Berita

Ketua Umum Relawan Prabowo-Gibran, Nasarudin. (Foto: Dok. Pribadi)

Politik

Relawan: Jangan Asal Tuduh Penyimpangan Konstitusi Tanpa Fakta

JUMAT, 01 MEI 2026 | 22:20 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Tuduhan penyimpangan konstitusi hingga menyeret narasi makar yang dialamatkan kepada pemerintah perlu disertai argumentasi hukum dan fakta jelas.

Ketua Umum Relawan Prabowo-Gibran, Nasarudin mengatakan, kritik yang dialamatkan pada pemerintah, khususnya terkait Pembukaan UUD 1945 harus dijelaskan secara konkret agar tidak sekadar menjadi bola liar di tengah masyarakat.

Ia meminta para pengamat menunjukkan bagian mana dari konstitusi yang dianggap telah dilanggar oleh pemerintah.


"Kalau berbicara soal pelanggaran konstitusi, seharusnya disampaikan secara spesifik bagian mana yang dilanggar. Jangan hanya menggiring opini publik tanpa dasar yang kuat," tegas Nasarudin dalam keterangan tertulisnya, Jumat, 1 Mei 2026.

Nasarudin juga menyoroti penggunaan istilah "revolusi" yang belakangan kerap muncul dalam kritik terhadap pemerintah. Menurutnya, istilah tersebut memiliki konsekuensi besar terhadap stabilitas negara dan tidak sepatutnya digunakan secara sembarangan sebagai bahan wacana tanpa landasan akademik serta hukum yang kuat.

Di sisi lain, ia justru mengapresiasi kinerja pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Nasarudin menilai, berbagai program strategis dalam kerangka Asta Cita, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga Sekolah Rakyat, mulai menunjukkan keberpihakan nyata kepada masyarakat kecil.

Ia juga memberikan catatan positif terhadap langkah pemerintah di sektor energi, terutama kebijakan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dalam menjaga stabilitas harga minyak dan LPG subsidi di tengah tekanan geopolitik global yang tidak menentu.

Meski demikian, Nasarudin menekankan bahwa pihaknya tidak antikritik. Ia sepakat bahwa kritik adalah elemen penting dalam demokrasi, selama disampaikan secara objektif, konstruktif, dan berbasis data yang valid.

"Kita semua punya tanggung jawab menjaga ruang publik tetap sehat, rasional, dan berorientasi pada kepentingan bangsa dan negara," tutupnya.

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Wewenang Ditjen Bea Cukai Sudah Melampaui Namanya

Minggu, 02 Agustus 2026 | 02:12

UPDATE

Miris! Hafalan Al-Qur’an Jadi Bahan Permainan

Kamis, 13 Agustus 2026 | 02:11

OJK Dukung Pemprov DKI Terbitkan Obligasi Daerah

Kamis, 13 Agustus 2026 | 02:00

Jangan Main Hakim Sendiri terkait Kasus Hafalan Al-Qur'an Berhadiah Miras

Kamis, 13 Agustus 2026 | 01:48

Dua ASN Ditjen Pajak Jadi Tersangka Korupsi PT TPL

Kamis, 13 Agustus 2026 | 01:23

Tak Ditemukan Luka Luar di Jenazah Sutrimo

Kamis, 13 Agustus 2026 | 01:06

Pemprov DKI Pastikan Miliki Kapasitas Keuangan Terbitkan Obligasi

Kamis, 13 Agustus 2026 | 00:26

Walkot Jakut Imbau Masyarakat Tetap Tenang soal Kasus Promosi Miras di Ancol

Kamis, 13 Agustus 2026 | 00:19

Kemendag Perluas Akses Pasar Produk UMKM dengan Libatkan Ritel Modern

Kamis, 13 Agustus 2026 | 00:02

Furikake dan Tantangan Pangan Bergizi: Jangan Berhenti pada Produknya

Rabu, 12 Agustus 2026 | 23:51

Utang Pemerintah Tembus Rp10.000 Triliun

Rabu, 12 Agustus 2026 | 23:41

Selengkapnya