Berita

Menteri Lingkungan Hidup, Jumhur Hidayat. (Foto: RMOL)

Politik

ADPPI: Jumhur Hidayat jadi Kunci Akselerasi Transisi Energi Hijau

JUMAT, 01 MEI 2026 | 19:54 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Penunjukan Menteri Lingkungan Hidup, Jumhur Hidayat dinilai menjadi kunci dalam mempercepat arah kebijakan transisi energi hijau di Indonesia.

Ketua Umum Asosiasi Daerah Penghasil Panasbumi Indonesia (ADPPI), Hasanuddin, memandang kehadiran Jumhur dalam kabinet pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai momentum strategis untuk memperkuat kebijakan lingkungan yang berdampak langsung pada pengembangan energi bersih.

"ADPPI memandang penunjukan Jumhur Hidayat sebagai Menteri Lingkungan Hidup sebagai momentum strategis untuk memperkuat fondasi transisi energi hijau nasional," kata Hasanuddin kepada RMOL, Jumat, 1 Mei 2026.


Hasanuddin menekankan, bahwa peran Kementerian Lingkungan Hidup di bawah kepemimpinan Jumhur menjadi sangat krusial, terutama dalam mengarahkan kebijakan pengendalian emisi dan penguatan instrumen ekonomi karbon.

"Dalam konteks ini, peran Kementerian Lingkungan Hidup menjadi sangat krusial sebagai pengarah kebijakan lingkungan dan pengendalian emisi," terang Hasanuddin.

Menurutnya, keberhasilan pengembangan energi panas bumi tidak hanya bergantung pada sektor teknis, tetapi juga pada dukungan kebijakan lintas sektor yang terintegrasi.

"Meskipun pengembangan panas bumi berada dalam kewenangan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), keberhasilan akselerasinya sangat ditentukan oleh kebijakan lintas sektor, terutama melalui instrumen ekonomi karbon yang berada dalam domain kebijakan lingkungan," ujarnya.

ADPPI pun berharap di bawah kepemimpinan Jumhur Hidayat, pembangunan sistem ekonomi karbon dapat dipercepat untuk meningkatkan daya saing energi bersih.

Lebih jauh, Hasanuddin menilai kebijakan ekonomi karbon merupakan instrumen penting yang dapat mendorong investasi energi rendah emisi dan transformasi ekonomi nasional.

"Ekonomi karbon bukan hanya instrumen pengendalian emisi, melainkan mekanisme koreksi pasar yang strategis," pungkas Hasanuddin.

Populer

PKS Anggap Permintaan Maaf Raffi Ahmad Belum Cukup

Minggu, 01 November 2026 | 22:28

Bonatua akan Diperiksa Bareskrim terkait Dugaan Pemalsuan Dokumen Suket Gibran

Rabu, 04 November 2026 | 23:19

Syarat Penerima BSU 2026 Resmi dari Kemnaker, Cek Kriterianya

Jumat, 30 Oktober 2026 | 16:29

Jokowi Jangan Mimpi PSI Jadi Partai Besar

Selasa, 03 November 2026 | 02:41

Boikot Raffi Ahmad-Willie Salim Cederai Nilai Demokrasi

Senin, 02 November 2026 | 20:11

Peringatan Yusril soal Pencalonan Gibran Problematik Kini Terbukti

Minggu, 01 November 2026 | 12:02

KPK Bongkar Dugaan Akal-akalan Cukai Rokok PT Djarum Sejak 2010

Senin, 02 November 2026 | 15:43

UPDATE

IHSG Terkoreksi 1,97 Persen, Mayoritas Saham Berakhir di Zona Merah

Jumat, 06 November 2026 | 12:31

Ekonom Soroti Potensi Konflik Kepentingan CIO Danantara

Jumat, 06 November 2026 | 12:22

Menperin Ungkap Strategi Hadapi Tekanan Industri Tembakau

Jumat, 06 November 2026 | 12:11

Ketum Partai dan Pejabat yang Terlibat Penyadapan Presiden Harus Jadi Tersangka

Jumat, 06 November 2026 | 12:01

Di Tengah Polemik Ijazah, Pengaruh Politik Jokowi Masih Jadi Perhatian

Jumat, 06 November 2026 | 11:51

Bantah Narasi Deindustrialisasi, Menperin: Industri RI Tidak Gelap

Jumat, 06 November 2026 | 11:40

Indonesia-Somalia Bahas Peluang Kerja Sama Perikanan hingga Keamanan Maritim

Jumat, 06 November 2026 | 11:34

Cokbang Buka Peluang Ekonomi Baru dari Kakao Sabang

Jumat, 06 November 2026 | 11:30

KPK Periksa Komisaris PT Murakabi Media Indonesia di Kasus Asuransi Pelni

Jumat, 06 November 2026 | 11:29

Utang Paylater Masyarakat di Bank Tembus Rp31,5 Triliun hingga September 2026

Jumat, 06 November 2026 | 11:16

Selengkapnya