Mahasiswa Didorong Kembali jadi Kekuatan Pengontrol Sosial

Peringatan May Day dan Hardiknas 2026 menjadi momentum konsolidasi ide.

Sejumlah pakar dan aktivis menggelar diskusi publik bertajuk “Urgensi Kebebasan Sipil untuk Masa Depan Demokrasi Indonesia” di Kedai Kopi , Jakarta, Sabtu 2 Mei 2026.

Diskusi yang diinisiasi PP Perhimpunan Remaja Masjid Dewan Masjid Indonesia (PRIMA DMI) ini menyorot tiga pilar: aktivisme mahasiswa, transparansi birokrasi, dan meritokrasi.

Pakar hukum tata negara, Feri Amsari menegaskan bahwa mahasiswa harus kembali jadi kekuatan pengontrol sosial.

“Keterlibatan aktif mahasiswa adalah mitra strategis bagi pemerintah dalam memastikan kebijakan negara tetap akuntabel,” kata Feri dikutip Minggu 3 Mei 2026.

Menurut Feri, aktivisme yang sehat justru membantu pemerintah melakukan pengawasan internal. Hasilnya: birokrasi lebih bersih dan transparan.

Sedangkan ekonom senior Prof. Anthony Budiawan, salah satu tokoh Barisan Oposisi Indonesia, mendorong transformasi fundamental birokrasi. Pemerintah diminta beralih dari regulator menjadi pelayan rakyat sejati.

“Ruang diskusi publik yang inklusif dan transparan adalah kunci legitimasi kebijakan,” kata Anthony.

Menurutnya, masyarakat harus dilibatkan secara substansial dalam penyusunan regulasi akan meminimalisir resistensi dan mengubahnya jadi dukungan publik.

Sementara pengamat politik Prof. TB Massa Djafar menekankan efektivitas partai politik sebagai agen kaderisasi. Penguatan sistem meritokrasi dalam kepemimpinan nasional diyakini melahirkan elit politik berintegritas.

Langkah itu selaras dengan visi pemerintah mempercepat reformasi tata kelola agar lebih stabil dan kompetitif secara global.