Berita

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono. (Foto: RMOL/Sarah Alifia)

Politik

Giant Sea Wall Pantura Digarap 20 Tahun, Libatkan Investor dan 23 Kementerian

SENIN, 04 MEI 2026 | 14:50 WIB | LAPORAN: SARAH ALIFIA SURYADI

Pemerintah memproyeksikan pembangunan giant sea wall di kawasan Pantai Utara Jawa akan berlangsung selama 15 hingga 20 tahun dengan skema pembiayaan gabungan antara APBN dan investasi.

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyebut proyek tanggul laut raksasa itu menjadi langkah mendesak untuk menghadapi ancaman penurunan muka tanah dan banjir rob yang terus memburuk di kawasan Pantura.

“Ini adalah mega proyek 15 hingga 20 tahun, melibatkan sumber pendanaan beragam, tidak hanya APBN tapi juga investasi dan public private partnership,” kata AHY di Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta, Senin, 4 Mei 2026. 


Menurut AHY, Pantura merupakan koridor ekonomi strategis yang menyumbang sekitar 23 persen terhadap PDB nasional. Kawasan tersebut juga dihuni puluhan juta penduduk yang terancam terdampak krisis pesisir.

Untuk menjalankan proyek itu, pemerintah membentuk Badan Otorita Pengelola Pantura Jawa dan melibatkan sekitar 23 kementerian/lembaga.

Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa (BOPJ) Didit Herdiawan mengatakan proyek sepanjang 575 kilometer itu dibagi menjadi 15 segmen agar pembangunan bisa dilakukan paralel.

“Dari perpres yang keluar sekitar ada 23 kementerian lembaga itu kita libatkan,” ujar Didit.

Populer

Keputusan Bisnis Dipidanakan, Nicko Widjaja Tulis Surat dari Rumah Tahanan

Jumat, 22 Mei 2026 | 17:34

Jangan Biarkan Dua Juri Final LCC Lolos dari Sanksi UU ASN

Kamis, 14 Mei 2026 | 12:43

40 Warga Binaan Sumsel Dipindah ke Nusakambangan

Jumat, 22 Mei 2026 | 22:33

Cegah Kabur, Segera Eksekusi Razman Nasution!

Kamis, 21 Mei 2026 | 05:04

Tetangga Sudah Mendahului, Indonesia Masih Berpidato

Jumat, 15 Mei 2026 | 05:30

Jokowi Boleh Keliling Indonesia Asal Tunjukkan Ijazah Asli

Rabu, 20 Mei 2026 | 01:33

Tuntutan Seret Jokowi ke Pengadilan terkait Kasus Nadiem Mengemuka

Jumat, 15 Mei 2026 | 00:02

UPDATE

Video Viral, Netanyahu Menyerah dan Flotilla Bebas

Senin, 25 Mei 2026 | 01:57

Narasi Larangan Pertalite untuk Kendaraan Merek Tertentu per 1 Juni 2026 Hoax!

Senin, 25 Mei 2026 | 01:40

Euforia Bobotoh

Senin, 25 Mei 2026 | 01:20

Sugiono Dianggap Berhasil Terjemahkan Kerja Nyata Prabowo

Senin, 25 Mei 2026 | 00:59

Ini Tujuh Saran untuk Prabowo Realisasikan Pasal 33 UUD 1945

Senin, 25 Mei 2026 | 00:40

Gubernur Lemhannas Minta Keberadaan BoP Dikaji Ulang

Senin, 25 Mei 2026 | 00:18

Edukasi Keuangan Bantu Mahasiswa Kelola Kantong Secara Sehat

Minggu, 24 Mei 2026 | 23:58

Golkar Jadikan MDI Instrumen Sosialisasi Program Prabowo ke Umat

Minggu, 24 Mei 2026 | 23:40

Prabowo Singgung Reshuffle Zulhas, PAN Terancam Tidak Digandeng Gerindra di 2029

Minggu, 24 Mei 2026 | 23:19

Ekonomi Syariah dan Ekonomi Kerakyatan: Dua Tombak Kedaulatan Ekonomi Indonesia

Minggu, 24 Mei 2026 | 22:43

Selengkapnya