Kendala Pembangunan Sekolah Rakyat di Temanggung, Warga Belum Sepakat soal Lahan

Proyek pembangunan Sekolah Rakyat di sejumlah daerah harus menghadapi hambatan di lapangan. 

Salah satu yang paling menonjol terjadi di Temanggung, Jawa Tengah, di mana pembangunan belum bisa berjalan karena belum adanya kesepakatan antara pemerintah daerah dan warga setempat terkait lahan.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan, secara administratif lahan di Temanggung sebenarnya sudah dinyatakan “clear and clean”. Namun di tingkat masyarakat, masih ada persoalan yang belum menemukan titik temu.

“Khusus di Temanggung, tanahnya masih ada sedikit masalah dengan masyarakat setempat,” kata Gus Ipul di Jakarta, Rabu, 6 Mei 2026. 

Menurutnya, persoalan itu membuat pembangunan sekolah rakyat di wilayah tersebut tertahan hingga sekarang. Ia menyebut pemerintah pusat kini menunggu langkah lanjutan dari pemerintah daerah untuk menyelesaikan komunikasi dengan warga.

“Belum bisa ada titik temu dengan Pak Bupati, sehingga pembangunannya terhambat sampai sekarang,” ujarnya.

Gus Ipul menjelaskan, pembangunan sekolah rakyat dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum, sementara pengusulan titik pembangunan berasal dari Kementerian Sosial setelah berkoordinasi dengan pemerintah daerah.

Setiap lahan yang diusulkan, kata dia, harus melewati asesmen ketat sebelum bisa dibangun. Pemeriksaan meliputi status lahan, kondisi tanah, hingga kelayakan teknis lainnya. 

Setelah seluruh syarat dinyatakan aman dan bersih dari persoalan, barulah pembangunan bisa dimulai.

Selain Temanggung, kendala juga disebut terjadi di Wonosobo. Namun berbeda dengan Temanggung, pembangunan di Wonosobo diklaim sudah mulai berjalan meski sebagian lahan masih dalam proses penyelesaian.

“Kalau di Wonosobo, sebagian sudah bisa dibangun, sebagian lagi masih bermasalah. Tapi pembangunannya sudah mulai berjalan,” demikian Gus Ipul.