Berita

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia (Foto: RMOL/Hani Fatunnisa)

Bisnis

Pemerintah Kaji CNG 3 Kg Pengganti LPG, Harga 30 Persen Lebih Murah

SELASA, 05 MEI 2026 | 15:10 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Pemerintah mulai menyiapkan langkah strategis untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor LPG dengan mengkaji pemanfaatan Compressed Natural Gas (CNG) sebagai alternatif baru, termasuk untuk segmen rumah tangga pengguna tabung 3 kilogram.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan, selama ini kebutuhan LPG nasional masih sangat bergantung pada pasar global karena sekitar 75-80 persen pasokan berasal dari impor, sementara konsumsi terus meningkat baik untuk kebutuhan rumah tangga maupun industri.

Menurutnya, gejolak politik global menjadi faktor penting yang mendorong pemerintah mencari sumber energi alternatif berbasis domestik. 


CNG dinilai menjadi salah satu opsi paling realistis karena bahan bakunya tersedia melimpah di dalam negeri, termasuk dari cadangan gas baru yang ditemukan di Kalimantan Timur. 

"Persoalannya sekarang adalah ketika gejolak politik seperti ini, untuk mendapatkan kepastian impor LPG itu memang ada, tapi kan kita tergantung pada global. Maka kita merumuskan untuk mencari alternatif lain. CNG adalah salah satu alternatifnya,"  ujar Bahlil usai bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa, 5 Mei 2026. 

Bahlil menuturkan, penggunaan CNG saat ini sudah diterapkan pada kebutuhan hotel, restoran, serta MBG dengan klasifikasi tabung 10 kilogram hingga 20 kilogram ke atas. 

Adapun untuk skema 3 kilogram, pemerintah masih menguji modifikasi teknologi sebelum diputuskan dalam 2-3 bulan mendatang.

“Nah untuk yang 3 kg, memang tabungnya masih dilakukan uji coba. Karena tekanannya kan besar sekali, dia sekitar 200-250 bar. Nah ini yang kita akan mencoba untuk modifikasi. Insyaallah 2-3 bulan ini kita akan dapat hasilnya,” jelasnya.

Bahlil menegaskan, dari sisi harga, CNG jauh lebih kompetitif dibanding LPG karena tidak bergantung pada impor dan didukung sumber daya domestik. 

“CNG itu sudah dilakukan kajian, harganya jauh lebih murah. Kurang lebih sekitar 30 persen lah lebih murah,” tegasnya.

Jika skema ini berhasil dijalankan, pemerintah memperkirakan penghematan devisa negara bisa mencapai Rp130 triliun hingga Rp137 triliun, sekaligus membuka peluang efisiensi subsidi energi dan menekan beban masyarakat. 

“Dengan kita memakai CNG, insyaallah kalau teknologinya sudah ada, itu mampu kita melakukan efisiensi devisa kita kurang lebih sekitar Rp130 triliun sampai Rp137 triliun," pungkasnya.

Populer

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

UPDATE

Investor Diminta Wait and See, Pengamat Prediksi Banyak yang Ditangkap Imbas MSCI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 12:30

Serangan Houthi Ganggu Ajang Olahraga Saudi, Piala Asia Tetap Sesuai Jadwal

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 12:14

Putusan MK soal UU Peradilan Militer Momentum Akhiri Impunitas

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 12:06

Komisi III DPR Desak Pelaku Korupsi Dana Bencana Dihukum Maksimal!

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 11:46

Daftar Negara Masuk Standalone Market MSCI, Ada 12 Negara

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 11:34

Dihantam Ancaman MSCI, IHSG Terancam Anjlok ke 4.700 Pekan Depan

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 11:24

Minyak Dunia Tembus 110 Dolar AS

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 11:07

Profil Hamenang Wajar Ismoyo, Bupati Klaten Tersangka Kasus Suap Audit BPK

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 10:53

Karhutla Meluas, Legislator Golkar Desak Evaluasi Pencegahan dan Penegakan Hukum

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 10:52

BMKG Deteksi Sebaran Asap Karhutla hingga Jakarta dan Papua

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 10:39

Selengkapnya