Menlu Sugiono di BRICS: Tak Ada Perdamaian Abadi Tanpa Keadilan bagi Palestina

Menteri Luar Negeri RI Sugiono menegaskan bahwa perdamaian berkelanjutan di Timur Tengah mustahil terwujud selama hak-hak rakyat Palestina masih diabaikan. 

Pernyataan itu disampaikan saat menghadiri BRICS Foreign Ministers’ Meeting (FMM) di New Delhi, India, Kamis, 14 Mei 2026.

Dalam forum tersebut, Sugiono menyoroti bahwa instabilitas kawasan bukan semata persoalan konflik bersenjata, melainkan buah dari ketidakadilan yang dibiarkan berlarut-larut. 

“Di Timur Tengah yang lebih luas, ketidakstabilan terus berlanjut karena ketidakadilan yang belum terselesaikan,” tegasnya.

Ia menekankan, penyelesaian damai tidak bisa dibangun di atas pengabaian hak dasar bangsa Palestina. 

“Perdamaian abadi tidak dapat dicapai tanpa keadilan bagi rakyat Palestina; dan tidak akan ada keadilan tanpa terwujudnya hak sah mereka untuk negara yang merdeka dan berdaulat,” ujar Sugiono.

Karena itu, Indonesia kembali menegaskan posisi konsistennya dalam mendukung Solusi Dua Negara sebagai jalan diplomatik utama. 

“Oleh karena itu, Indonesia terus teguh mendukung Solusi Dua Negara, sesuai dengan hukum internasional dan resolusi PBB yang relevan,” lanjutnya.

Selain menyoroti Palestina, Sugiono juga membawa perhatian forum pada situasi Lebanon, khususnya terkait gugurnya empat personel penjaga perdamaian Indonesia yang bertugas di bawah United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL). 

Pengorbanan mereka, kata Sugiono, menjadi pengingat bahwa misi perdamaian dunia menuntut perlindungan yang tidak bisa dinegosiasikan.

“Di Lebanon, empat pasukan penjaga perdamaian Indonesia yang bertugas di bawah UNIFIL telah gugur dalam menjalankan tugas, sementara beberapa lainnya terluka,” ungkapnya.

Menutup pernyataannya, Sugiono menyerukan akuntabilitas penuh atas insiden tersebut seraya menegaskan komitmen Indonesia terhadap keamanan pasukan perdamaian PBB. 

“Kami menghormati pengorbanan mereka; berdiri bersama keluarga mereka; dan menyerukan pertanggungjawaban penuh. Keselamatan dan keamanan pasukan penjaga perdamaian PBB tidak dapat ditawar," tegasnya.