Berita

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, M Qodari. (Foto: RMOL)

Politik

Banyak "New Media" Bantah Jadi Mitra, Forum Bentukan Bakom Dipertanyakan

KAMIS, 07 MEI 2026 | 17:32 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Polemik pembentukan Indonesia New Media Forum (INMF) oleh Badan Komunikasi Pemerintah RI terus bergulir setelah sejumlah platform media digital membantah tergabung maupun memiliki kerja sama dengan pemerintah.

Analis komunikasi politik Hendri Satrio menilai pemerintah sebenarnya sah-sah saja menggandeng ekosistem media digital atau homeless media. Namun, menurutnya, pendekatan terhadap platform-platform tersebut tidak bisa dilakukan secara sepihak.

“Ya boleh saja, tapi platform itu memang mau direkrut? Kalau nggak mau ada sanksi nggak buat mereka?” kata Hendri Satrio kepada RMOL Kamis, 7 Mei 2026.


Pria yang akrab disapa Hensat itu mempertanyakan tujuan utama pemerintah membentuk forum tersebut. Menurutnya, pemerintah tidak perlu sampai mengatur arah konten media digital yang memiliki independensi masing-masing.

“Merekrut itu buat apa? Mengatur? Jadi biarin aja platform itu. Tinggal disuplai saja informasi pemerintah, tapi nggak ada keharusan mereka harus menampilkan,” ujarnya.

Sebelumnya, Kepala Bakom RI, Muhammad Qodari, memperkenalkan Indonesia New Media Forum sebagai wadah berhimpunnya pelaku homeless media atau media berbasis platform digital seperti Instagram, TikTok, dan X yang berkembang tanpa struktur media konvensional.

Namun setelah pengumuman tersebut, sejumlah media yang disebut tergabung justru ramai-ramai membantah memiliki afiliasi maupun kesepakatan kemitraan dengan pemerintah.

Menanggapi hal itu, Hensat menilai polemik kemungkinan muncul karena kurangnya komunikasi dan pendekatan sebelum nama-nama platform tersebut diumumkan ke publik.

“Ini karena nggak izin dulu, nggak melakukan pendekatan,” katanya.

Situasi tersebut kemudian memicu perdebatan di media sosial. Sebagian warganet mempertanyakan validitas klaim Bakom RI, sementara lainnya menilai pemerintah terlalu terburu-buru mengumumkan forum sebelum mendapat persetujuan penuh dari seluruh pihak yang disebut terlibat.


Populer

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

AHY dan Ibas Dilaporkan ke KPK Buntut Lonjakan Harta

Senin, 06 Juli 2026 | 14:49

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

KPK Dikabarkan Kembali Gelar OTT di Sumut

Kamis, 02 Juli 2026 | 20:50

KPK Gelar OTT di Kabupaten Kuantan Singingi Riau

Senin, 29 Juni 2026 | 15:05

UPDATE

OJK Minta Masyarakat Waspada Scam Berkedok Sensus Ekonomi 2026

Selasa, 07 Juli 2026 | 10:12

Harga Minyak Dunia Stabil, Pasar Pantau Kebijakan OPEC+ dan Arab Saudi

Selasa, 07 Juli 2026 | 10:03

PSI Sulit Jadikan Jateng Kandang Gajah Jika Hanya Andalkan Jokowi

Selasa, 07 Juli 2026 | 09:57

Prabowo Bersiap Gelar Pertemuan Bilateral dengan Modi di Istana Pagi Ini

Selasa, 07 Juli 2026 | 09:54

IHSG Menguat, Rupiah Bergerak ke Rp17.985 per Dolar AS

Selasa, 07 Juli 2026 | 09:48

BBNI Tuntaskan Buyback 2026, Saham Dialihkan Penuh untuk Program Pegawai (ESOP)

Selasa, 07 Juli 2026 | 09:45

PPP Menangkan Lima Gugatan Sengketa Internal, Legalitas Kepengurusan Semakin Kuat

Selasa, 07 Juli 2026 | 09:38

GREAT Insitute: Perubahan Pradigma Pembangunan Indonesia Diakui Dunia

Selasa, 07 Juli 2026 | 09:32

Harga Emas Antam Anjlok Rp15 Ribu, Termurah Rp1,37 Juta

Selasa, 07 Juli 2026 | 09:32

Keputusan RI Hadiri Pemakaman Ayatollah Khamenei Sangat Tepat

Selasa, 07 Juli 2026 | 09:22

Selengkapnya