ICW Sentil Dinasti Politik Kaltim: Kepala Daerah Makin Jauh dari Rakyat

Indonesia Corruption Watch (ICW) menyoroti keras dugaan praktik dinasti politik dan kebijakan anggaran fantastis di Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) yang belakangan menuai sorotan publik.

Peneliti ICW, Yassar Aulia mengatakan, fenomena yang terjadi di bawah kepemimpinan Gubernur Kaltim, Rudy Mas'ud menjadi gambaran bagaimana banyak kepala daerah saat ini semakin kehilangan keterikatan dengan kepentingan rakyat.

"Ini merupakan potret yang sayangnya menjadi gambaran umum bagaimana kepala daerah di Indonesia, baik bupati maupun gubernur, seringkali justru jauh dari tali mandat dengan rakyat," kata Yassar kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu, 6 Mei 2026.

Menurut dia, kontroversi pengadaan mobil dinas mewah hingga renovasi fasilitas dengan anggaran besar di Kaltim menunjukkan adanya persoalan serius dalam orientasi penggunaan anggaran daerah.

"Bahkan juga kesan kebijakan anggaran yang tidak sesuai dengan kebutuhan, dan juga pola kehidupan yang rasanya tidak selaras dengan kerja-kerja pelayanan," tegas Yassar.

ICW menilai persoalan tersebut bukan sekadar lemahnya pengawasan internal pemerintah daerah melalui inspektorat, tetapi juga merupakan dampak dari pragmatisme politik dalam Pilkada.

"Di Pilkada 2024 kemarin, para partai yang mengusung kepala daerah ini justru cenderung mendorong pragmatisme politik. Jadi mencoba mencari kader-kader dengan cara yang standar, yang berujung pada mereka ketika menjalankan kekuasaan di posisi pemerintahan, tidak merasa dekat dengan publik," jelasnya.

Lebih jauh, Yassar menyoroti indikasi dinasti politik yang disebut masih kuat di Kaltim. Berdasarkan pemantauan ICW pada Pilkada 2024, daerah-daerah kaya sumber daya alam cenderung memiliki relasi politik berbasis keluarga.

"Banyak daerah-daerah yang kaya akan sumber daya alam itu terindikasi kepala daerah yang memiliki relasi dinasti politik, baik itu di DPRD, baik itu di pemerintahan juga, maupun di anggota keluarganya yang pernah menjabat di posisi yang sama," terangnya.

Ia menilai praktik tersebut dibiarkan tumbuh karena belum adanya aturan hukum yang secara tegas melarang politik dinasti, meski berpotensi memicu konflik kepentingan.

"Tentu ini berawal dari tidak adanya hukum positif kita yang melarang praktik-praktik semacam ini, yang sebenarnya juga memantik konflik kepentingan. Tapi ini dibiarkan begitu saja oleh para partai dan juga pihak-pihak yang mengusung kepala daerah ini," jelasnya lagi.

Yassar juga menanggapi langkah DPRD Kaltim yang mulai menggulirkan hak angket terhadap sejumlah polemik kebijakan daerah. Menurut dia, respons cepat legislatif itu merupakan hal langka di tengah lemahnya fungsi pengawasan DPRD di banyak daerah.

"Ini sudah sejalan dengan aspirasi publik, tapi memang harus dicatat bahwa ini praktik yang langka sebetulnya, ada respons yang cukup cepat dari institusi legislatif yang memang seharusnya berperan sebagai checks and balances dari eksekutif itu sendiri," ungkap dia.

ICW pun mengingatkan seluruh dugaan penyalahgunaan kewenangan maupun indikasi korupsi di daerah harus ditindaklanjuti aparat penegak hukum (APH) agar tidak berhenti menjadi spekulasi publik.

"Tentu segala indikasi adanya penyelewengan, penyalahgunaan kekuasaan, dan juga indikasi praktik korupsi memang harus selalu ditindaklanjuti oleh KPK supaya menjadi terang dan tidak menjadi spekulasi," pungkas Yassar.