Berita

Ilustrasi. (Foto: Puspen TNI)

Politik

Prof. Abdul Haris Fatgehipon:

Integrasi Sejati adalah Ketika Masyarakat Papua Rasakan Kehadiran Negara

JUMAT, 01 MEI 2026 | 04:39 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Guru Besar bidang resolusi konflik dan damai dari Universitas Negeri Jakarta, Prof. Abdul Haris Fatgehipon menegaskan bahwa makna integrasi Papua tidak berhenti pada aspek historis dan politik, tetapi harus dilanjutkan dalam bentuk komitmen nyata menghadirkan kesejahteraan, keadilan, dan pembangunan yang inklusif.
 
Ia mengingatkan bahwa tantangan utama pasca-integrasi adalah memastikan hasil pembangunan dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat Papua, dengan tetap menghormati identitas budaya dan kearifan lokal.
 
“Integrasi sejati adalah ketika masyarakat Papua merasakan kehadiran negara dalam bentuk kesejahteraan, keadilan, dan penghormatan terhadap martabat mereka,” ujar Abdul Haris dalam keterangan yang diterima redaksi di Jakarta, Kamis malam, 30 April 2026.
 

 
Lebih lanjut, ia menegaskan pentingnya menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban sebagai prasyarat utama pembangunan. Menurut Abdul Haris, tanpa situasi yang kondusif, berbagai program pembangunan tidak akan berjalan optimal.
 
“Diperlukan kesadaran kolektif seluruh elemen bangsa, termasuk masyarakat Papua sendiri, untuk menjaga stabilitas agar pembangunan dapat berlangsung dengan baik,” jelas dia.
 
Masih kata Abdul Haris, integrasi Papua harus terus dimaknai sebagai proses yang hidup, yang tidak hanya berakar pada sejarah perjuangan. 
 
"Integrasi Papua harus dimaknai bukan sekedar pada akar sejarah, tetapi juga bertumpu pada masa depan bersama yang lebih adil, damai, dan sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia," pungkasnya.
 

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

UPDATE

Industri Sawit Terintegrasi Disiapkan PTPN di Sei Mangkei

Kamis, 30 April 2026 | 22:15

Gubernur NTB Tolak Cabut Laporan Aktivis Kemanusiaan

Kamis, 30 April 2026 | 21:41

APBN Tekor Rp240,1 T, Kemenkeu Tiadakan Konferensi Pers

Kamis, 30 April 2026 | 21:37

DPR Soroti Peran Strategis Proyek Danantara bagi Industri dan Lapangan Kerja

Kamis, 30 April 2026 | 20:41

Sejarah Hari Pendidikan Nasional 2 Mei, Asal Usul dan Peran Ki Hadjar Dewantara

Kamis, 30 April 2026 | 20:21

Mitigasi Dampak Perubahan Iklim, PLN-UNOPS Dorong Utilisasi EBT Nasional

Kamis, 30 April 2026 | 20:16

Apa Itu Sinkhole yang Muncul Kebun Warga Gunungkidul Yogyakarta?

Kamis, 30 April 2026 | 19:46

Sejarah Outsourcing dari Zaman Kolonial hingga Jadi Tuntutan di Hari Buruh 2026

Kamis, 30 April 2026 | 19:32

Kebijakan Energi RI Terjebak Pola Pikir Jangka Pendek Menahun

Kamis, 30 April 2026 | 19:27

Komisaris PT Loco Montrado Dicecar KPK soal Pengembalian Kerugian Negara Rp100 Miliar

Kamis, 30 April 2026 | 19:25

Selengkapnya