Berita

Menlu Sugiono (Foto: RMOL/Hani Fatunnisa)

Global

Menlu RI dan Sembilan Negara Lain Kutuk Serangan Israel terhadap Global Sumud Flotilla

SELASA, 19 MEI 2026 | 09:15 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Menteri Luar Negeri Indonesia, Sugiono bersama sembilan negara lainnya melontarkan kecaman keras terhadap serangan Israel terhadap Global Sumud Flotilla.

Pernyataan bersama itu dirilis pada Senin, 18 Mei 2026 oleh para Menteri Luar Negeri dari Turki, Bangladesh, Brazil, Kolombia, Indonesia, Yordania, Libya, Maladewa, Pakistan, dan Spanyol. 

Mereka menilai tindakan Israel terhadap kapal bantuan dan para aktivis kemanusiaan sebagai bentuk pelanggaran terang-terangan terhadap hukum internasional.


“Mengutuk sekeras-kerasnya serangan Israel yang diperbarui terhadap Armada Global Sumud, sebuah inisiatif kemanusiaan sipil damai yang bertujuan untuk menarik perhatian internasional terhadap penderitaan kemanusiaan yang dahsyat yang dialami rakyat Palestina,” demikian isi pernyataan tersebut.

Para menlu juga mengingatkan bahwa insiden serupa sebelumnya pernah terjadi di perairan internasional dan kembali menunjukkan pola tindakan represif terhadap misi sipil kemanusiaan. Serangan terhadap kapal serta penahanan aktivis dinilai tidak dapat dibenarkan dalam situasi apa pun.

Selain mengecam tindakan Israel, kesepuluh negara tersebut menyampaikan kekhawatiran serius terhadap keselamatan para peserta sipil dalam armada Global Sumud Flotilla. 

Mereka mendesak pembebasan segera seluruh aktivis yang ditahan serta meminta penghormatan penuh terhadap hak dan martabat mereka selama berada dalam tahanan.

"Para Menteri menyampaikan keprihatinan serius mengenai keselamatan dan keamanan para peserta sipil dalam pawai tersebut dan menyerukan pembebasan segera semua aktivis yang ditahan, serta penghormatan penuh terhadap hak dan martabat mereka,' tegas mereka. 

Dalam penutup pernyataannya, para menlu menegaskan bahwa serangan berulang terhadap inisiatif kemanusiaan damai mencerminkan pengabaian terhadap hukum internasional dan kebebasan navigasi. 

Mereka pun menyerukan komunitas internasional agar mengambil langkah konkret untuk melindungi warga sipil, menjamin keamanan misi kemanusiaan, serta mengakhiri impunitas atas berbagai pelanggaran yang terjadi.

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Sjafrie Kumpulkan para Jenderal Kemhan Bahas Potensi Ancaman

Sabtu, 07 November 2026 | 04:26

UPDATE

Bahlil Tak Boleh Seenaknya Jadikan Ujung Kulon Wilayah Usaha Pertambangan

Selasa, 17 November 2026 | 18:21

Konsumsi Naik Belum Tentu Daya Beli Pulih

Selasa, 17 November 2026 | 18:04

Pemerintah Tak Akan Pindahkan Badak Jawa ke Alas Purwo Tanpa Kajian Ilmiah

Selasa, 17 November 2026 | 17:53

Menyorot Kebijakan PIT dan PNBP

Selasa, 17 November 2026 | 17:36

Mengenal Badak Jawa yang Hanya Ada di Taman Nasional Ujung Kulon

Selasa, 17 November 2026 | 17:15

Mengenal Ragam Tradisi dan Etnik Borneo di Kampung Budaya Sarawak

Selasa, 17 November 2026 | 17:14

MA Harus Menata Ulang Perlawanan Perdata Terhadap Putusan Berkekuatan Tetap

Selasa, 17 November 2026 | 17:14

Pramono-Tito Sepakati Skema Pendanaan Rp7,5 Triliun untuk Jakarta

Selasa, 17 November 2026 | 17:10

Kuasai Tata Negara, Yusril Ihza Mahendra Punya Modal jadi Gantikan Gibran

Selasa, 17 November 2026 | 17:07

Profil Ahmad Muzani, Dasco, dan Sugiono yang Masuk Bursa Cawapres Prabowo

Selasa, 17 November 2026 | 17:02

Selengkapnya