Presiden Prabowo Subianto saat hadir May Day 2025 di Monas. (Foto: Antara)
Rencana kehadiran Presiden Prabowo Subianto dalam peringatan May Day 2026 seharusnya tidak hanya dimaknai sebagai agenda seremonial, melainkan menjadi momentum penting untuk mendorong kebangkitan ekonomi nasional, khususnya bagi kalangan pekerja.
“May Day 2026 ini harus menjadi momentum kebangkitan ekonomi. Kehadiran presiden jangan hanya dilihat sebagai simbol, tapi harus membawa pesan kuat bahwa negara benar-benar hadir memperbaiki kondisi ekonomi pekerja,” ujar Analis komunikasi politik Hendri Satrio, Kamis, 30 April 2026.
Menurut sosok yang akrab disapa Hensa itu, momentum ini juga ideal untuk mempertemukan berbagai pihak yang selama ini memiliki kepentingan langsung dalam isu ketenagakerjaan.
“Seharusnya perayaan Hari Buruh ini juga dihadiri oleh pengusaha. Jadi ada pertemuan antara pengusaha dan buruh langsung di sana, dan ada Pak Prabowo di sana,” tambahnya.
Ia menilai, pertemuan langsung antara buruh dan pengusaha dalam satu forum yang difasilitasi negara dapat membuka ruang dialog yang lebih konstruktif serta mempercepat penyelesaian berbagai persoalan ketenagakerjaan.
“Kalau ekonomi buruh membaik, daya beli naik, maka dampaknya juga akan terasa ke ekonomi nasional secara keseluruhan. Jadi ini momen yang sangat strategis, bukan sekadar perayaan tahunan,” ujar Hensa.
Founder Lembaga Survei KedaiKOPI ini menilai, kehadiran Prabowo dalam dua peringatan May Day berturut-turut menunjukkan adanya upaya membangun kedekatan dengan kalangan pekerja sekaligus merupakan gestur politik yang kuat bahwa presiden ingin tetap berada di barisan buruh.
Ia menambahkan, sejumlah tuntutan buruh yang disuarakan pada May Day 2025 pun mulai direspons oleh pemerintah.
Di antaranya pengesahan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (UU PPRT), pembentukan Satgas PHK, hingga penetapan Marsinah sebagai pahlawan nasional.
“Ini menunjukkan bahwa presiden berusaha mendengarkan langsung aspirasi para pekerja. Terutama di tengah kondisi ekonomi yang masih penuh tantangan, suara buruh menjadi sangat penting untuk dijadikan bahan kebijakan,” katanya.
Meski demikian, Hensa mengingatkan agar kehadiran Prabowo tidak berhenti pada simbolisme semata.
Ia menekankan pentingnya konsistensi pemerintah dalam menindaklanjuti berbagai tuntutan buruh yang hingga kini masih menjadi pekerjaan rumah, seperti penghapusan outsourcing misalnya.
"Masih ada beberapa tuntutan yang dari tahun lalu belum sepenuhnya dipenuhi, sebaiknya segera dijalankan agar pemerintah juga terlihat konsisten dalam mendengarkan aspirasi masyarakat," ujarnya.
Ia juga menegaskan bahwa berbagai tuntutan yang disampaikan buruh merupakan cerminan dari kondisi nyata masyarakat saat ini.
Oleh sebab itu, pemerintah perlu melihatnya sebagai aspirasi publik yang harus direspons secara serius.
“Karena pada akhirnya, tuntutan buruh itu bukan sekadar agenda tahunan, tapi refleksi dari kondisi ekonomi rakyat hari ini yang harus dijawab dengan kebijakan nyata," pungkas Hensa.
