Berita

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan saat berbicara dalam acara Zikir Kebangsaan di Masjid Istiqlal Jakarta, Minggu, 10 Agustus 2025. (Foto: YouTube Majelis Azzahir)

Politik

Zulhas Dinilai Gagal Kendalikan Minyakita, Program Swasembada Pangan Dipertanyakan

SENIN, 11 MEI 2026 | 10:13 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Kegagalan pengendalian harga Minyakita oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, dinilai memunculkan pertanyaan publik terhadap program swasembada pangan Presiden Prabowo Subianto.

Pengamat politik dari Citra Institute, Efriza, menilai Indonesia seharusnya mampu menjaga stabilitas harga minyak goreng karena bahan bakunya berasal dari kelapa sawit, komoditas yang produksinya melimpah di dalam negeri.

“Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, dengan kegagalan Zulhas mengendalikan dan menstabilkan harga, seolah fokus ketahanan dan swasembada pangan yang dinarasikan sebagai keberhasilan pemerintah malah dipertanyakan,” ujar Efriza kepada RMOL, Senin, 11 Mei 2026.


Menurutnya, harga eceran tertinggi (HET) Minyakita yang ditetapkan Rp15.700 per liter tidak tercermin di lapangan. Harga Minyakita disebut masih berada di kisaran Rp16.000 hingga Rp18.000 per liter.

Efriza menilai kondisi tersebut menunjukkan pemerintah belum mampu mengendalikan harga kebutuhan pokok secara efektif.

“Jika harga-harga terus naik tanpa kontrol yang kuat, malah kenaikan seolah direstui pemerintah dengan menaikkan barang produksi pemerintah, maka publik bisa menilai bahwa agenda swasembada masih belum sepenuhnya menyentuh persoalan riil masyarakat,” tuturnya.

Ia menambahkan, pemerintah dinilai lebih menonjolkan angka-angka produksi dibanding memastikan stabilitas harga dan daya beli masyarakat.

“Yakni stabilitas harga dan daya beli, kecuali sekadar keberhasilan angka-angka produksi yang melimpah sebagai narasi kesuksesan swasembada pangan era Prabowo,” sambungnya.

Magister Ilmu Politik Universitas Nasional (UNAS) itu juga menilai program swasembada pangan saat ini tengah diuji, terutama dalam kemampuan pemerintah mengendalikan harga bahan pokok strategis seperti beras, minyak goreng, dan gula.

“Tata kelola swasembada pangan ditengarai bagi pemerintah sekadar peningkatan produksi. Akhirnya angka-angka saja yang disajikan kepada masyarakat, seolah itulah bukti keberhasilan kinerja pemerintah,” tegas Efriza.

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

PKS Anggap Permintaan Maaf Raffi Ahmad Belum Cukup

Minggu, 01 November 2026 | 22:28

Bonatua akan Diperiksa Bareskrim terkait Dugaan Pemalsuan Dokumen Suket Gibran

Rabu, 04 November 2026 | 23:19

Syarat Penerima BSU 2026 Resmi dari Kemnaker, Cek Kriterianya

Jumat, 30 Oktober 2026 | 16:29

UPDATE

Rupiah Kembali Tertekan ke Rp18.095 per Dolar AS saat Harga Minyak Dunia Terkoreksi

Senin, 09 November 2026 | 10:22

Legislator PKB Desak Maksimalkan SAR dan Keselamatan Petugas Pemadam Karhutla

Senin, 09 November 2026 | 10:00

IHSG Dibuka Hijau, Saham Bergerak Beragam

Senin, 09 November 2026 | 09:21

Jokowi Diduga Otak Skenario di Balik Polemik Penyadapan Presiden

Senin, 09 November 2026 | 09:10

MKK Gelar Munajat Nasional, Doakan Keselamatan Bangsa dan Kepemimpinan Prabowo

Senin, 09 November 2026 | 08:56

Kupas Tuntas Makna Logo dan Tema Hari Pahlawan 2026

Senin, 09 November 2026 | 08:56

Ada Agenda Politik di Balik Penyadapan Presiden

Senin, 09 November 2026 | 08:47

Mayoritas Bursa Asia Dibuka Melemah

Senin, 09 November 2026 | 08:38

Wajah Baru Layanan Haji Arab Saudi: Menhaj RI Soroti Transparansi hingga Kolaborasi Lintas Negara

Senin, 09 November 2026 | 08:33

LAPD Andalkan Rights Issue untuk Perkuat Bisnis Jasa Pertambangan

Senin, 09 November 2026 | 08:15

Selengkapnya