Berita

Ketua Umum Relawan Prabowo-Gibran, Nasarudin. (Foto: Dok. Pribadi)

Politik

Relawan: Jangan Asal Tuduh Penyimpangan Konstitusi Tanpa Fakta

JUMAT, 01 MEI 2026 | 22:20 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Tuduhan penyimpangan konstitusi hingga menyeret narasi makar yang dialamatkan kepada pemerintah perlu disertai argumentasi hukum dan fakta jelas.

Ketua Umum Relawan Prabowo-Gibran, Nasarudin mengatakan, kritik yang dialamatkan pada pemerintah, khususnya terkait Pembukaan UUD 1945 harus dijelaskan secara konkret agar tidak sekadar menjadi bola liar di tengah masyarakat.

Ia meminta para pengamat menunjukkan bagian mana dari konstitusi yang dianggap telah dilanggar oleh pemerintah.


"Kalau berbicara soal pelanggaran konstitusi, seharusnya disampaikan secara spesifik bagian mana yang dilanggar. Jangan hanya menggiring opini publik tanpa dasar yang kuat," tegas Nasarudin dalam keterangan tertulisnya, Jumat, 1 Mei 2026.

Nasarudin juga menyoroti penggunaan istilah "revolusi" yang belakangan kerap muncul dalam kritik terhadap pemerintah. Menurutnya, istilah tersebut memiliki konsekuensi besar terhadap stabilitas negara dan tidak sepatutnya digunakan secara sembarangan sebagai bahan wacana tanpa landasan akademik serta hukum yang kuat.

Di sisi lain, ia justru mengapresiasi kinerja pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Nasarudin menilai, berbagai program strategis dalam kerangka Asta Cita, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga Sekolah Rakyat, mulai menunjukkan keberpihakan nyata kepada masyarakat kecil.

Ia juga memberikan catatan positif terhadap langkah pemerintah di sektor energi, terutama kebijakan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dalam menjaga stabilitas harga minyak dan LPG subsidi di tengah tekanan geopolitik global yang tidak menentu.

Meski demikian, Nasarudin menekankan bahwa pihaknya tidak antikritik. Ia sepakat bahwa kritik adalah elemen penting dalam demokrasi, selama disampaikan secara objektif, konstruktif, dan berbasis data yang valid.

"Kita semua punya tanggung jawab menjaga ruang publik tetap sehat, rasional, dan berorientasi pada kepentingan bangsa dan negara," tutupnya.

Populer

Cara Cek BLT Kesra Oktober 2026 Rp900.000, Lewat Cek Bansos Kemensos

Minggu, 25 Oktober 2026 | 17:52

KPK Dalami Keterlibatan Bobby Nasution dalam Kasus Korupsi Proyek Jalan Sumut

Jumat, 23 Oktober 2026 | 09:19

Transjabodetabek Blok M-Bandung Jadi Cara Pramono Sindir KDM

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 23:44

Menteri Warisan Jokowi akan Bersih dari Kabinet Prabowo pada 2027

Jumat, 30 Oktober 2026 | 23:29

Pencopotan Agus Suparmanto dan Taj Yasin Bukan Keinginan Ketum PPP

Kamis, 29 Oktober 2026 | 11:16

Rencana Insentif MBG Rp1 Triliun Tuai Kritik dari DPR

Kamis, 29 Oktober 2026 | 15:47

Silfester Matutina Diduga Masuk List Saksi Sidang Ijazah Jokowi

Minggu, 25 Oktober 2026 | 04:00

UPDATE

Perempuan Tani HKTI Terapkan Teknologi IoT, Pangkas Penggunaan Pupuk hingga 50 Persen

Minggu, 01 November 2026 | 12:32

Peringatan Yusril soal Pencalonan Gibran Problematik Kini Terbukti

Minggu, 01 November 2026 | 12:02

PTKIN Siapkan Langkah agar Inovasi Mahasiswa Tak Berhenti di Ajang Lomba

Minggu, 01 November 2026 | 11:56

Kloter Pertama Haji 2027 Terbang 11 April, Ini Jadwal Lengkapnya

Minggu, 01 November 2026 | 11:50

Imigrasi Sudah Cegah Ahmad Dedi ke Luar Negeri Atas Permintaan KPK

Minggu, 01 November 2026 | 11:36

Puluhan Orang Diamankan Polisi saat Gerebek Kampung Bahari

Minggu, 01 November 2026 | 11:30

Maroko Sambut Keputusan PBB Akhiri Misi MINURSO di Sahara Barat

Minggu, 01 November 2026 | 11:17

Citra Polri Bisa Rusak Akibat Dua Kejadian Ini

Minggu, 01 November 2026 | 11:05

Ombudsman Ingatkan Polri Jaga Etika dan Hormati HAM saat Penggeledahan

Minggu, 01 November 2026 | 10:48

PPK Ajak Masyarakat Berperan bersama Presiden Prabowo Wujudkan Kedaulatan

Minggu, 01 November 2026 | 10:42

Selengkapnya