Berita

Politisi Demokrat, Andi Arief. (Foto: RMOL)

Politik

Andi Arief Ingatkan Militer Masuk Pemerintah karena Sipilnya Koruptif

MINGGU, 03 MEI 2026 | 15:59 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Masuknya militer ke ranah sipil perlu menjadi perenungan mendalam untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan yang selama ini berjalan koruptif dan amburadul.

Politisi Demokrat, Andi Arief mengurai contoh pelibatan militer di pemerintahan di kawasan Asia Tenggara dan Amerika Latin. Tahun 1960-an silam, militer masuk ke sipil karena pemerintahan tidak berjalan dengan baik.

"Salah satu teori masuknya militer ke ranah sipil adalah karena sipil enggak becus, lamban, tidak efektif dan korup. Akhirnya rakyat mendukung," ujar Andi Arief kepada Kantor Berita Politik dan Ekonomi RMOL, Minggu, 3 Mei 2026.


"Saya bukan pendukung militer masuk ke ruang sipil, tapi sebaiknya kita merenung jangan-jangan teori itu sekarang terjadi," sambungnya menegaskan.

Ia menceritakan pengalaman saat kuliah di Universitas Gadjah Mada (UGM) mempelajari hubungan sipil-militer, baik yang terjadi di Indonesia maupun dunia.

Dari pemahamannya, masuknya militer ke dalam politik itu disebabkan karena sipilnya cenderung memperlihatkan gejala-gejala moral hazard. 

"Sipilnya banyak sekali kelemahan, sipilnya banyak melakukan kesalahan, sipilnya korup, sipilnya enggak efektif dalam birokrasi, sipilnya ya yang intinya koruplah," tuturnya.

Di samping itu, fenomena militer masuk ke ranah sipil di kementerian/lembaga terjadi di beberapa negara, terutama di Amerika Latin, Afrika, dan termasuk di Indonesia dalam kurun waktu beberapa tahun ke belakang.

Fenomena ini perlu dipahami sebagai otokritik bagi masyarakat sipil, karena telah mengarah ke hal-hal negatif yang semakin parah.

"Jadi melihatnya secara positif saja, jangan-jangan kritik juga buat masyarakat sipil. Ayo kalau mau ingin memperbaiki diri, menjadi profesional, tidak korup, ya ini sekarang waktunya," paparnya.

Jika tidak diikuti perbaikan, maka bukan tidak mungkin masyarakat akan lebih percaya pada militer dibanding sipil.

"Jadi ini mudah-mudahan hanya menjadi kritikan buat masyarakat sipil juga," tutup Andi Arief.

Populer

PKS Anggap Permintaan Maaf Raffi Ahmad Belum Cukup

Minggu, 01 November 2026 | 22:28

Cara Cek BLT Kesra Oktober 2026 Rp900.000, Lewat Cek Bansos Kemensos

Minggu, 25 Oktober 2026 | 17:52

Syarat Penerima BSU 2026 Resmi dari Kemnaker, Cek Kriterianya

Jumat, 30 Oktober 2026 | 16:29

KPK Dalami Keterlibatan Bobby Nasution dalam Kasus Korupsi Proyek Jalan Sumut

Jumat, 23 Oktober 2026 | 09:19

Transjabodetabek Blok M-Bandung Jadi Cara Pramono Sindir KDM

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 23:44

Peringatan Yusril soal Pencalonan Gibran Problematik Kini Terbukti

Minggu, 01 November 2026 | 12:02

Menteri Warisan Jokowi akan Bersih dari Kabinet Prabowo pada 2027

Jumat, 30 Oktober 2026 | 23:29

UPDATE

Kapolres Sukoharjo Dicopot Usai Penggerebekan Pesantren

Senin, 02 November 2026 | 18:26

DPR Gandeng Kementerian PPPA Dorong Gerakan Nasional Antibullying

Senin, 02 November 2026 | 18:20

Gibran Ingatkan Ancaman Hoaks terhadap Kerukunan Masyarakat

Senin, 02 November 2026 | 18:06

Antisipasi Gangguan Selat Hormuz, Chandra Asri Bangun Fasilitas Pengganti Nafta

Senin, 02 November 2026 | 18:02

Program Kemenag Harus Sejalan dengan Visi-Misi Prabowo

Senin, 02 November 2026 | 17:41

Kemenhaj Rekrut Tenaga Pendukung untuk Urus Visa Haji 2027

Senin, 02 November 2026 | 17:34

Ahmad Doli Harap Pimpinan Parpol Segera Bertemu Bahas Gibran

Senin, 02 November 2026 | 17:31

Gibran Tetap Blusukan ke Daerah di Tengah Polemik Putusan MA dan MK

Senin, 02 November 2026 | 17:25

Kesejahteraan Rakyat di Daerah Tambang Nikel Harus jadi Perhatian Pemerintah

Senin, 02 November 2026 | 17:09

Cegah Kekerasan di Pesantren, Kemenag Buka Pelatihan Daring melalui MOOC Pintar

Senin, 02 November 2026 | 17:02

Selengkapnya