Berita

Gedung KPK di Jakarta (Foto: RMOL/Jamaljudin Akmal)

Hukum

KPK Bongkar Borok APBD Kaltim, Defisit Rp2,2 Triliun dan Perencanaan Amburadul Disorot

JUMAT, 01 MEI 2026 | 13:41 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Komisi Pemberantasan Korupsi menguliti lemahnya tata kelola keuangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) yang dinilai masih jauh dari kata optimal. Di tengah potensi sumber daya alam melimpah, provinsi tersebut justru terjerat defisit anggaran hingga Rp2,2 triliun, memicu sorotan keras terhadap kualitas perencanaan APBD.

Kepala Satgas Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah IV KPK, Andy Purwana, mengatakan bahwa persoalan mendasar terletak pada buruknya perencanaan yang membuka celah penyimpangan sejak awal.

"Perencanaan merupakan fondasi utama dalam mencegah terjadinya praktik korupsi dan kesuksesan pembangunan daerah. Jika perencanaan tidak matang, maka potensi risiko penyimpangan di tahap berikutnya akan semakin besar," kata Andy seperti dikutip RMOL, Jumat, 1 Mei 2026.


Dalam audiensi bersama Pemprov Kaltim di Samarinda, KPK menemukan sejumlah titik rawan serius. Selain defisit jumbo, pemanfaatan dana bagi hasil (DBH) disebut belum maksimal, sementara potensi pajak dari aktivitas industri justru banyak yang tak tercatat di daerah karena administrasi berada di luar wilayah.

Kondisi ini memperlihatkan lemahnya kontrol fiskal dan minimnya optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD). KPK pun mendorong perbaikan agresif, termasuk penguatan pajak alat berat, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), hingga pengawasan aktivitas ship-to-ship yang selama ini rawan luput dari pengawasan.

"Penguatan tata kelola menjadi semakin penting agar setiap penggunaan anggaran dapat memberikan manfaat optimal bagi masyarakat serta terhindar dari potensi penyimpangan," jelas Andy.

Tak hanya itu, indikator tata kelola juga memperlihatkan rapor merah. Skor Monitoring Controlling Surveillance for Prevention (MCSP) 2025 memang mencapai 86,7 poin, namun sektor perencanaan justru terpuruk di angka 68 poin, indikasi nyata adanya kelemahan serius yang belum dibenahi.

Lebih mengkhawatirkan, Survei Penilaian Integritas (SPI) menunjukkan tren penurunan. Dari 72,75 pada 2024, skor merosot ke 69,78 di 2025, dengan penilaian kalangan ahli hanya menyentuh 62,69. Angka ini menjadi alarm keras bahwa integritas tata kelola di Kaltim masih bermasalah.

Dalam pendampingan intensif yang dilakukan pada April 2026 di sejumlah daerah seperti Kutai Timur, Bontang, dan Samarinda, KPK juga menemukan masalah klasik yang tak kunjung selesai. Mulai dari aset daerah belum tersertifikasi, pengadaan yang lemah secara administratif, hingga fungsi pengawasan internal (APIP) yang dinilai tumpul dan cenderung reaktif.

Selain itu, pengelolaan aset daerah masih amburadul akibat keterbatasan SDM, lemahnya digitalisasi, serta buruknya koordinasi antar perangkat daerah. Kondisi ini membuka ruang lebar bagi praktik penyimpangan yang berulang.

KPK pun mendesak pembenahan menyeluruh, termasuk memperkuat peran APIP sebagai sistem peringatan dini, mempercepat digitalisasi data, serta menertibkan proses pengadaan agar lebih transparan dan terukur.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Beda Keterangan soal Rp800 Juta: Hercules Sebut untuk Pergi ke LN dan Mediasi, KPK Ungkap Dugaan Uang Pengamanan

Kamis, 12 November 2026 | 10:12

UPDATE

Polda Metro Jelaskan Alasan Cakra Adi Ditangkap

Sabtu, 21 November 2026 | 12:25

Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Dicabut, PT RAPP Singgung Penyerapan Puluhan Ribu Tenaga Kerja

Sabtu, 21 November 2026 | 12:13

Legislator PAN Kirim Bantuan Sembako dan Selimut bagi Korban Banjir Agam

Sabtu, 21 November 2026 | 11:59

UMP Jawa Tengah 2027 Naik 14,10 Persen, Tertinggi dalam 10 Tahun

Sabtu, 21 November 2026 | 11:44

Produksi Mobil Nasional Tembus 1,1 Juta Unit, Penjualan Naik 20 Persen

Sabtu, 21 November 2026 | 11:28

Biaya Distribusi Gas Mahal, Industri RI Terancam Kehilangan Daya Saing

Sabtu, 21 November 2026 | 11:17

Buyback Emas Antam Anjlok Rp50.000, Satu Gram Dibanderol Rp2 Juta

Sabtu, 21 November 2026 | 10:58

DJP Kantongi Rp60,1 Triliun dari Setoran Pajak Digital hingga Oktober 2026

Sabtu, 21 November 2026 | 10:42

Lanjutkan Buyback, ELSA Siapkan Dana Rp84,5 Miliar untuk Jaga Stabilitas Saha

Sabtu, 21 November 2026 | 10:36

Pembentukan Tim Penjaringan Munas Perbakin 2026 Diduga Cacat Aturan

Sabtu, 21 November 2026 | 10:22

Selengkapnya