rupiah melemah hingga kisaran Rp17.713 per Dolar AS, tentu masyarakat ingin memahami apa faktor dominannya. Apakah tekanan ini terutama dipicu gejolak global, penguatan Dolar AS, atau ada sinyal tertentu yang sedang dibaca pasar terhadap kondisi ekonomi domestik kita,” ujar Hanif dalam keterangannya, Selasa, 19 Mei 2026.
Menurut Hanif, keterbukaan komunikasi dari otoritas moneter sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik dan pasar.
Karena itu, ia meminta BI menjelaskan secara lebih rinci strategi stabilisasi yang tengah ditempuh, termasuk efektivitas instrumen intervensi yang digunakan.
“Kita perlu mendapatkan gambaran yang jelas mengenai langkah stabilisasi yang sedang ditempuh, bagaimana efektivitasnya, dan sejauh mana instrumen yang digunakan mampu meredam tekanan yang ada. Ini penting agar publik memahami bahwa respons kebijakan berjalan secara terukur dan kredibel,” tegasnya.
Hanif juga menyoroti pernyataan BI yang menyebut stabilitas nilai tukar masih terjaga. Menurutnya, istilah tersebut perlu dijelaskan secara lebih konkret agar tidak menimbulkan perbedaan persepsi di tengah masyarakat.
“Ketika BI menyampaikan bahwa stabilitas tetap terjaga, publik tentu perlu memahami parameter yang digunakan. Apakah yang dimaksud stabil adalah volatilitas yang masih terkendali meskipun level kurs mengalami penyesuaian? Penjelasan ini penting agar komunikasi kebijakan lebih mudah dipahami masyarakat,” ujar legislator PKB tersebut.
Lebih lanjut, Hanif meminta BI memaparkan posisi volatilitas Rupiah dibandingkan negara-negara selevel (peer countries), termasuk pendekatan kebijakan yang digunakan dalam merespons tekanan nilai tukar.
“Kalau ukuran stabilitas adalah volatilitas, maka menarik untuk melihat bagaimana posisi Rupiah dibandingkan negara peers. Dengan begitu, publik bisa mendapatkan konteks yang lebih utuh mengenai kondisi kita saat ini dan respons kebijakan yang diambil,” katanya.
Selain itu, Hanif menegaskan pentingnya sinergi kebijakan antara otoritas moneter dan fiskal dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional, terutama di tengah tingginya ketidakpastian global.
“Kita ingin memastikan koordinasi kebijakan berjalan solid. Stabilitas ekonomi tidak hanya menjadi tanggung jawab otoritas moneter, tetapi membutuhkan sinergi yang kuat dengan kebijakan fiskal dan langkah-langkah lain untuk menjaga kepercayaan pasar serta daya tahan ekonomi nasional,” pungkasnya.
