Anggota Komisi III DPR RI, Rudianto Lallo. (Foto: F-Nasdem)
Komisi Percepatan Reformasi Polri merekomendasikan agar pengangkatan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) sepenuhnya menjadi kewenangan presiden yang sedang menjabat.
Dalam skema tersebut, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) hanya berperan memberikan persetujuan atau penolakan terhadap calon yang diajukan presiden.
Keputusan ini diapresiasi Anggota Komisi III DPR RI, Rudianto Lallo yang menilai langkah itu sebagai bentuk penghormatan terhadap prinsip kedaulatan rakyat dan pemahaman mendalam mengenai sistem tata negara.
Rudianto menegaskan bahwa keterlibatan parlemen dalam pemilihan pucuk pimpinan Polri maupun TNI merupakan hal yang sangat krusial. Hal ini berkaitan dengan fungsi DPR sebagai representasi suara rakyat.
"Simbol representasi dan kedaulatan itu di tangan rakyat, ada di DPR. Sehingga, pengangkatan Kapolri maupun Panglima TNI harus melalui legitimasi atau validasi dari kedaulatan rakyat yang ada di DPR tersebut," kata Rudianto, Rabu, 6 Mei 2026.
Legislator Nasdem itu menilai keputusan Presiden Prabowo untuk tetap mengikuti prosedur yang berlaku saat ini adalah langkah yang tepat.
Menurutnya, Presiden Prabowo memahami batas-batas kewenangan dalam sistem pemerintahan Indonesia. Dengan melibatkan legislatif, terjadi proses saling kontrol yang sehat antarlembaga negara.
"Ketika Presiden mengikuti mekanisme yang berlaku hari ini, kita hormati dan apresiasi keputusannya. Ini menunjukkan Pak Presiden paham betul mengenai prinsip trias politika yang menjadi pedoman kita dalam bertata negara," tambahnya.
Lebih lanjut, keterlibatan DPR dalam proses fit and proper test memberikan validasi yang kuat bagi siapa pun yang terpilih menjadi Kapolri.
Dengan adanya persetujuan dari wakil rakyat, pimpinan Polri diharapkan memiliki akuntabilitas yang lebih tinggi dalam menjalankan tugasnya sebagai pelindung dan pengayom masyarakat.
