Menteri Sosial, Saifullah Yusuf. (RMOL/Sarah Alifia Suryadi)
Polemik pengadaan sepatu untuk program Sekolah Rakyat terus bergulir setelah muncul tudingan adanya dugaan mark up anggaran. Menanggapi hal tersebut, Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul membantah keras adanya penyimpangan dalam proses pengadaan.
Ia menegaskan bahwa foto dirinya yang viral bersama sepatu siswa tidak berkaitan dengan pengadaan Kementerian Sosial. Menurutnya, sepatu dalam foto tersebut merupakan bantuan pribadi dari Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, untuk siswa Sekolah Rakyat di Jawa Timur.
“Beda sekali ini. Itu bantuan dari Bu Khofifah, bukan sepatu pengadaan Kemensos,” ujar Gus Ipul kepda media di Jakarta, Rabu 6 Mei 2026.
Gus Ipul kemudian memaparkan secara rinci mekanisme pengadaan sepatu yang dipersoalkan publik. Ia menjelaskan, seluruh proses dilakukan melalui tahapan resmi, mulai dari penyusunan pagu anggaran, penentuan harga perkiraan sendiri (HPS), hingga tender terbuka yang dapat diakses publik.
Penetapan anggaran, lanjutnya, dilakukan melalui survei pasar dan pembandingan harga dari berbagai lembaga pendidikan serta katalog elektronik pemerintah. Setelah itu, disusun HPS sebagai alat kontrol kewajaran harga sebelum memasuki tahap lelang.
“Lelang itu terbuka, bisa diikuti siapa pun dan bisa dilihat langsung prosesnya,” katanya.
Ia juga menekankan bahwa proses pengadaan diawasi secara berlapis. Selain melibatkan Inspektorat Jenderal Kemensos, pengadaan turut didampingi oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, kepolisian, kejaksaan, hingga Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
Menurut Gus Ipul, nilai akhir pengadaan sepatu bahkan berada di bawah pagu anggaran yang telah disiapkan pemerintah. Ia menyebut harga pemenang tender berada di kisaran Rp576 ribu sebelum pajak, dan sekitar Rp640 ribu setelah pajak.
“Kalau ada pelanggaran, kami justru pihak pertama yang akan melaporkan,” tegasnya.
Ia menambahkan, Kementerian Sosial terbuka terhadap audit maupun pemeriksaan dari lembaga eksternal, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi.
“Silakan diaudit. Kami setiap tahun diperiksa BPK, BPKP, dan tentu diawasi masyarakat,” ujarnya.
