Berita

Menteri Lingkungan Hidup, Jumhur Hidayat. (Foto: RMOL)

Politik

ADPPI: Jumhur Hidayat jadi Kunci Akselerasi Transisi Energi Hijau

JUMAT, 01 MEI 2026 | 19:54 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Penunjukan Menteri Lingkungan Hidup, Jumhur Hidayat dinilai menjadi kunci dalam mempercepat arah kebijakan transisi energi hijau di Indonesia.

Ketua Umum Asosiasi Daerah Penghasil Panasbumi Indonesia (ADPPI), Hasanuddin, memandang kehadiran Jumhur dalam kabinet pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai momentum strategis untuk memperkuat kebijakan lingkungan yang berdampak langsung pada pengembangan energi bersih.

"ADPPI memandang penunjukan Jumhur Hidayat sebagai Menteri Lingkungan Hidup sebagai momentum strategis untuk memperkuat fondasi transisi energi hijau nasional," kata Hasanuddin kepada RMOL, Jumat, 1 Mei 2026.


Hasanuddin menekankan, bahwa peran Kementerian Lingkungan Hidup di bawah kepemimpinan Jumhur menjadi sangat krusial, terutama dalam mengarahkan kebijakan pengendalian emisi dan penguatan instrumen ekonomi karbon.

"Dalam konteks ini, peran Kementerian Lingkungan Hidup menjadi sangat krusial sebagai pengarah kebijakan lingkungan dan pengendalian emisi," terang Hasanuddin.

Menurutnya, keberhasilan pengembangan energi panas bumi tidak hanya bergantung pada sektor teknis, tetapi juga pada dukungan kebijakan lintas sektor yang terintegrasi.

"Meskipun pengembangan panas bumi berada dalam kewenangan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), keberhasilan akselerasinya sangat ditentukan oleh kebijakan lintas sektor, terutama melalui instrumen ekonomi karbon yang berada dalam domain kebijakan lingkungan," ujarnya.

ADPPI pun berharap di bawah kepemimpinan Jumhur Hidayat, pembangunan sistem ekonomi karbon dapat dipercepat untuk meningkatkan daya saing energi bersih.

Lebih jauh, Hasanuddin menilai kebijakan ekonomi karbon merupakan instrumen penting yang dapat mendorong investasi energi rendah emisi dan transformasi ekonomi nasional.

"Ekonomi karbon bukan hanya instrumen pengendalian emisi, melainkan mekanisme koreksi pasar yang strategis," pungkas Hasanuddin.

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

Prabowo Kumpulkan Petinggi Militer

Jumat, 07 Agustus 2026 | 04:25

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

UPDATE

Negara Hadir, Penanganan Gempa NTT Dilakukan Cepat dan Terkoordinasi

Minggu, 16 Agustus 2026 | 00:26

Legislator PDIP Anggap Semu Keberhasilan Swasembada Pangan Pemerintah

Minggu, 16 Agustus 2026 | 00:18

Anggota PJ91 Gelar Plogging di Lapangan Utama Jamnas 2026

Minggu, 16 Agustus 2026 | 00:01

Dinamika Internal Organisasi Jelang Muktamar NU Makin Panas

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 23:46

HNI Berkontribusi dalam Gerakan Perekonomian dan Serap Tenaga Kerja

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 23:38

Program Prabowo Perkuat Layanan Kesehatan

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 23:23

Tantangan Membangun Sistem Pertahanan Udara Nasional

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 23:00

Transformasi BRI Tuai Pengakuan Global

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 22:52

Dampak Gempa NTT, Wings Air Batalkan 8 Penerbangan di Ende

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 22:28

Pemerintah Kerahkan Personel Gabungan ke Daerah Terdampak Gempa NTT

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 21:50

Selengkapnya