Berita

Duta Besar RI untuk Kuba periode 2021-2025, Nana Yuliana. (RMOL/Sarah Alifia Suryadi

Politik

Dubes Perempuan RI Baru Sekitar 10 Persen, Jauh dari Target 30 Persen

SELASA, 05 MEI 2026 | 10:40 WIB | LAPORAN: SARAH ALIFIA SURYADI

Representasi perempuan dalam posisi duta besar Indonesia dinilai masih sangat minim.

Duta Besar RI untuk Kuba periode 2021-2025, Nana Yuliana, menyoroti rendahnya jumlah diplomat perempuan yang menempati posisi strategis sebagai kepala perwakilan RI di luar negeri.

Menurutnya, dari sekitar 95 kantor perwakilan Indonesia di luar negeri, jumlah dubes perempuan saat ini diperkirakan hanya sekitar 10 orang atau sekitar 10-11 persen. Angka itu dinilai masih jauh dari target afirmasi 30 persen keterwakilan perempuan.


“Kalau kita bicara gender equality, kita masih less, jauh sekali, not even 15 persen,” ujar Nana dalam forum Women Leadership and Diplomacy: Strengthening Women's Role in Public Leadership and Global Engagement di Jakarta, Senin, 5 Mei 2026. 

Ia menilai kondisi tersebut kontras dengan berbagai komitmen internasional yang selama ini didukung Indonesia.

Di kawasan Asia, menurutnya, hanya ada dua dubes perempuan RI, yakni di Jepang dan Bangladesh. Sementara di kawasan Amerika, termasuk Amerika Latin, saat ini disebut tidak ada satu pun dubes perempuan Indonesia. 

Padahal sebelumnya sempat ada tiga dubes perempuan yang bertugas di kawasan tersebut, termasuk dirinya di Kuba.

“Di Amerika Latin sekarang zero women Indonesian ambassadors,” katanya.

Kondisi serupa juga terjadi di kawasan Afrika yang disebut tidak memiliki dubes perempuan RI sama sekali. Adapun di kawasan Timur Tengah, jumlahnya juga sangat terbatas.

Nana menilai persoalan ini bukan sekadar soal angka, melainkan menunjukkan adanya “structural gap” dalam pengambilan keputusan dan promosi jabatan di lingkungan diplomasi Indonesia.

Ia bahkan menyoroti proses seleksi dan penempatan dubes yang dinilai belum transparan dan masih menyimpan bias promosi. Menurutnya, banyak diplomat perempuan justru ditempatkan di negara-negara dengan tingkat tantangan tinggi, sementara posisi strategis tertentu masih didominasi laki-laki.

“Ini soal political will. Mau tidak memberi ruang yang adil bagi perempuan yang punya kompetensi dan kemampuan kepemimpinan,” ujarnya.

Ia berharap pemerintahan Prabowo Subianto dapat lebih serius mendorong keterwakilan perempuan di level duta besar sebagai bagian dari roadmap kesetaraan gender menuju Indonesia Emas 2045.

Menurutnya, afirmasi tidak cukup hanya dibahas secara normatif, tetapi harus diwujudkan dalam target yang konkret dan terukur.

“Harusnya 30 persen ini menjadi acuan ke depan,” tegas Nana.

Populer

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Langsung Terbang ke Jakarta, Maukah Chatib Basri Ganti Purbaya?

Jumat, 05 Juni 2026 | 06:58

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Ironis! Terima Penghargaan Negara tapi Terjerat Korupsi

Jumat, 05 Juni 2026 | 01:00

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

UPDATE

Fakta Sidang Blueray Cargo: Kode BC1 Mengarah ke Djaka Budi Utama

Senin, 15 Juni 2026 | 18:15

Anak Buah Bahlil Irit Bicara Usai 7 Jam Diperiksa KPK

Senin, 15 Juni 2026 | 18:08

KPU Patok Anggaran Rp4,6 Triliun di Tahapan Awal Pemilu 2029

Senin, 15 Juni 2026 | 17:59

IHSG-Rupiah Menguat Sore Ini Usai AS-Iran Sepakat Damai

Senin, 15 Juni 2026 | 17:47

Demo Mahasiswa Ucapkan Selamat Atas Kegagalan Prabowo-Gibran

Senin, 15 Juni 2026 | 17:46

Wapres Gibran Terima Perwakilan Mahasiswa di Tengah Unjuk Rasa

Senin, 15 Juni 2026 | 17:23

Sifra Kejar Cita-cita di Sekolah Rakyat Demi Bantu Orang Tua Disabilitas

Senin, 15 Juni 2026 | 17:19

Demi Kepercayaan Masyarakat, Mahasiswa UBK Desak MBG Dihentikan

Senin, 15 Juni 2026 | 17:06

Komisi II DPR: KPU dan Bawaslu akan Tetap Eksis di 2027

Senin, 15 Juni 2026 | 16:47

DPR Minta Kejagung Tingkatkan Anggaran Perkara untuk Kejati dan Kejari

Senin, 15 Juni 2026 | 16:47

Selengkapnya