Berita

Menteri Lingkungan Hidup, Jumhur Hidayat. (Foto: RMOL)

Politik

ADPPI: Jumhur Hidayat jadi Kunci Akselerasi Transisi Energi Hijau

JUMAT, 01 MEI 2026 | 19:54 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Penunjukan Menteri Lingkungan Hidup, Jumhur Hidayat dinilai menjadi kunci dalam mempercepat arah kebijakan transisi energi hijau di Indonesia.

Ketua Umum Asosiasi Daerah Penghasil Panasbumi Indonesia (ADPPI), Hasanuddin, memandang kehadiran Jumhur dalam kabinet pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai momentum strategis untuk memperkuat kebijakan lingkungan yang berdampak langsung pada pengembangan energi bersih.

"ADPPI memandang penunjukan Jumhur Hidayat sebagai Menteri Lingkungan Hidup sebagai momentum strategis untuk memperkuat fondasi transisi energi hijau nasional," kata Hasanuddin kepada RMOL, Jumat, 1 Mei 2026.


Hasanuddin menekankan, bahwa peran Kementerian Lingkungan Hidup di bawah kepemimpinan Jumhur menjadi sangat krusial, terutama dalam mengarahkan kebijakan pengendalian emisi dan penguatan instrumen ekonomi karbon.

"Dalam konteks ini, peran Kementerian Lingkungan Hidup menjadi sangat krusial sebagai pengarah kebijakan lingkungan dan pengendalian emisi," terang Hasanuddin.

Menurutnya, keberhasilan pengembangan energi panas bumi tidak hanya bergantung pada sektor teknis, tetapi juga pada dukungan kebijakan lintas sektor yang terintegrasi.

"Meskipun pengembangan panas bumi berada dalam kewenangan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), keberhasilan akselerasinya sangat ditentukan oleh kebijakan lintas sektor, terutama melalui instrumen ekonomi karbon yang berada dalam domain kebijakan lingkungan," ujarnya.

ADPPI pun berharap di bawah kepemimpinan Jumhur Hidayat, pembangunan sistem ekonomi karbon dapat dipercepat untuk meningkatkan daya saing energi bersih.

Lebih jauh, Hasanuddin menilai kebijakan ekonomi karbon merupakan instrumen penting yang dapat mendorong investasi energi rendah emisi dan transformasi ekonomi nasional.

"Ekonomi karbon bukan hanya instrumen pengendalian emisi, melainkan mekanisme koreksi pasar yang strategis," pungkas Hasanuddin.

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Buyback Emas Antam Meroket Rp55.000, Satu Gram Dibanderol Rp2,45 Juta

Jumat, 12 Juni 2026 | 09:57

Harga Minyak Dunia Merosot Imbas Keputusan Trump

Jumat, 12 Juni 2026 | 09:56

IHSG Terbang 1,6 Persen Menuju 6.000, Rupiah Ikut Menguat

Jumat, 12 Juni 2026 | 09:44

PKS: Koalisi Prabowo Akan Tetap Konstruktif Jaga Persatuan Bangsa

Jumat, 12 Juni 2026 | 09:40

Pengusaha Heri Black Dicecar KPK soal Kontainer Berisi Sparepart di Pelabuhan Tanjung Emas

Jumat, 12 Juni 2026 | 09:29

10 Kader Ramaikan Bursa Caketum PB SEMMI di Kongres IX Banten

Jumat, 12 Juni 2026 | 09:17

Berkas Lengkap, Mantan Ketua Ombudsman Hery Susanto Segera Disidang

Jumat, 12 Juni 2026 | 09:08

Korea Pimpin Reli Bursa Asia

Jumat, 12 Juni 2026 | 08:54

Galeri 24 Dorong Literasi Investasi Emas Masyarakat di Jakarta Fair 2026

Jumat, 12 Juni 2026 | 08:47

Manfaatkan Program Nikah Massal dan One Stop Nikah Solution dari Kemenag, Daftar Sekarang!

Jumat, 12 Juni 2026 | 08:43

Selengkapnya