Berita

Politisi Demokrat, Andi Arief. (Foto: RMOL)

Politik

Andi Arief Ingatkan Militer Masuk Pemerintah karena Sipilnya Koruptif

MINGGU, 03 MEI 2026 | 15:59 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Masuknya militer ke ranah sipil perlu menjadi perenungan mendalam untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan yang selama ini berjalan koruptif dan amburadul.

Politisi Demokrat, Andi Arief mengurai contoh pelibatan militer di pemerintahan di kawasan Asia Tenggara dan Amerika Latin. Tahun 1960-an silam, militer masuk ke sipil karena pemerintahan tidak berjalan dengan baik.

"Salah satu teori masuknya militer ke ranah sipil adalah karena sipil enggak becus, lamban, tidak efektif dan korup. Akhirnya rakyat mendukung," ujar Andi Arief kepada Kantor Berita Politik dan Ekonomi RMOL, Minggu, 3 Mei 2026.


"Saya bukan pendukung militer masuk ke ruang sipil, tapi sebaiknya kita merenung jangan-jangan teori itu sekarang terjadi," sambungnya menegaskan.

Ia menceritakan pengalaman saat kuliah di Universitas Gadjah Mada (UGM) mempelajari hubungan sipil-militer, baik yang terjadi di Indonesia maupun dunia.

Dari pemahamannya, masuknya militer ke dalam politik itu disebabkan karena sipilnya cenderung memperlihatkan gejala-gejala moral hazard

"Sipilnya banyak sekali kelemahan, sipilnya banyak melakukan kesalahan, sipilnya korup, sipilnya enggak efektif dalam birokrasi, sipilnya ya yang intinya koruplah," tuturnya.

Di samping itu, fenomena militer masuk ke ranah sipil di kementerian/lembaga terjadi di beberapa negara, terutama di Amerika Latin, Afrika, dan termasuk di Indonesia dalam kurun waktu beberapa tahun ke belakang.

Fenomena ini perlu dipahami sebagai otokritik bagi masyarakat sipil, karena telah mengarah ke hal-hal negatif yang semakin parah.

"Jadi melihatnya secara positif saja, jangan-jangan kritik juga buat masyarakat sipil. Ayo kalau mau ingin memperbaiki diri, menjadi profesional, tidak korup, ya ini sekarang waktunya," paparnya.

Jika tidak diikuti perbaikan, maka bukan tidak mungkin masyarakat akan lebih percaya pada militer dibanding sipil.

"Jadi ini mudah-mudahan hanya menjadi kritikan buat masyarakat sipil juga," tutup Andi Arief.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

UPDATE

Selamatkan Aset Negara, UIN Jakarta Jalankan Integrasi SMA/SMK Triguna

Sabtu, 04 Juli 2026 | 02:16

KPK Sita Uang Rp1 Miliar Lebih dan Puluhan Kg Platinum Hasil Korupsi Bupati Langkat

Sabtu, 04 Juli 2026 | 02:00

UI Angkat Bicara soal Kajian LGBT Mahasiswa, Begini Tanggapannya

Sabtu, 04 Juli 2026 | 01:48

Kronologi OTT Bupati Langkat, Mantan Anggota DPRD Sumut jadi Kurir Uang Suap

Sabtu, 04 Juli 2026 | 01:32

Badko HMI Sulbar Siap Kawal Kasus Kapolres Pasangkayu

Sabtu, 04 Juli 2026 | 01:16

Bupati Langkat juga Terima Cuan Jual Beli Jabatan Camat hingga Kepsek, Segini Nilainya

Sabtu, 04 Juli 2026 | 00:56

Sinergi Kemensos-ITB Visi Nusantara Serap Lulusan Sekolah Rakyat

Sabtu, 04 Juli 2026 | 00:37

Bupati Langkat Diduga Minta Fee 17 Persen ke Timses Usai Raup Proyek Rp10,2 Miliar

Sabtu, 04 Juli 2026 | 00:12

Arief Poyuono Apresiasi Danantara Gandeng KPK Bersih-bersih BUMN

Sabtu, 04 Juli 2026 | 00:03

Bupati Langkat Syah Afandin dan Tim Sukses Tersandung Kasus Suap

Jumat, 03 Juli 2026 | 23:48

Selengkapnya