Berita

Menlu Sugiono (Foto: RMOL/Hani Fatunnisa)

Global

Menlu RI dan Sembilan Negara Lain Kutuk Serangan Israel terhadap Global Sumud Flotilla

SELASA, 19 MEI 2026 | 09:15 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Menteri Luar Negeri Indonesia, Sugiono bersama sembilan negara lainnya melontarkan kecaman keras terhadap serangan Israel terhadap Global Sumud Flotilla.

Pernyataan bersama itu dirilis pada Senin, 18 Mei 2026 oleh para Menteri Luar Negeri dari Turki, Bangladesh, Brazil, Kolombia, Indonesia, Yordania, Libya, Maladewa, Pakistan, dan Spanyol. 

Mereka menilai tindakan Israel terhadap kapal bantuan dan para aktivis kemanusiaan sebagai bentuk pelanggaran terang-terangan terhadap hukum internasional.


“Mengutuk sekeras-kerasnya serangan Israel yang diperbarui terhadap Armada Global Sumud, sebuah inisiatif kemanusiaan sipil damai yang bertujuan untuk menarik perhatian internasional terhadap penderitaan kemanusiaan yang dahsyat yang dialami rakyat Palestina,” demikian isi pernyataan tersebut.

Para menlu juga mengingatkan bahwa insiden serupa sebelumnya pernah terjadi di perairan internasional dan kembali menunjukkan pola tindakan represif terhadap misi sipil kemanusiaan. Serangan terhadap kapal serta penahanan aktivis dinilai tidak dapat dibenarkan dalam situasi apa pun.

Selain mengecam tindakan Israel, kesepuluh negara tersebut menyampaikan kekhawatiran serius terhadap keselamatan para peserta sipil dalam armada Global Sumud Flotilla. 

Mereka mendesak pembebasan segera seluruh aktivis yang ditahan serta meminta penghormatan penuh terhadap hak dan martabat mereka selama berada dalam tahanan.

"Para Menteri menyampaikan keprihatinan serius mengenai keselamatan dan keamanan para peserta sipil dalam pawai tersebut dan menyerukan pembebasan segera semua aktivis yang ditahan, serta penghormatan penuh terhadap hak dan martabat mereka,' tegas mereka. 

Dalam penutup pernyataannya, para menlu menegaskan bahwa serangan berulang terhadap inisiatif kemanusiaan damai mencerminkan pengabaian terhadap hukum internasional dan kebebasan navigasi. 

Mereka pun menyerukan komunitas internasional agar mengambil langkah konkret untuk melindungi warga sipil, menjamin keamanan misi kemanusiaan, serta mengakhiri impunitas atas berbagai pelanggaran yang terjadi.

Populer

Cara Cek BLT Kesra Oktober 2026 Rp900.000, Lewat Cek Bansos Kemensos

Minggu, 25 Oktober 2026 | 17:52

KPK Dalami Keterlibatan Bobby Nasution dalam Kasus Korupsi Proyek Jalan Sumut

Jumat, 23 Oktober 2026 | 09:19

Transjabodetabek Blok M-Bandung Jadi Cara Pramono Sindir KDM

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 23:44

Jokowi sudah Ditinggalkan Parpol, Polri, hingga Oligarki

Senin, 19 Oktober 2026 | 04:00

Gugat Allianz Rp1,5 Miliar, Krisdayanti Ajukan Perkara ke PN Jaksel

Minggu, 18 Oktober 2026 | 13:28

Jusuf Hamka Siapkan Rp5 Triliun untuk Borong Saham

Minggu, 18 Oktober 2026 | 11:21

Mantan Kadivhubinter Polri Napoleon Bonaparte Meninggal Dunia

Minggu, 18 Oktober 2026 | 13:30

UPDATE

Sambut Wacana Revisi UU Tipikor, Komisi III DPR: Perlu Dikaji Lebih Mendalam

Rabu, 28 Oktober 2026 | 18:32

Mahasiswa Bentangkan Poster Raksasa Tolak Karhutla

Rabu, 28 Oktober 2026 | 18:27

Asta Cita Sulit Berjalan Tanpa Stabilitas Keuangan dan Pemerintahan Bersih

Rabu, 28 Oktober 2026 | 18:22

Sahroni Minta Polisi Jaga Adik-adik Mahasiswa

Rabu, 28 Oktober 2026 | 18:11

Mahasiswa Demo Mabes Polri, Jangan Kriminalisasi Pegawai PLN

Rabu, 28 Oktober 2026 | 17:57

Nasdem Bedah Pemikiran Bung Hatta untuk Perkuat Etika Politik

Rabu, 28 Oktober 2026 | 17:51

Koperasi Sawit Didorong Bangun Pabrik CPO hingga Kilang Minyak Goreng

Rabu, 28 Oktober 2026 | 17:45

Massa Tertahan di Depan Gedung UOB, Desak Polisi Buka Jalan

Rabu, 28 Oktober 2026 | 17:41

IHSG Menguat Tipis Usai RUPSLB BEI Setujui Dividen Rp1,56 T

Rabu, 28 Oktober 2026 | 17:24

Massa Berbaju Hitam Lewat Kantor KPU RI Menuju Bundaran HI

Rabu, 28 Oktober 2026 | 17:14

Selengkapnya