Berita

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. (Foto: RMOL/Alifia)

Bisnis

Purbaya Geram Kebijakan Fiskal Dituding jadi Penyebab Rupiah Jeblok

RABU, 06 MEI 2026 | 18:58 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengaku kesal kebijakan fiskalnya dituding menjadi penyebab nilai tukar rupiah tertekan hingga menyentuh level Rp17.400 per dolar AS.

"Saya sebel sama yang bilang gara-gara fiskal rupiah jeblok," kata Purbaya di Jakarta, Rabu, 6 Mei 2026.

Ia menjelaskan, pemerintah justru telah berhasil mengelola APBN lebih baik dibanding sebelumnya. Selain itu, Purbaya juga mengungkit strateginya dalam memindahkan Saldo Anggaran Lebih (SAL) ke perbankan dengan tujuan menggerakan perekonomian tanpa adanya modal tambahan.


"Kamu tau kenapa ekonomi bisa tumbuh lebih cepat? kita manage uang lebih bagus. Jangan cuman pindahin cash aja dari BI ke situ, ekonomi tumbuh lebih cepat dan kita jaga itu. Tapi uangnya masih punya saya kan?" ujarnya.

Purbaya menekankan, pemerintah mampu mendorong pertumbuhan ekonomi tanpa harus menambah belanja secara berlebihan, sehingga kondisi fiskal tetap terjaga.

"Artinya apa? Saya, kita, pemerintah Pak Prabowo bisa menumbuhkan pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat tanpa pengeluaran uang tambahan. Uangnya masih utuh, itu ajaib sebetulnya," tuturnya.

Ia pun menilai kritik terhadap kebijakan fiskal pemerintah tidak tepat sasaran dan menunjukkan kurangnya pemahaman terhadap strategi yang dijalankan.

"Jadi yang kritik kebijakan fiskal kita aneh, dia ga mengerti apa yang kita kerjakan," tegasnya.

Purbaya juga mengatakan yang berwenang atas kebijakan rupiah adalah otoritas moneter, yaitu Bank Indonesia (BI).

"Rupiah tanya ke bank sentral," tandasnya.

Untuk diketahui, pertumbuhan ekonomi kuartal I/2026 tercatat tumbuh 5,61 persen. Angka ini menjadi yang tertinggi sejak Covid-19.

Sebelumnya, kritik mengenai anjloknya nilai tukar rupiah yang disebabkan oleh keraguan investor terhadap kondisi fiskal Indonesia disampaikan Guru Besar sekaligus Pakar Ekonomi Universitas Airlangga Rahma Gafmi.

Dia mengatakan, dari segi kebijakan moneter, sejauh ini pihaknya tidak melihat adanya masalah lantaran pihak otoriter sudah melakukan pakem yang tepat, dan tidak bisa terus menerus melakukan intervensi lantaran dapat berdampak pada penggerusan cadangan devisa.

"Terkait rupiah yang semakin tertekan, semua ekonom sepakat ini karena ketidakpercayaan Investor terhadap fiskal kita," jelas Rahma dalam pernyataan tertulis, Selasa, 5 Mei 2026.


Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

Usai Dimaafkan Jusuf Hamka, KAKI Dorong Polri Buka Kembali Kasus NCD Unibank

Sabtu, 05 September 2026 | 19:53

KPK Sita Rumah Mewah Milik Vinna Ledy Anggraheni di Jaksel

Selasa, 01 September 2026 | 11:03

UPDATE

Budi Arie Bakal Dipolisikan soal Ucapan Percepatan Pemilu 2029

Senin, 07 September 2026 | 22:28

Teluk Bayur: Jangan Membangun Aset Tanpa Kargo

Senin, 07 September 2026 | 22:10

PLTP Gunung Ungaran Miliki Sejumlah Manfaat, Eksplorasi Layak Dilanjutkan

Senin, 07 September 2026 | 21:55

Purbaya Tak Ambil Pusing Pramono Ngotot Terbitkan Obligasi DKI Rp5,2 Triliun

Senin, 07 September 2026 | 21:35

BRI dan Serikat Pekerja BRI Tandatangani PKB 2026-2028

Senin, 07 September 2026 | 21:28

Wakapolri Minta Kecakapan Personel dalam Penanganan Bencana dan Konflik Sosial

Senin, 07 September 2026 | 21:15

Dua Pimpinan DPRD Kota Bengkulu Kompak Mangkir Panggilan KPK

Senin, 07 September 2026 | 20:50

Prabowo Instruksikan BRI dan BSI Siapkan Rekening untuk Masyarakat

Senin, 07 September 2026 | 20:48

OJK Tegaskan Tak Ada Ruang bagi Pelanggaran Keterbukaan Informasi

Senin, 07 September 2026 | 20:46

Pemerintah Siapkan OMC Atasi Sebaran Abu Anak Krakatau di Empat Provinsi

Senin, 07 September 2026 | 20:31

Selengkapnya