Berita

Pengamat politik Dr. Selamat Ginting. (Foto: YouTube Forum Keadilan TV)

Politik

Dr. Selamat Ginting:

Publik Anggap Qodari dan Hasan Nasbi Kelemahan Pemerintah

JUMAT, 15 MEI 2026 | 03:59 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Penunjukan Muhammad Qodari sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) dan Hasan Nasbi sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Komunikasi terus menuai sorotan.

Pengamat politik Dr. Selamat Ginting menyatakan keheranannya ketika Presiden Prabowo Subianto masih merangkul kedua orang tersebut.

“Publik kan menganggap bahwa ini salah satu kelemahan (pemerintah) ada di Qodari dan Hasan Nasbi. Tapi pertanyaan yang penting adalah mengapa dia direkrut kembali? Kan begitu,” kata Selamat dalam podcast Madilog dikutip pada kanal YouTube Forum Keadilan TV, Kamis malam, 14 Mei 2026.  


Lanjut akademisi Universitas Nasional (Unas) tersebut, Hasan Nasbi dan Qodari bisa disebut sebagai produk reject yang melekat pada era pemerintahan Presiden ke-7 RI Joko Widodo.

Selamat lantas berargumen bahwa pertimbangan Prabowo merekrut keduanya kembali lebih bersifat politis daripada sekedar teknis komunikasi.  

“Saya melihatnya begini, mereka (Hasan Nasbi dan Qodari) dianggap memahami peta opini publik. Hasan Nasbi dan Qodari itu berasal dari dunia survei dan opini publik. Dua-duanya main di situ. Nah, dalam politik modern, kemampuan membaca persepsi masyarakat sering dianggap sama pentingnya dengan kemampuan membuat kebijakan. Ini yang membuat keduanya masih dipakai oleh Prabowo,” jelasnya.

Selanjutnya, Selamat menyoroti langkah Bakom pemerintah yang baru-baru ini mengundang 40 new media.

“Nah ini memang menarik soal pertemuan badan komunikasi pemerintah dengan new media yang kemudian sekarang dikritik, ini pemerintah apa sedang membangun buzzer-buzzer baru karena ini dianggap homeless,” tegasnya.

“Jadi memang harus ada penjelasan detail, jangan sampai ada kesan pemerintah itu menghidupkan buzzer untuk melawan oposisi,” pungkas Selamat.  


Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Raksasa Telekomunikasi Ini Bakal Dibubarkan Danantara

Senin, 25 Mei 2026 | 08:33

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Golkar: Jokowi Ikut Tren MBG karena Dekat dengan Dunia Warganet

Senin, 01 Juni 2026 | 13:12

Jawapos TV Tumbang, Televisi dan Radio Daerah Berguguran

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:24

UPDATE

Polda Metro Jaya Ajak Warga Manfaatkan Program Pemutihan Pajak hingga Akhir Agustus

Kamis, 04 Juni 2026 | 12:11

IIW Indonesia 2026 Dorong Investasi dan Kolaborasi Industri Global

Kamis, 04 Juni 2026 | 12:03

Indonesia dan Madagaskar Teken Dua Perjanjian Strategis

Kamis, 04 Juni 2026 | 11:59

Sah! RUU P2SK Resmi Jadi UU, Purbaya Klaim Bisa Dongkrak Pertumbuhan Ekonomi

Kamis, 04 Juni 2026 | 11:46

Pergantian Pimpinan BGN Harus Dibarengi Peningkatan Kualitas MBG

Kamis, 04 Juni 2026 | 11:44

ICW Khawatir Ada Intervensi di Kasus MBG, Desak Kejagung Buka Proses Penyidikan ke Publik

Kamis, 04 Juni 2026 | 11:37

Prabowo Pernah Minta BPKP Tak Ragu Usut Orang Dekat Sebelum Dadan Ditangkap

Kamis, 04 Juni 2026 | 11:25

KPK Segel Rumah Wamen Imipas Silmy Karim dan Sejumlah Lokasi Lain

Kamis, 04 Juni 2026 | 11:09

Menlu Sugiono Tegaskan Indonesia Harus Gaul dengan Semua Negara

Kamis, 04 Juni 2026 | 11:06

Rupiah-IHSG Ambruk, Pengamat: Pasar Lebih Percaya Data, Bukan Pidato Pemerintah

Kamis, 04 Juni 2026 | 10:51

Selengkapnya