Ilustrasi. (Foto: RMOLAceh/Istimewa)
Mengantisipasi spekulasi di masyarakat terkait struktur harga produksi dan harga jual, Ketua MPP PKS, Mulyanto, minta Pemerintah membuka skema penentuan harga BBM subsidi.
“Pemerintah mestinya transparan dalam menentukan harga keekonomian BBM ini,” kata Mulyanto dalam keterangan yang diterima redaksi di Jakarta, Jumat, 8 Mei 2026.
Anggota Komisi Energi DPR RI Periode 2019-2024 mendorong pemerintah untuk menjelaskan struktur biaya BBM secara transparan.
Hal itu sebagai respons terkait viral harga keekonomian Pertalite yang sebesar sebesar Rp16.088 per liter.
"Audit oleh BPK menjadi penting untuk memastikan bahwa formula yang digunakan untuk menghitung keekonomian BBM bersubsidi benar-benar mencerminkan kondisi riil," imbuhnya.
Mulyanto menambahkan, dinamika harga energi global yang fluktuatif, menuntut negara untuk hadir melindungi daya beli rakyat melalui kebijakan subsidi. Hitung-hitungan subsidi tersebut perlu transparan, rasional, dan akuntabel.
"Di sinilah pentingnya kita meluruskan persepsi publik terkait struktur harga BBM, khususnya antara Pertalite dan Pertamax," tegas dia.
Masih kata Mulyanto, secara teknis dan ekonomi, tidak terdapat dasar yang kuat untuk menyatakan bahwa BBM dengan kualitas lebih rendah memiliki biaya produksi lebih tinggi.
Pertalite dengan RON 90, dalam logika industri perminyakan, seharusnya memiliki biaya produksi yang lebih rendah dibandingkan Pertamax dengan RON 92 yang membutuhkan proses pengolahan dan komponen blending yang lebih kompleks.
“Oleh karena itu, ketika muncul angka harga keekonomian Pertalite yang jauh lebih tinggi dari harga jual Pertamax, maka yang patut dikaji bukan realitas industrinya, melainkan formulasi kebijakan yang digunakan,” pungkasnya.
Sebagai informasi beredar video viral di masyarakat berisi struk pembelian BBM Pertalite dari SPBU dimana tertera harga keekonomian Pertalite sebesar Rp16.088 per liter. Harga ini lebih mahal dari harga pasar Pertamax yang sebesar Rp12.300 per liter.
