Berita

Menteri Lingkungan Hidup, Jumhur Hidayat. (Foto: RMOL)

Politik

ADPPI: Jumhur Hidayat jadi Kunci Akselerasi Transisi Energi Hijau

JUMAT, 01 MEI 2026 | 19:54 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Penunjukan Menteri Lingkungan Hidup, Jumhur Hidayat dinilai menjadi kunci dalam mempercepat arah kebijakan transisi energi hijau di Indonesia.

Ketua Umum Asosiasi Daerah Penghasil Panasbumi Indonesia (ADPPI), Hasanuddin, memandang kehadiran Jumhur dalam kabinet pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai momentum strategis untuk memperkuat kebijakan lingkungan yang berdampak langsung pada pengembangan energi bersih.

"ADPPI memandang penunjukan Jumhur Hidayat sebagai Menteri Lingkungan Hidup sebagai momentum strategis untuk memperkuat fondasi transisi energi hijau nasional," kata Hasanuddin kepada RMOL, Jumat, 1 Mei 2026.


Hasanuddin menekankan, bahwa peran Kementerian Lingkungan Hidup di bawah kepemimpinan Jumhur menjadi sangat krusial, terutama dalam mengarahkan kebijakan pengendalian emisi dan penguatan instrumen ekonomi karbon.

"Dalam konteks ini, peran Kementerian Lingkungan Hidup menjadi sangat krusial sebagai pengarah kebijakan lingkungan dan pengendalian emisi," terang Hasanuddin.

Menurutnya, keberhasilan pengembangan energi panas bumi tidak hanya bergantung pada sektor teknis, tetapi juga pada dukungan kebijakan lintas sektor yang terintegrasi.

"Meskipun pengembangan panas bumi berada dalam kewenangan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), keberhasilan akselerasinya sangat ditentukan oleh kebijakan lintas sektor, terutama melalui instrumen ekonomi karbon yang berada dalam domain kebijakan lingkungan," ujarnya.

ADPPI pun berharap di bawah kepemimpinan Jumhur Hidayat, pembangunan sistem ekonomi karbon dapat dipercepat untuk meningkatkan daya saing energi bersih.

Lebih jauh, Hasanuddin menilai kebijakan ekonomi karbon merupakan instrumen penting yang dapat mendorong investasi energi rendah emisi dan transformasi ekonomi nasional.

"Ekonomi karbon bukan hanya instrumen pengendalian emisi, melainkan mekanisme koreksi pasar yang strategis," pungkas Hasanuddin.

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

Desakan Pecat Nusron Mencuat, Ahmad Doli Memungkinkan jadi Pengganti

Minggu, 20 September 2026 | 05:26

KPK Dikabarkan Tetapkan Tangan Kanan Nusron Wahid Hingga Pihak Summarecon sebagai Tersangka

Selasa, 15 September 2026 | 09:40

UPDATE

Deteksi Dini, Lapas Cianjur Periksa Kesehatan Warga Binaan dan Pegawai

Jumat, 25 September 2026 | 20:20

Tahu Manuver Pelindo, Kejagung Serahkan Eksekusi Silfester Matutina ke Kejari Jaksel

Jumat, 25 September 2026 | 20:16

Antam Serap 9 Ton Emas Freeport hingga Agustus 2026

Jumat, 25 September 2026 | 19:43

160 Ribu Orang Ikut Rekrutmen BI, Lulusan Teknologi Masih Minim

Jumat, 25 September 2026 | 19:36

Ratusan Hotel di Bandung Dijual, Pemerintah Jangan Tutup Mata!

Jumat, 25 September 2026 | 19:09

Kata IPW, Ombudsman Melampaui Kewenangan Saat Sidak Lapas Cibinong

Jumat, 25 September 2026 | 19:08

Xiaomi 18 Fold Smartphone Lipat Canggih Bertenaga Kamera Leica

Jumat, 25 September 2026 | 18:41

Bogasari Dorong UMKM Surabaya Naik Kelas

Jumat, 25 September 2026 | 18:37

KPU Harus Terang Benderang Jelaskan Verifikasi Syarat Pendidikan Gibran

Jumat, 25 September 2026 | 18:28

DPR Segera Panggil Ombudsman dan Ditjenpas soal Sidak Lapas Cibinong

Jumat, 25 September 2026 | 18:18

Selengkapnya