Berita

Yudhi Hertanto. (Foto: Dok. Pribadi)

Publika

Dalam Lindungan Aktor Digital

MINGGU, 10 MEI 2026 | 17:59 WIB | OLEH: YUDHI HERTANTO

NYARING! Komunikasi memiliki titik berbatas tipis dari propaganda. Di era digital, media sosial menjadi ruang interaksi suara publik yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Teriakan kencang menentukan kebenaran. Viralitas kerap menjadi realitas pahit bagi keadilan.

Pada satu sisi, riuh percakapan publik menjadi harapan bagi pihak yang terabaikan. Tetapi hal tersebut sekaligus menandai runtuhnya wibawa institusi kekuasaan serta hukum, yang seharusnya setia pada kepentingan publik dan konstitusi, bukan seturut likes dan retweets.

Dalam lanskap digital, negara sering terjebak dalam state of exception -kondisi pengecualian (Agamben, 2005). Disini, aturan hukum formal seolah dinonaktifkan sementara, dan negara beralih menggunakan kekuatan aktor digital -buzzer dan influencer dalam mengelola amarah publik demi menjaga stabilitas politik nan semu.


Kendali Algoritma

Institusi kekuasaan dan hukum, cenderung bersifat reaktif. Lembaga terkait, kerap terlambat melakukan langkah konkret, terutama setelah sebuah kasus menjadi trending topic. Sesuai hasil penelitian Nataningrum & Subarsyah (2025) disebutkan terdapat ketidakkonsistenan antara fakta hukum dengan fakta media sosial.

Aparatur kuasa serta penegak hukum, berada di bawah tekanan hukum rimba digital dimana vonis massa seringkali mendahului proses persidangan. Kondisi tersebut, boleh jadi sebagai dasar pertimbangan kekuasaan untuk merangkul pesohor media sosial.

Tentu saja, fungsinya dapat beragam rupa, mulai dari: amplifikasi pesan, melakukan propaganda hingga aksi membelokan arah informasi -spin doctor. Kekuasaan melalui tangan para aktor digital, dapat dengan mudah menjadi katup penyelamat stabilitas sekaligus citra.
 
Pola komunikasi tidak lagi bertumpu pada transparansi dan kejujuran, melainkan menjadi upaya fragmentasi komunikasi dengan model: re-framing (membingkai pesan), defleksi (melemparkan narasi berbeda) hingga cherry picking (mengambil data selektif).
 
Ketika sebuah isu mulai mengancam citra kekuasaan, buzzer dan influencer dikerahkan untuk melakukan manajemen diskursus publik. Strateginya mulai dari pengalihan isu hingga kanalisasi amarah pada individu tertentu agar struktur kekuasaan tetap aman (Putra, 2024).

Simulacra Keadilan

Di layar gawai, berubah menjadi panggung teatrikal penuh kosmetika. Fenomena tersebut dikenal sebagai simulacra -kondisi dimana citra telah menggantikan realitas itu sendiri (Baudrillard, 1994). Tampilan rilis pers yang estetik, dianggap sebagai keberhasilan hukum dan kekuasaan, meskipun proses di balik layar mungkin sangat rapuh.
 
Situasi yang memicu, proses dehumanisasi. Ketika manusia tidak lagi dilihat sebagai subjek yang memiliki kapasitas hak asasi dan perlindungan due process of law, melainkan sekadar objek dalam teater pencitraan (Hilman Nur dkk., 2025).
 
Lantas keadilan menjadi barang mewah, yang hanya bisa diakses pemengaruh dengan daya viral. Sebaliknya, secara timpang publik terkubur dalam sunyi, berkubang ketidakadilan.
 
Stabilitas Semu

Kecenderungan kuasa untuk tampil sempurna, memoles citra demi meredam gejolak dengan jalan pintas memiliki konsekuensi berbahaya. Stabilitas yang dibangun di atas manajemen narasi buzzer dan influencer adalah stabilitas semu.
 
Publik mendapat kepuasan instant, ketika narasi keberhasilan dipertontonkan secara digital, perasaan puas tersebut bersifat temporal, terlebih tidak memperbaiki kerusakan sistemik dalam struktur kekuasaan dan hukum (Miqdad, 2024).
 
Publik yang mengalami distorsi informasi, menjadi budak algoritma serta kehilangan kemandirian dalam mencari kebenaran objektif. Pada akhirnya, kekuasaan tidak lagi menjadi pelindung warga negara, melainkan alat manajemen opini yang bekerja di media sosial.
 
Kekuasaan harus merujuk pada kepentingan publik dengan timbangan etika dan moralitas, memiliki keberanian membangun diskursus secara jujur dan transparan. Jika masih bergantung pada buzzer dan influencer, kita memang memilih hidup dalam hiperrealitas, tampak gagah di media sosial namun keropos di dunia nyata.

Doktoral Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung

Populer

Jaksa Belum Yakin Hasil Forensik Ijazah Jokowi

Rabu, 06 Mei 2026 | 18:31

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Sikap Dudung Pasang Badan Bela Seskab Teddy Berlebihan

Rabu, 06 Mei 2026 | 03:39

Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terseret di Dakwaan Bos Blueray Cargo

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:16

Sikap Adem Ayem Seskab Teddy Mencurigakan

Selasa, 05 Mei 2026 | 02:06

KPK Dalami Peran Haji Her dan Suryo di Skandal Cukai Rokok

Jumat, 01 Mei 2026 | 20:51

Omongan Amien Rais Dibenarkan Publik selama Tak Dibantah Teddy

Kamis, 07 Mei 2026 | 02:15

UPDATE

Jepang Akui Otonomi Sahara Solusi Paling Realistis

Minggu, 10 Mei 2026 | 12:21

Pencanangan HUT Jakarta Bawa Mimpi Besar Jadi Kota Global

Minggu, 10 Mei 2026 | 12:02

Warga Jakarta Kini Wajib Pilah Sampah Jadi 4 Kategori, Ini Daftarnya

Minggu, 10 Mei 2026 | 11:40

Kritik Amien Rais Dinilai Bermuatan Panggung Politik

Minggu, 10 Mei 2026 | 11:30

Pramono Optimistis Persija Menang Lawan Persib

Minggu, 10 Mei 2026 | 11:18

Putin Klaim Perang Ukraina Segera Berakhir, Siap Temui Zelensky untuk Damai

Minggu, 10 Mei 2026 | 11:10

JK Negarawan, Pemersatu Bangsa, dan Arsitek Perdamaian Nasional yang Patut Dihormati

Minggu, 10 Mei 2026 | 10:48

BMKG-BNPB Lakukan OMC Kendalikan Potensi Karhutla di Sumsel

Minggu, 10 Mei 2026 | 10:41

Israel Bangun Pangkalan Militer Rahasia di Gurun Tanpa Sepengetahuan Irak

Minggu, 10 Mei 2026 | 10:23

KPK Sampaikan Duka Mendalam atas Wafatnya Anggota BPK Haerul Saleh

Minggu, 10 Mei 2026 | 09:44

Selengkapnya