DPR Buka Potensi Ubah Status Mitra Ojol dan Potongan Dipangkas Jadi 8 Persen

Status pengemudi ojek online dan pekerja platform digital berpotensi mengalami perubahan besar. 

Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) yang tergabung dalam Gerakan Buruh Bersama Rakyat (GEBRAK) meminta pemerintah menghentikan skema kemitraan yang selama ini dinilai membuat pekerja platform rentan kehilangan perlindungan dasar.

GEBRAK menilai status “mitra” membuat aplikator bisa menentukan aturan secara sepihak, mulai dari pembagian pendapatan, jam kerja, hingga pemutusan hubungan kerja tanpa perlindungan yang jelas.

“Secara umum kami di serikat buruh bersepakat untuk bagaimana pemerintah itu menetapkan statusnya menjadi pekerja. Jadi supaya tidak mitra,” kata Ketua Umum KASBI, Sunarno di Kompleks Parlemen, Jumat, 1 Mei 2026. 

Jika status pekerja platform berubah menjadi pekerja formal, maka konsekuensinya akan sangat besar bagi industri ekonomi digital. Para pengemudi ojol dan pekerja aplikasi berpotensi memperoleh hak-hak normatif seperti upah minimum, jaminan sosial ketenagakerjaan, BPJS, kepastian jam kerja, hingga perlindungan hubungan industrial.

Di sisi lain, model bisnis aplikator juga akan berubah total karena hubungan kerja tidak lagi berbasis kemitraan fleksibel, melainkan hubungan kerja formal yang diatur undang-undang ketenagakerjaan.

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengakui pembahasan mengenai status pekerja dan mitra masih terus disimulasikan pemerintah.

“Itu itu masih disimulasikan,” ujar Dasco.

Ia juga mengungkapkan pemerintah kini sudah masuk ke perusahaan aplikator melalui kepemilikan saham. Menurutnya, langkah itu membuat pemerintah bisa mulai memengaruhi arah kebijakan platform digital secara bertahap.

“Pemerintah melalui Danantara sudah masuk ke dalam aplikator, mengambil bagian saham,” katanya.

Selain soal status kerja, pemerintah juga disebut tengah menyiapkan penurunan potongan aplikator terhadap pengemudi ojol. Jika sebelumnya platform mengambil potongan hingga 20 persen, ke depan angka itu disebut akan ditekan menjadi 8 persen.

“Paling pertama adalah kemudian menurunkan biaya yang diambil oleh aplikator. Tadinya 20 atau 10, sehingga aplikator hanya akan mengambil 8 persen,” ujar Dasco.