Berita

Menteri Lingkungan Hidup, Jumhur Hidayat. (Foto: RMOL)

Politik

ADPPI: Jumhur Hidayat jadi Kunci Akselerasi Transisi Energi Hijau

JUMAT, 01 MEI 2026 | 19:54 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Penunjukan Menteri Lingkungan Hidup, Jumhur Hidayat dinilai menjadi kunci dalam mempercepat arah kebijakan transisi energi hijau di Indonesia.

Ketua Umum Asosiasi Daerah Penghasil Panasbumi Indonesia (ADPPI), Hasanuddin, memandang kehadiran Jumhur dalam kabinet pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai momentum strategis untuk memperkuat kebijakan lingkungan yang berdampak langsung pada pengembangan energi bersih.

"ADPPI memandang penunjukan Jumhur Hidayat sebagai Menteri Lingkungan Hidup sebagai momentum strategis untuk memperkuat fondasi transisi energi hijau nasional," kata Hasanuddin kepada RMOL, Jumat, 1 Mei 2026.


Hasanuddin menekankan, bahwa peran Kementerian Lingkungan Hidup di bawah kepemimpinan Jumhur menjadi sangat krusial, terutama dalam mengarahkan kebijakan pengendalian emisi dan penguatan instrumen ekonomi karbon.

"Dalam konteks ini, peran Kementerian Lingkungan Hidup menjadi sangat krusial sebagai pengarah kebijakan lingkungan dan pengendalian emisi," terang Hasanuddin.

Menurutnya, keberhasilan pengembangan energi panas bumi tidak hanya bergantung pada sektor teknis, tetapi juga pada dukungan kebijakan lintas sektor yang terintegrasi.

"Meskipun pengembangan panas bumi berada dalam kewenangan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), keberhasilan akselerasinya sangat ditentukan oleh kebijakan lintas sektor, terutama melalui instrumen ekonomi karbon yang berada dalam domain kebijakan lingkungan," ujarnya.

ADPPI pun berharap di bawah kepemimpinan Jumhur Hidayat, pembangunan sistem ekonomi karbon dapat dipercepat untuk meningkatkan daya saing energi bersih.

Lebih jauh, Hasanuddin menilai kebijakan ekonomi karbon merupakan instrumen penting yang dapat mendorong investasi energi rendah emisi dan transformasi ekonomi nasional.

"Ekonomi karbon bukan hanya instrumen pengendalian emisi, melainkan mekanisme koreksi pasar yang strategis," pungkas Hasanuddin.

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

KPK Sita Rumah Mewah Milik Vinna Ledy Anggraheni di Jaksel

Selasa, 01 September 2026 | 11:03

UPDATE

Purbaya Bakal Bahas Layer Baru Cukai Rokok Oktober, Pengusaha Ilegal Siap-Siap

Sabtu, 05 September 2026 | 20:23

Kasus Tahura Singlurus Pintu Masuk, Koptasi Minta Selisih LHV Batubara SSS Diusut

Sabtu, 05 September 2026 | 20:20

Usai Dimaafkan Jusuf Hamka, KAKI Dorong Polri Buka Kembali Kasus NCD Unibank

Sabtu, 05 September 2026 | 19:53

Gen Z Antusias, Ribuan Anak Muda Padati LFF 2026 Sejak Pagi

Sabtu, 05 September 2026 | 19:44

Menhut Perkuat Penyelamatan Satwa Liar di Tengah Karhutla Kalteng

Sabtu, 05 September 2026 | 19:28

Koalisi Masyarakat Sipil Kecam Putusan Banding yang Meringankan di Kasus Andrie Yunus

Sabtu, 05 September 2026 | 19:13

OMC Berhasil Datangkan Hujan, KLH Pastikan Karhutla di Kalbar dan Kalteng Terkendali

Sabtu, 05 September 2026 | 19:00

Gunung Anak Krakatau Kembali Erupsi, Ini Sejarah Letusannya

Sabtu, 05 September 2026 | 18:46

BAIK Bangkit dari Suspensi, Siapkan Jurus Pulihkan Kinerja

Sabtu, 05 September 2026 | 18:46

Kemenhut Siapkan Call Center Rescue 24 Jam Tangani Satwa Liar Terdampak Karhutla

Sabtu, 05 September 2026 | 18:37

Selengkapnya