Berita

Juri Lomba Cerdas Cermat (LCC) Empat Pilar MPR RI 2026 di Kalimantan Barat, Indri Wahyuni dan Dyastasita Widya Budi. (Foto: Istimewa)

Publika

Andai Juri Cerdas Cermat Cek VAR

SELASA, 12 MEI 2026 | 15:33 WIB

DUNIA pendidikan kita baru saja mempertontonkan sebuah drama yang menyesakkan dada. 

Lomba Cerdas Cermat (LCC) Empat Pilar MPR RI 2026 di Kalimantan Barat, yang seharusnya menjadi ajang penyemaian nilai-nilai konstitusi dan sportivitas, justru berubah menjadi panggung arogansi intelektual. 

Melalui potongan video yang viral, kita melihat bagaimana integritas sebuah kompetisi nasional runtuh hanya karena ketidakinginan juri untuk mengakui kekeliruan pendengaran.


Mari kita bedah peran para aktor dalam polemik ini. Dyastasita Widya Budi, sebagai juri, menunjukkan sikap yang sangat tidak edukatif. Memberikan pengurangan nilai dengan alasan tidak mendengar frasa "DPD" -- padahal terdengar jelas oleh audiens dan rekaman -- adalah sebuah blunder fatal. 

Namun, yang lebih parah adalah sikap bersikukuh (bebal) saat dikonfrontasi dengan fakta.

Lalu ada Indri Wahyuni. Alih-alih menjadi penengah yang objektif, ia justru melemparkan kritik soal "artikulasi" peserta. Ini adalah argumen yang sangat dangkal. 

Dalam rekaman yang beredar, artikulasi siswa SMAN 1 Pontianak sangat benderang. Menyalahkan artikulasi peserta adalah bentuk gaslighting intelektual; seolah-olah kesalahan ada pada lidah siswa, bukan pada telinga juri yang mungkin sedang tertutup ego. 

Jika juri merasa "si paling kompeten," seharusnya kompetensi itu dibuktikan dengan ketelitian, bukan dengan memaksakan persepsi yang salah.

Tak ketinggalan peran Shindy Luthfiana sebagai MC. Alih-alih memfasilitasi keberatan peserta secara adil, Shindy justru menunjukkan keberpihakan buta dengan dalih "juri sudah sangat kompeten." 

Kalimatnya yang meminta peserta melihat tayangan ulang setelah acara selesai adalah sebuah retorika kosong yang tidak solutif. Jika kesalahan bisa dibuktikan lewat tayangan ulang, mengapa harus menunggu acara selesai?

Di era digital ini, sangat mengherankan jika kompetisi sekelas MPR RI masih gagap teknologi. 

Kita bisa belajar dari dunia sepak bola melalui Video Assistant Referee (VAR). 

Jika dalam pertandingan bola yang tensinya tinggi saja wasit bersedia menghentikan laga sejenak demi keadilan (Checking VAR), mengapa dalam lomba cerdas cermat yang menentukan nasib dan mental anak didik hal itu tidak dilakukan?

Kejadian di Kalbar ini sebenarnya bisa selesai dalam dua menit jika panitia mau memutar ulang rekaman di tempat. 

Mengapa juri dan MC begitu anti untuk berhenti sejenak? Apakah rasa malu mengakui kesalahan lebih besar harganya daripada masa depan mental siswa? 

Menunda keadilan sampai acara selesai -- seperti yang disarankan MC -- sama saja dengan meniadakan keadilan itu sendiri.

Sementara yang lucu adalah ?pernyataan resmi Sekretariat Jenderal MPR RI yang menonaktifkan juri dan MC. 

Ini adalah langkah yang terlambat dan terasa hambar. Bagaimana mungkin mereka dinonaktifkan dari sebuah acara yang sudah selesai? 

Itu bukan sanksi, itu adalah konsekuensi logis dari berakhirnya kontrak kerja.

Kritik keras juga harus dialamatkan pada keputusan MPR yang tetap mendiamkan status juara. 

Jika terbukti ada kesalahan penilaian yang bersifat sistematis, maka kemenangan SMAN 1 Sambas secara moral dan matematis menjadi cacat. 

Jika pengurangan nilai -5 itu tidak terjadi, SMAN 1 Pontianak seharusnya berdiri sebagai pemenang.

Membiarkan hasil lomba tetap seperti itu adalah preseden buruk bagi lembaga tinggi negara. MPR RI, yang seharusnya mengajarkan etika bernegara, justru seolah "merestui" kemenangan yang lahir dari kesalahan fatal. 

Jika kesalahan ini tidak dianulir atau setidaknya dilakukan tanding ulang pada sesi yang bermasalah, maka MPR sedang mengirimkan pesan berbahaya kepada generasi muda: bahwa kejujuran bisa dikalahkan oleh jabatan, dan kecurangan administratif boleh tetap menjadi juara.

Dunia pendidikan kita tidak butuh juri yang merasa paling benar. Kita butuh juri yang jujur, telinga yang mau mendengar, dan sistem yang berani mengoreksi diri demi tegaknya sebuah kebenaran. 

Jangan sampai pilar-pilar bangsa ini justru diruntuhkan oleh mereka yang mengaku sebagai penjaganya.

Noviyanto Aji
Penulis wartawan RMOLJatim

Populer

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

Sony Sonjaya Teringat Pengacara Elza Syarief saat Dicokok Penyidik Kejagung

Rabu, 17 Juni 2026 | 01:00

Sony Sonjaya Dipaksa Setop Bicara saat Ungkap 26 Nama Diduga Terlibat Kasus MBG

Rabu, 17 Juni 2026 | 02:07

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

KPK Didesak Panggil Zita Anjani Buntut Harta Meroket 1.000 Persen

Kamis, 18 Juni 2026 | 04:19

26 Nama Besar dari Sony Sonjaya di Korupsi MBG Dicatat Rapi

Rabu, 17 Juni 2026 | 03:11

UPDATE

Awal Pekan, Harga Emas Antam Terpantau Turun ke Rp2.668.000 per Gram

Senin, 22 Juni 2026 | 10:21

Harta Zita Anjani Melonjak Rp100 Miliar, Hari Purwanto: Mungkin Menang Lotre

Senin, 22 Juni 2026 | 10:11

Emas Antam Mandek di Awal Pekan, Satu Gram Rp2,6 Juta

Senin, 22 Juni 2026 | 09:49

Bajak Kader Partai Lain, PSI Dinilai Tetap Berpotensi Jadi Partai Gurem

Senin, 22 Juni 2026 | 09:43

IHSG Menguat, Rupiah Tertekan Rp17.812 per Dolar AS

Senin, 22 Juni 2026 | 09:30

Dolar AS Menguat di Tengah Amblesnya Yen dan Poundsterling

Senin, 22 Juni 2026 | 09:20

Trump Sebut Starmer Gagal, Isu Pengunduran Diri PM Inggris Kian Menguat

Senin, 22 Juni 2026 | 09:11

Gibran Ingin Layanan Kesehatan di Wilayah 3T Diperkuat

Senin, 22 Juni 2026 | 09:00

Rayakan HUT ke-499, Jakarta Berikan Tarif Spesial Rp1 untuk MRT, LRT, dan TransJakarta Hari Ini

Senin, 22 Juni 2026 | 08:47

Bakal Turun Gunung Bareng PSI, Jokowi Dinilai Sulit Lepas dari Bayang-bayang Kekuasaan

Senin, 22 Juni 2026 | 08:46

Selengkapnya