Berita

Politisi Demokrat, Andi Arief. (Foto: RMOL)

Politik

Andi Arief Ingatkan Militer Masuk Pemerintah karena Sipilnya Koruptif

MINGGU, 03 MEI 2026 | 15:59 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Masuknya militer ke ranah sipil perlu menjadi perenungan mendalam untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan yang selama ini berjalan koruptif dan amburadul.

Politisi Demokrat, Andi Arief mengurai contoh pelibatan militer di pemerintahan di kawasan Asia Tenggara dan Amerika Latin. Tahun 1960-an silam, militer masuk ke sipil karena pemerintahan tidak berjalan dengan baik.

"Salah satu teori masuknya militer ke ranah sipil adalah karena sipil enggak becus, lamban, tidak efektif dan korup. Akhirnya rakyat mendukung," ujar Andi Arief kepada Kantor Berita Politik dan Ekonomi RMOL, Minggu, 3 Mei 2026.


"Saya bukan pendukung militer masuk ke ruang sipil, tapi sebaiknya kita merenung jangan-jangan teori itu sekarang terjadi," sambungnya menegaskan.

Ia menceritakan pengalaman saat kuliah di Universitas Gadjah Mada (UGM) mempelajari hubungan sipil-militer, baik yang terjadi di Indonesia maupun dunia.

Dari pemahamannya, masuknya militer ke dalam politik itu disebabkan karena sipilnya cenderung memperlihatkan gejala-gejala moral hazard

"Sipilnya banyak sekali kelemahan, sipilnya banyak melakukan kesalahan, sipilnya korup, sipilnya enggak efektif dalam birokrasi, sipilnya ya yang intinya koruplah," tuturnya.

Di samping itu, fenomena militer masuk ke ranah sipil di kementerian/lembaga terjadi di beberapa negara, terutama di Amerika Latin, Afrika, dan termasuk di Indonesia dalam kurun waktu beberapa tahun ke belakang.

Fenomena ini perlu dipahami sebagai otokritik bagi masyarakat sipil, karena telah mengarah ke hal-hal negatif yang semakin parah.

"Jadi melihatnya secara positif saja, jangan-jangan kritik juga buat masyarakat sipil. Ayo kalau mau ingin memperbaiki diri, menjadi profesional, tidak korup, ya ini sekarang waktunya," paparnya.

Jika tidak diikuti perbaikan, maka bukan tidak mungkin masyarakat akan lebih percaya pada militer dibanding sipil.

"Jadi ini mudah-mudahan hanya menjadi kritikan buat masyarakat sipil juga," tutup Andi Arief.

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Wewenang Ditjen Bea Cukai Sudah Melampaui Namanya

Minggu, 02 Agustus 2026 | 02:12

UPDATE

Miris! Hafalan Al-Qur’an Jadi Bahan Permainan

Kamis, 13 Agustus 2026 | 02:11

OJK Dukung Pemprov DKI Terbitkan Obligasi Daerah

Kamis, 13 Agustus 2026 | 02:00

Jangan Main Hakim Sendiri terkait Kasus Hafalan Al-Qur'an Berhadiah Miras

Kamis, 13 Agustus 2026 | 01:48

Dua ASN Ditjen Pajak Jadi Tersangka Korupsi PT TPL

Kamis, 13 Agustus 2026 | 01:23

Tak Ditemukan Luka Luar di Jenazah Sutrimo

Kamis, 13 Agustus 2026 | 01:06

Pemprov DKI Pastikan Miliki Kapasitas Keuangan Terbitkan Obligasi

Kamis, 13 Agustus 2026 | 00:26

Walkot Jakut Imbau Masyarakat Tetap Tenang soal Kasus Promosi Miras di Ancol

Kamis, 13 Agustus 2026 | 00:19

Kemendag Perluas Akses Pasar Produk UMKM dengan Libatkan Ritel Modern

Kamis, 13 Agustus 2026 | 00:02

Furikake dan Tantangan Pangan Bergizi: Jangan Berhenti pada Produknya

Rabu, 12 Agustus 2026 | 23:51

Utang Pemerintah Tembus Rp10.000 Triliun

Rabu, 12 Agustus 2026 | 23:41

Selengkapnya