Berita

Direktur Utama PT KAI, Bobby Rasyidin (Foto: Bakom RI)

Politik

Rentetan Kecelakaan jadi Alasan Direksi PT KAI Perlu di Refresh

KAMIS, 07 MEI 2026 | 10:18 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Rentetan kecelakaan kereta api yang terjadi belakangan memicu sorotan terhadap tata kelola PT Kereta Api Indonesia (Persero). Desakan agar Direktur Utama PT KAI, Bobby Rasyidin mundur pun menguat.

Pengamat kebijakan publik, Andi Yusran, menilai rentetan kecelakaan kereta api yang terjadi belakangan menjadi indikator adanya persoalan serius dalam tata kelola perkeretaapian nasional.

“Rentetan kecelakaan kereta api yang terjadi sesungguhnya adalah indikator adanya masalah dalam tata kelola perkeretaapian,” ujarnya kepada RMOL, Kamis, 7 Mei 2026.


Menurut Andi, langkah pertama yang harus dilakukan adalah evaluasi menyeluruh terhadap sistem keamanan jalur kereta api, termasuk kondisi pintu-pintu perlintasan yang saat ini dinilai banyak tidak layak.

“Perlu evaluasi menyeluruh terhadap sistem keamanan jalur kereta api termasuk pintu-pintu perlintasan yang kondisinya saat ini banyak yang tidak layak, dan juga manajemen pelayanan transportasi kereta api sehingga ke depannya risiko kecelakaan dapat diminimalisir dan pelayanan transportasi kereta api bisa dimaksimalkan,” jelasnya.

Selain itu, ia juga menyoroti pentingnya pembenahan di level manajemen perusahaan. Menurutnya, jajaran direksi dan manajemen PT KAI perlu diperkuat oleh figur-figur yang memiliki pengalaman dan rekam jejak profesional di industri perkeretaapian.

“Kedua, jajaran direksi dan manajemen perusahaan perlu di-refresh dengan personal yang memiliki pengalaman dan rekam jejak profesional dalam industri perkeretaapian,” tegasnya.

Ia berharap evaluasi menyeluruh tidak hanya berhenti pada aspek teknis, tetapi juga menyentuh tata kelola perusahaan agar pelayanan dan keselamatan transportasi kereta api dapat kembali menjadi prioritas utama.


Populer

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

KPK Dalami Peran Haji Her dan Suryo di Skandal Cukai Rokok

Jumat, 01 Mei 2026 | 20:51

Sikap Adem Ayem Seskab Teddy Mencurigakan

Selasa, 05 Mei 2026 | 02:06

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Usai Dilantik, Jumhur Tegaskan Status Hukum Bersih dari Vonis 10 Bulan

Senin, 27 April 2026 | 21:08

UPDATE

Menguji Klaim MBG Kunci Pertumbuhan Ekonomi Triwulan 1

Kamis, 07 Mei 2026 | 04:12

JK Disarankan Maafkan Ade Armando

Kamis, 07 Mei 2026 | 04:07

41,7 Persen Jemaah Haji Aceh Lansia

Kamis, 07 Mei 2026 | 03:43

Bank Pelat Merah Cabang Joglo Dipolisikan

Kamis, 07 Mei 2026 | 03:26

Empat Hakim Ad Hoc PHI PN Medan Disanksi Kode Etik

Kamis, 07 Mei 2026 | 03:03

Presensi Ilegal 3.000 ASN Brebes Alarm Serius bagi Integritas Birokrasi

Kamis, 07 Mei 2026 | 02:42

Omongan Amien Rais Dibenarkan Publik selama Tak Dibantah Teddy

Kamis, 07 Mei 2026 | 02:15

Digitalisasi Parkir Genjot Pendapatan Daerah

Kamis, 07 Mei 2026 | 02:02

Ini Cerita Penumpang Selamat dari Bus ALS Terbakar di Sumsel

Kamis, 07 Mei 2026 | 01:31

Impor Blueray 90 Persen Tetap Jalur Merah

Kamis, 07 Mei 2026 | 01:28

Selengkapnya