Narasi Negatif Tetap Berkembang di Tengah Pembangunan Papua

Papua hingga hari ini masih menjadi ruang perebutan narasi politik paling kompleks di Indonesia. 

Demikian pandangan Analis Politik dan Militer Universitas Nasional (UNAS) Selamat Ginting, dikutip Selasa 19 Mei 2026.

Di satu sisi, negara terus menunjukkan komitmennya melalui pembangunan besar-besaran, kucuran dana triliunan rupiah, pembangunan infrastruktur, layanan kesehatan, pendidikan, hingga penguatan ekonomi masyarakat. 

"Namun di sisi lain, narasi negatif mengenai Papua tetap berkembang," kata Ginting.

Bahkan narasi negative tersebut sering mengabaikan fakta bahwa negara sesungguhnya sedang bekerja keras membangun wilayah paling timur Indonesia tersebut. 

"Dalam perspektif politik nasional, Papua bukan sekadar persoalan keamanan, melainkan juga persoalan legitimasi negara," kata Ginting. 

Oleh karena itu, pembangunan Papua sejatinya merupakan bagian dari strategi geopolitik nasional untuk memastikan kehadiran negara tetap dirasakan masyarakat di wilayah perbatasan dan daerah strategis.

Data pemerintah menunjukkan sejak tahun 2002 hingga 2026, total dana Otonomi Khusus (Otsus) dan Dana Tambahan Infrastruktur (DTI) yang dialokasikan untuk Papua mencapai sekitar Rp192,55 triliun. 

"Angka tersebut menunjukkan bahwa Papua memperoleh perhatian sangat besar dari negara," kata Ginting. 

Dana itu digunakan untuk pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, hingga pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, bandara, listrik, telekomunikasi, sanitasi, dan pembukaan akses wilayah terpencil. 

Kehadiran jalan Trans Papua, pembangunan bandara perintis, fasilitas kesehatan, sekolah, hingga program pemberdayaan masyarakat merupakan bukti konkret bahwa negara tidak meninggalkan Papua.