DI tengah perubahaan tatanan global yang mengeskalasi ketidakpastian, patutlah untuk disyukuri karena urat nadi pembangunan nasional masih dan terus berdetak.
Realisasi belasan proyek hilirisasi fase dua pada April 2026 menjadi bukti bahwa pembangunan nasional tidak mengalami stagnasi, saat arah perekonomian dunia terlihat tak menentu.
Demi kebaikan bersama, segenap elemen bangsa diajak untuk terus menjaga dan merawat konsistensi proses pembangunan nasional yang berkelanjutan.
Kendati dihadapkan pada fakta polarisasi atau keterbelahan masyarakat yang dirasakan semakin tajam akhir-akhir ini, semua komunitas hendaknya tidak lupa untuk selalu fokus dan peduli pada urgensi pembangunan nasional yang berkelanjutan.
Sebab, selain tantangan meningkatkan kualitas demokrasi dan kualitas penegakan hukum, masalah lain yang tak kalah pentingnya untuk terus dibahas adalah mencegah stagnasi pembangunan di tengah berbagai keterbatasan akibat defisit anggaran, menurunnya penerimaan negara, gelembung utang luar negeri dan hingga gelembung angka pengangguran.
Belum lagi potensi tekanan pada biaya produksi akibat faktor eksternal, seperti fluktuasi nilai tukar valuta dan fluktuasi harga energi.
Biaya produksi yang fluktuatif memengaruhi kinerja atau produktivitas dunia usaha, termasuk ongkos distribusi.
Ketika biaya produksi dan distribusi naik, dampaknya tak hanya pada kenaikan harga barang dan jasa, melainkan juga pada asek ketenagakerjaan.
Dalam konteks Indonesia terkini, ketika harga barang dan jasa naik akibat biaya produksi yang makin mahal, permintaan pasar akan semakin melemah, terlebih di tengah menurunnya daya beli konsumen saat ini. Daya beli lemah akibat faktor meningkatnya penangguran.
Di tengah kecenderungan seperti itu, salah satu pilihannya adalah menurunkan volume produksi dengan konsekuensi ikutannya adalah mengurangi pekerja atau pemutusan hubungan kerja (PHK).
Memang sebagai ekses dari faktor kekacauan eksternal maupun internal, dinamika kehidupan saat ini menyebabkan hampir semua komuniitas merasa tidak nyaman.
Ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah masih menghadirkan ragam masalah, termasuk kecenderungan harga energi yang tak menentu, serta fluktuasi nilai tukar mata uang. Komunitas global sedang menghadapi masa-masa sulit.
Karena itu, ketika Presiden Prabowo Subianto melakukan peresmian dimulainya realisasi 13 proyek hilirisasi nasional Fase II bernilai Rp116 triliun pada 29 April 2026 di Cilacap, Jawa Tengah, peresmian itu bukan hanya merefleksikan adanya harapan, melainkan juga menjadi pertanda bahwa urat nadi pembangunan nasional masih dan terus berdetak.
Apalagi, realisasi semua proyek itu mencerminkan lompatan menuju modernisasi perekonomian negara. Proyek-ptoyek itu akan memperkuat ekosistem industri nasional karena cakupannya ke berbagai sektor, seperti sektor energi, mineral, serta pertanian.
Semua itu merupakan kelanjutan dari fase I proyek hilirisasi yang telah diresmikan pada awal 2026, yakni enam proyek strategis di sektor energi, mineral, dan pangan bernilai Rp118 triliun.
Fase I proyek hilirisasi fokus pada transformasi ekonomi dan mengurangi ketergantungan pada impor. Sebagian proyek hilirisasi fase I diproyeksikan rampung pada periode 2027-2028.
Memang, agenda pembangunan nasional saat ini ditandai dengan upaya pemerintah mempercepat hilirisasi berbagai proyek strategis di sektor energi, mineral, dan pertanian.
Seperti diketahui, Pemerintah menargetkan total 30 proyek hilirisasi dengan nilai investasi Rp 239 triliun yang akan dikembangkan secara bertahap.
Melalui proses hilirisasi, bahan mentah akan diolah dan dimurnikan di dalam negeri menjadi produk bernilai tambah tinggi. Belasan proyek itu tersebar di berbagai daerah; Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua dan Maluku.
Realisasi Proyek hilirisasi fase I-II menjadi bukti bahwa pembangunan nasional tidak stagnan di tengah ketidakpastian yang terus tereskalasi dengan mengarah pada perubahaan tatanan global.
Tentu saja akan muncul pertanyaan tentang manfaat apa saja, dan kapan saatnya masyarakat dapat menikmati nilai tambah dari belasan proyek hilirisasi bernilai ratusan triliun itu?
Utamanya tentang daya serap atau kebutuhan jumlah pekerja dari belasan proyek itu, termasuki perihal kualifikasi pekerja.
Pertanyaan ini akan terjawab jika semua komunitas peduli dan memberi perhatian ekstra pada realisasi proyek-proyek itu.
Orang muda usia kerja harus mau dan berani bertanya kepada pemerintah, dan sebaliknya para pejabat terkait dalam proyek dimaksud bersedia membuka ruang dialog dengan masyarakat, utamanya angkatan kerja.
Menjadi sangat ideal jika realisasi belasan proyek hilirisasi itu segera ditindaklanjuti dengan pengumuman tentang jumlah kebutuhan pekerja sebagai undangan kepada orang muda usia kerja.
Mengingat belasan proyek itu tersebar di banyak daerah, mengumumkan jumlah kebutuhan pekerja baru pada belasan proyek hilirisasi itu tentu saja akan memancing minat orang muda usia kerja.
Dan, jauh lebih penting dari pengumuman tentang lowongan kerja dimaksud adalah pesan kepada semua komunitas bahwa pemerintah fokus pada kegiatan-kegiatan produktif dengan terus merealisasikan proyek-proyek hilirisasi.
Sebaliknya, semua komunitas pun diberi bukti bahwa konsistensi pembangunan nasional yang berkelanjutan tetap terjaga.
Tema tentang konsistensi pembangunan nasional yang berkelanjutan hendaknya juga mendorong semua pemerintah daerah (Pemda) untuk semakin kreatif dan mengenali potensi dan kekayaan alam daerahnya masing-masing.
Kreativitas semua Pemda itu dikaitkan atau berpijak pada rencana pemerintah pusat, yakni tentang target jumlah 30 proyek hilirisasi dengan nilai investasi Rp 239 triliun yang akan dikembangkan secara bertahap.
Rencana atau target itu secara tidak langsung memberi peluang kepada semua Pemda untuk menawarkan kekayaan alam daerah masing-masing yang berpotensi masuk dalam proyek hilirisasi.
Sudah waktunya daerah pro aktif memaksimalkan potensi daerahnya demi kesejahteraan masyarakat setempat.
Bambang SoesatyoAnggota DPR/Dosen Pascasarjana (S3) Ilmu Hukum Universitas Borobudur, Universitas Jayabaya dan Universitas Pertahanan (Unhan)
