Berita

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan saat berbicara dalam acara Zikir Kebangsaan di Masjid Istiqlal Jakarta, Minggu, 10 Agustus 2025. (Foto: YouTube Majelis Azzahir)

Politik

Zulhas Dinilai Gagal Kendalikan Minyakita, Program Swasembada Pangan Dipertanyakan

SENIN, 11 MEI 2026 | 10:13 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Kegagalan pengendalian harga Minyakita oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, dinilai memunculkan pertanyaan publik terhadap program swasembada pangan Presiden Prabowo Subianto.

Pengamat politik dari Citra Institute, Efriza, menilai Indonesia seharusnya mampu menjaga stabilitas harga minyak goreng karena bahan bakunya berasal dari kelapa sawit, komoditas yang produksinya melimpah di dalam negeri.

“Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, dengan kegagalan Zulhas mengendalikan dan menstabilkan harga, seolah fokus ketahanan dan swasembada pangan yang dinarasikan sebagai keberhasilan pemerintah malah dipertanyakan,” ujar Efriza kepada RMOL, Senin, 11 Mei 2026.


Menurutnya, harga eceran tertinggi (HET) Minyakita yang ditetapkan Rp15.700 per liter tidak tercermin di lapangan. Harga Minyakita disebut masih berada di kisaran Rp16.000 hingga Rp18.000 per liter.

Efriza menilai kondisi tersebut menunjukkan pemerintah belum mampu mengendalikan harga kebutuhan pokok secara efektif.

“Jika harga-harga terus naik tanpa kontrol yang kuat, malah kenaikan seolah direstui pemerintah dengan menaikkan barang produksi pemerintah, maka publik bisa menilai bahwa agenda swasembada masih belum sepenuhnya menyentuh persoalan riil masyarakat,” tuturnya.

Ia menambahkan, pemerintah dinilai lebih menonjolkan angka-angka produksi dibanding memastikan stabilitas harga dan daya beli masyarakat.

“Yakni stabilitas harga dan daya beli, kecuali sekadar keberhasilan angka-angka produksi yang melimpah sebagai narasi kesuksesan swasembada pangan era Prabowo,” sambungnya.

Magister Ilmu Politik Universitas Nasional (UNAS) itu juga menilai program swasembada pangan saat ini tengah diuji, terutama dalam kemampuan pemerintah mengendalikan harga bahan pokok strategis seperti beras, minyak goreng, dan gula.

“Tata kelola swasembada pangan ditengarai bagi pemerintah sekadar peningkatan produksi. Akhirnya angka-angka saja yang disajikan kepada masyarakat, seolah itulah bukti keberhasilan kinerja pemerintah,” tegas Efriza.

Populer

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

Jokowi Masih Berperilaku seperti Penguasa RI

Senin, 10 Agustus 2026 | 03:00

UPDATE

Prabowonomics dalam Desain APBN 2027

Kamis, 20 Agustus 2026 | 04:17

BRI KKB National Expo 2026 Hadir di 131 Lokasi dan Torehkan Rekor MURI

Kamis, 20 Agustus 2026 | 03:48

Sikap Amien Rais Makin Plinplan dan Mirip Sengkuni

Kamis, 20 Agustus 2026 | 03:14

PBB Dorong PT Timah Serap Hasil Timah Masyarakat Bangka Belitung

Kamis, 20 Agustus 2026 | 02:45

Truk Karnaval Kementerian PU Hadirkan Pesan Gotong Royong dan Kerja Nyata

Kamis, 20 Agustus 2026 | 02:16

Pernyataan Agus Burate soal 5 WN China di Tambang Emas Dibantah Keluarga

Kamis, 20 Agustus 2026 | 01:42

Jalan Harmoni, Potret Toleransi di Jantung George Town

Kamis, 20 Agustus 2026 | 01:37

Sindikat Meterai Palsu yang Bikin Negara Boncos Rp1 Triliun Dibongkar Polisi

Kamis, 20 Agustus 2026 | 01:21

Komisi V DPR Usul Kapal Penumpang dan Pengangkut Barang Dipisah

Kamis, 20 Agustus 2026 | 00:59

Jampidsus Diminta Terbitkan Sprindik Baru Kasus Jiwasraya dan Asabri

Kamis, 20 Agustus 2026 | 00:35

Selengkapnya