Berita

Ketua Umum Relawan Prabowo-Gibran, Nasarudin. (Foto: Dok. Pribadi)

Politik

Relawan: Jangan Asal Tuduh Penyimpangan Konstitusi Tanpa Fakta

JUMAT, 01 MEI 2026 | 22:20 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Tuduhan penyimpangan konstitusi hingga menyeret narasi makar yang dialamatkan kepada pemerintah perlu disertai argumentasi hukum dan fakta jelas.

Ketua Umum Relawan Prabowo-Gibran, Nasarudin mengatakan, kritik yang dialamatkan pada pemerintah, khususnya terkait Pembukaan UUD 1945 harus dijelaskan secara konkret agar tidak sekadar menjadi bola liar di tengah masyarakat.

Ia meminta para pengamat menunjukkan bagian mana dari konstitusi yang dianggap telah dilanggar oleh pemerintah.


"Kalau berbicara soal pelanggaran konstitusi, seharusnya disampaikan secara spesifik bagian mana yang dilanggar. Jangan hanya menggiring opini publik tanpa dasar yang kuat," tegas Nasarudin dalam keterangan tertulisnya, Jumat, 1 Mei 2026.

Nasarudin juga menyoroti penggunaan istilah "revolusi" yang belakangan kerap muncul dalam kritik terhadap pemerintah. Menurutnya, istilah tersebut memiliki konsekuensi besar terhadap stabilitas negara dan tidak sepatutnya digunakan secara sembarangan sebagai bahan wacana tanpa landasan akademik serta hukum yang kuat.

Di sisi lain, ia justru mengapresiasi kinerja pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Nasarudin menilai, berbagai program strategis dalam kerangka Asta Cita, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga Sekolah Rakyat, mulai menunjukkan keberpihakan nyata kepada masyarakat kecil.

Ia juga memberikan catatan positif terhadap langkah pemerintah di sektor energi, terutama kebijakan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dalam menjaga stabilitas harga minyak dan LPG subsidi di tengah tekanan geopolitik global yang tidak menentu.

Meski demikian, Nasarudin menekankan bahwa pihaknya tidak antikritik. Ia sepakat bahwa kritik adalah elemen penting dalam demokrasi, selama disampaikan secara objektif, konstruktif, dan berbasis data yang valid.

"Kita semua punya tanggung jawab menjaga ruang publik tetap sehat, rasional, dan berorientasi pada kepentingan bangsa dan negara," tutupnya.

Populer

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

KPK Dikabarkan Tetapkan Tangan Kanan Nusron Wahid Hingga Pihak Summarecon sebagai Tersangka

Selasa, 15 September 2026 | 09:40

UPDATE

Cek Siaran Langsung Timnas Indonesia di FIFA ASEAN Cup 2026

Selasa, 22 September 2026 | 02:21

DPRD DKI Apresiasi Kebijakan Penutupan TPS Ilegal

Selasa, 22 September 2026 | 02:01

Indonesia Rebut 7 Medali di Aichi-Nagoya

Selasa, 22 September 2026 | 01:42

Ditjen AHU Perkuat Pengawasan Korporasi

Selasa, 22 September 2026 | 01:23

Wamendagri Ribka Haluk Berduka Tiga ASN Jadi Korban KKB

Selasa, 22 September 2026 | 01:01

Hasil Audit BPK Ditunggu dalam Kasus Toba Pulp Lestari

Selasa, 22 September 2026 | 00:37

Tiga Bulan Nganggur, Karyawan De Club Arjuna Geruduk Balai Kota

Selasa, 22 September 2026 | 00:26

Kejagung Periksa Dirut PT Migas Kota Bekasi terkait Dugaan Korupsi KSO

Selasa, 22 September 2026 | 00:01

80 Negara Siap Hadapi Wajib Sertifikasi Halal

Senin, 21 September 2026 | 23:47

KPK Harus Periksa Nusron Wahid demi Kepastian Hukum

Senin, 21 September 2026 | 23:31

Selengkapnya