Berita

Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK, Aminuddin (Foto: Humas KPK)

Hukum

KPK Soroti Sektor Kehutanan, Potensi Kebocoran Negara Capai Rp355 Triliun

JUMAT, 01 MEI 2026 | 08:45 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menyoroti buruknya tata kelola sektor kehutanan yang dinilai sarat praktik korupsi. 

Lembaga antirasuah itu mengungkap potensi kehilangan penerimaan negara yang mencapai ratusan triliun rupiah dalam beberapa tahun terakhir.

Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK, Aminudin, menyatakan bahwa persoalan di sektor kehutanan tidak hanya bersifat administratif, tetapi sudah mengarah pada praktik korupsi yang sistemik dan berulang.


"KPK hadir bukan hanya sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai mitra dalam memperkuat sistem pencegahan korupsi melalui perbaikan tata kelola sektor kehutanan. Sektor ini memiliki nilai strategis dan ekonomi yang besar, sehingga harus dikelola secara transparan, akuntabel, dan berintegritas," ujar Aminudin, dikutip RMOL, Jumat, 1 Mei 2026.

Melalui Kick Off Meeting di Gedung ACLC KPK, Jakarta, Rabu, 29 April 2026, KPK secara resmi memulai dua kajian besar yang menyoroti titik rawan korupsi, yakni tata niaga kayu serta pelepasan kawasan hutan. Langkah ini menjadi respons atas lemahnya sistem pengawasan yang selama ini membuka ruang praktik korupsi.

Data KPK mencatat, sepanjang 2004 hingga 2020 terdapat 688 perkara korupsi di sektor kehutanan. Sebanyak 58 persen atau 396 kasus di antaranya didominasi praktik suap, yang menunjukkan kuatnya mafia perizinan dalam tata kelola sektor ini.

Selain itu, kajian KPK pada 2025 mengungkap potensi kehilangan penerimaan negara sebesar Rp355,34 triliun dari sektor kayu bulat dalam periode 2015–2023. Angka tersebut menegaskan bahwa kebocoran tidak lagi bersifat sporadis, melainkan telah menjadi pola yang mengakar.

"Kami memandang kompleksitas pengelolaan sektor kehutanan, mulai dari produksi, distribusi, hingga perdagangan masih menyimpan banyak celah. Di antaranya lemahnya pengawasan, tumpang tindih regulasi, serta fragmentasi data antarinstansi," jelas Aminudin.

KPK juga mengungkap bahwa pada 2025 masih ditemukan indikasi korupsi yang melibatkan korporasi dalam pengelolaan kawasan hutan melalui penyelidikan tertutup. Hal ini memperkuat dugaan adanya praktik terorganisir yang melibatkan aktor-aktor besar.

Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari, Laksmi Wijayanti, mengakui bahwa kompleksitas rantai pasok kayu menjadi persoalan serius yang perlu segera dibenahi.

"Semoga kajian ini menjadi pintu masuk untuk melakukan berbagai perbaikan di sektor kehutanan, khususnya tata kelola kayu. Kami mendukung penuh dan akan menyiapkan data yang dibutuhkan agar hasilnya akurat," ujar Laksmi.

Sementara itu, Direktur Jenderal Planologi Kehutanan, Ade Tri Ajikusumah, menekankan pentingnya transparansi dalam proses pelepasan kawasan hutan yang selama ini dinilai rawan disalahgunakan.

"Kajian ini penting untuk memastikan proses pelepasan kawasan hutan berjalan secara transparan, akuntabel, dan berintegritas," tegasnya.

Dukungan juga datang dari Kementerian Perdagangan melalui Plt Direktur Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan, Andri Gilang Nugraha. Ia menekankan pentingnya keselarasan data lintas sektor agar kebijakan yang diambil lebih akurat.

"Kami siap memberikan data dukung. Keselarasan data penting agar statistik yang dihasilkan konsisten dan dapat menjadi dasar pengambilan kebijakan," ujarnya.

KPK menargetkan dua kajian tersebut rampung pada 2026 dan tidak berhenti sebagai dokumen semata, melainkan ditindaklanjuti dengan rencana aksi yang konkret dan terukur.

Dengan kondisi yang kian memprihatinkan, KPK menegaskan bahwa pembenahan sektor kehutanan bukan lagi pilihan, melainkan keharusan. Tanpa perbaikan serius, potensi kerugian negara akan terus membengkak, sementara praktik korupsi semakin mengakar.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Mahfud MD Wanti-wanti Sidang MPR Penggantian Gibran Bisa Tidak Sah

Jumat, 20 November 2026 | 11:11

UPDATE

Polisi Kumpulkan Barang Bukti Dugaan Makar Dari Penggeledahan di Bogor dan Tangerang

Sabtu, 21 November 2026 | 22:24

BRI Peduli Grow & Green Tanam 5.000 Pohon Produktif di Jakarta

Sabtu, 21 November 2026 | 22:08

IEU-CEPA Diteken, 90,4 Persen Produk RI Bebas Tarif Masuk Uni Eropa

Sabtu, 21 November 2026 | 21:57

Usul Prabowo Punya 3 Wapres, Ketua DPD: Cuma Perlu Amandemen Satu Pasal Kok

Sabtu, 21 November 2026 | 21:51

Presidium Konstitusi: Kursi Wapres Harus Diisi Seorang Negarawan!

Sabtu, 21 November 2026 | 21:32

BNI Tegaskan Komitmen Pembiayaan Berkelanjutan Percepat Dekarbonisasi Industri di COP31

Sabtu, 21 November 2026 | 20:36

Ketua DPD Usul Prabowo Punya 3 Wapres: Indonesia Negara Besar

Sabtu, 21 November 2026 | 20:16

Verrell Bramasta: Ruang Digital Sehat Butuh Pencegahan, Bukan Hanya Penindakan

Sabtu, 21 November 2026 | 19:59

PLN Intensifkan Upaya Penguatan Kelistrikan Sulawesi

Sabtu, 21 November 2026 | 19:52

Wapres Nonparpol Pilihan Aman Prabowo Jaga Stabilitas Politik

Sabtu, 21 November 2026 | 19:42

Selengkapnya