Berita

Ilustrasi kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN). (Foto: Humas Otorita IKN)

Politik

Putusan MK Sinyal IKN Bukan Lagi Prioritas

JUMAT, 15 MEI 2026 | 13:10 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menegaskan Jakarta masih berstatus sebagai ibu kota negara memberi kepastian hukum sekaligus mengakhiri perdebatan mengenai status ibu kota saat ini.

“Putusan MK soal Jakarta masih berstatus ibu kota memberikan jalan terang sehingga tidak ada perdebatan yang lain di luar itu,” ujar pengamat politik Adi Prayitno lewat kanal Youtube miliknya, Jumat, 15 Mei 2026.

Ia kemudian mempertanyakan nasib proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) apabila status ibu kota negara masih tetap berada di Jakarta dan belum dipindahkan secara resmi ke Kalimantan Timur.


Menurut Direktur Parameter Politik Indonesia itu, kondisi tersebut memunculkan kesan bahwa pemindahan ibu kota bukan lagi menjadi agenda yang paling krusial bagi pemerintah saat ini.

“Ini mungkin tanda-tanda bahwa IKN bukan sesuatu yang prioritas. Pindah ibu kota bukan menjadi persoalan yang krusial bagi Indonesia hari ini,” katanya.

Adi menilai persoalan yang lebih mendesak bagi masyarakat saat ini adalah pengentasan kemiskinan, pengurangan angka pengangguran, hingga pembukaan lapangan pekerjaan.

Ia juga menyinggung adanya anggapan di publik bahwa proyek IKN pada pemerintahan saat ini tidak lagi menjadi program prioritas utama.

“Bahkan ada yang berasumsi bahwa IKN di pemerintahan kali ini bukan program prioritas, bukan program yang terlampau digaspol,” ucapnya.

Menurut Adi, proyek IKN selama ini identik dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi karena dianggap sebagai proyek mercusuar dan legacy pemerintahannya untuk mendorong pemerataan pembangunan di luar Pulau Jawa.

Namun setelah pergantian pemerintahan, Adi menilai publik melihat IKN bukan lagi agenda yang mendesak dibanding program-program lain yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat.

“Jadi tidak mengherankan bila banyak yang berkeyakinan bahwa proyek prioritas hari ini adalah MBG, sekolah rakyat, koperasi desa, dan bagaimana mengatasi kemiskinan,” pungkasnya.


Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Sjafrie Kumpulkan para Jenderal Kemhan Bahas Potensi Ancaman

Sabtu, 07 November 2026 | 04:26

UPDATE

Bursa Asia Merah, Kospi Anjlok 1,57 Persen

Selasa, 17 November 2026 | 08:30

Robert Pattinson Resmi Jadi James Bond Baru, Buka Babak Anyar Agen 007

Selasa, 17 November 2026 | 08:24

Dolar AS Menguat ke Level Tertinggi, Pasar Antisipasi Kenaikan Suku Bunga The Fed

Selasa, 17 November 2026 | 08:15

Wall Street Anjlok Jelang Laporan Keuangan Nvidia

Selasa, 17 November 2026 | 07:56

STOXX 600 dan DAX Terkoreksi, Investor Waspadai Prospek AI

Selasa, 17 November 2026 | 07:45

Nasaruddin Umar: Santriwati Harus Berani Bercita-cita Tinggi

Selasa, 17 November 2026 | 07:14

Xi Jinping, Trump, dan Putin akan Bertemu di China, Ini Isu yang Dibahas

Selasa, 17 November 2026 | 07:03

Sejak "Dilecehkan" Nusron, KPK Semakin Melempem

Selasa, 17 November 2026 | 06:42

Dinasti Politik Jokowi Rapuh

Selasa, 17 November 2026 | 06:21

Pigura Gibran

Selasa, 17 November 2026 | 06:09

Selengkapnya