Berita

Direktur AEPI, Salamuddin Daeng. (Foto: Dok. Pribadi)

Publika

Ekonomi Tumbuh (Tidak) Disyukuri

JUMAT, 08 MEI 2026 | 19:11 WIB | OLEH: SALAMUDDIN DAENG

INTERNATIONAL Monetary Fund (IMF) membuat data bahwa GDP (Gross Domestic Product) real berdasarkan negara menggambarkan Tahun 2026 negara berkembang rata-rata tumbuh 3,9%, negara maju rata-rata tumbuh 1,8%, dunia rata-rata tumbuh 3,1%.

Angka ini adalah yang terbaik yang dapat diperoleh dunia dalam situasi gejolak, konflik dan perang. Dunia masih tumbuh itu sudah bagus. Sebab dunia telah mengalami pertumbuhan negatif pada masa krisis Covid-19 beberapa waktu lalu.

Nah Indonesia sudah sangat bagus. Ekonomi Indonesia tumbuh 5,61% (YoY). Karena itu Indonesia berada di atas rata rata pertumbuhan ekonomi global.


Mengapa hal ini secara mudah dan gampang dipahami sehingga dikatakan bagus? Karena berada di atas rata-rata yang lain, berada di atas rata-rata yang mampu dunia capai sejauh ini untuk keluar dari kemelut perang selat Hormuz dan dampak Covid-19.

Secara awam jika di atas rata-rata itu malah disebut hebat. Contoh sederhana adalah jika nilai anak anda di sekolahan SD, SMP, atau SMU, berada di atas rata-rata kelas, maka anak anda termasuk hebat, bagus, dan berprestasi.

Asal berada di atas rata-rata kelas, maka sudah lebih baik dari yang lain. Nah kalau menurut data IMF ini maka Indonesia termasuk pintar, bagus, dan excellent.

Mengenai data pertumbuhan ekonomi  Indonesia silakan saja diperdebatkan apakah 5% mentok atau 5,6%. Namun walaupun ternyata benar bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia cuma 5% sekalipun, tetap saja Indonesia ini kategorinya bagus karena berada di atas rata-rata kelas, berada di atas rata-rata dunia.

Namun yang namanya data yang diperoleh oleh hasil survei Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia, tidak bisa diperdebatkan dengan data berdasarkan perasaan atau feeling.

Misalnya dengan mengatakan "Kok bisa pertumbuhan ekonomi besar? perasaan saya lebaran sepi, perasaan saya tahun baru sepi, perasaan saya puasa orang menahan belanja? Padahal ekonomi indonesia 65 persen dikontribusikan oleh konsumsi, bukankah banyak orang sedang kere?" Main perasaan begini tidak bagus.

Apabila data hasil survei BPS yang mengatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,6% digugat atau tidak mau disyukuri, maka sebaiknya menggunakan data survei yang sebanding, misalnya BPS Singapore, atau dilakukan World Bank atau Bank Dunia, barulah menjadi perdebatan yang menarik.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal I 2026 ini memang menarik, dan bisa jadi pelajaran berharga. Mengapa kalau negara lain perang Indonesia untung dari dagang. Karena Indonesia dagang komoditas yang harganya juga naik tinggi.

Harga CPO naik, harga batubara naik, harga nikel naik. Nah kecuali memang kementerian ESDM memainkan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB), untuk menghalang-halangi produksi dan ekspor komoditas, atau tujuan lainnya dari pejabat ESDM, barulah masalah.

Penulis adalah Direktur Asosiasi Ekonomi dan Politik Indonesia (AEPI)

Populer

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

UPDATE

KPK Panggil VP PT Valbury Asia Futures di Kasus Gratifikasi Mantan Sekjen MPR

Senin, 19 Oktober 2026 | 14:31

Karhutla Ancam Orangutan, Puluhan Satwa Dievakuasi

Senin, 19 Oktober 2026 | 14:23

Kepala BPGMN hingga Menkopolkam Merapat ke Istana Jelang Ratas Karhutla

Senin, 19 Oktober 2026 | 14:22

Ancaman MSCI, Sudah Tepat OJK Sanksi Emiten Milik Prajogo Pangestu dan Franky Widjaja

Senin, 19 Oktober 2026 | 14:20

Pemerintah Jangan Anggap Remeh Hasil Survei

Senin, 19 Oktober 2026 | 14:09

Kasus Dugaan Suap, KPK Panggil Pejabat Pemkab Lombok Barat dan Staf Hotel

Senin, 19 Oktober 2026 | 14:09

Roadmap IHT Dibutuhkan untuk Jamin Kepastian Usaha

Senin, 19 Oktober 2026 | 14:05

Terancam Turun Kelas, BEI Temui MSCI Sore Ini

Senin, 19 Oktober 2026 | 13:51

Kasus Suap Asuransi Perkapalan Pelni, KPK Panggil Petinggi Pialang Asuransi

Senin, 19 Oktober 2026 | 13:45

Komisi III DPR Dukung Kapolri Dorong MUI Kaji Fatwa soal Vape

Senin, 19 Oktober 2026 | 13:39

Selengkapnya