Berita

Penasihat Khusus Presiden Bidang Komunikasi, Hasan Nasbi. (Foto: RMOL/ Hani Fatunnisa)

Politik

Singgung Hasan Nasbi, Prabowo Tak Perlu Tambah Jabatan Komunikasi di Istana

KAMIS, 30 APRIL 2026 | 19:03 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII) mengkritik penambahan jabatan bidang komunikasi di Kabinet Merah Putih, pada reshuffle kelima.

Peneliti Bidang Hukum TII, Christina Clarissa Intania menuturkan, penambahan jabatan yang dilakukan Presiden Prabowo adalah Penasehat Khusus Presiden Bidang Komunikasi yang ditempati Hasan Nasbi.

Sebelumnya Hasan Nasbi menduduki posisi Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenqn (Presidential Communication Office/PCO).


"Terkait komunikasi pemerintah, sebetulnya tidak perlu lagi ada perubahan dalam struktur untuk memperbaiki komunikasi pemerintah," ujar Clarissa kepadq RMOL, Kamis, 30 April 2026.

Clarissa melihat pemerintahan Presiden Prabowo memang terbilang lemah dalam hal komunikasi publik, karena kerap mendapat kritik dari banyak pihak.

"Mulai dari cara menjelaskan kebijakan, perencanaan, dan merespon kritik masih menjadi hal yang perlu diperbaiki oleh pemerintah," sambungnya.

Meskipun fokus untuk memperbaiki komunikasi pemerintah memang penting dilakukan Presiden Prabowo, Clarissa memandang tidak ada jaminan komunikasi publik pemerintah akan lebih baik ke depannya.

"Perbaikan komunikasi ini seharusnya bisa diupayakan oleh pejabat-pejabat dan instrumen yang sudah ada," kata Clarissa.

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

UPDATE

Industri Sawit Terintegrasi Disiapkan PTPN di Sei Mangkei

Kamis, 30 April 2026 | 22:15

Gubernur NTB Tolak Cabut Laporan Aktivis Kemanusiaan

Kamis, 30 April 2026 | 21:41

APBN Tekor Rp240,1 T, Kemenkeu Tiadakan Konferensi Pers

Kamis, 30 April 2026 | 21:37

DPR Soroti Peran Strategis Proyek Danantara bagi Industri dan Lapangan Kerja

Kamis, 30 April 2026 | 20:41

Sejarah Hari Pendidikan Nasional 2 Mei, Asal Usul dan Peran Ki Hadjar Dewantara

Kamis, 30 April 2026 | 20:21

Mitigasi Dampak Perubahan Iklim, PLN-UNOPS Dorong Utilisasi EBT Nasional

Kamis, 30 April 2026 | 20:16

Apa Itu Sinkhole yang Muncul Kebun Warga Gunungkidul Yogyakarta?

Kamis, 30 April 2026 | 19:46

Sejarah Outsourcing dari Zaman Kolonial hingga Jadi Tuntutan di Hari Buruh 2026

Kamis, 30 April 2026 | 19:32

Kebijakan Energi RI Terjebak Pola Pikir Jangka Pendek Menahun

Kamis, 30 April 2026 | 19:27

Komisaris PT Loco Montrado Dicecar KPK soal Pengembalian Kerugian Negara Rp100 Miliar

Kamis, 30 April 2026 | 19:25

Selengkapnya