Berita

Ilustrasi. (Foto: RMOLSumsel)

Bisnis

Pengusaha dan Profesional Sambut Baik Substitusi LPG ke CNG

Harga bisa Lebih Murah dan Pangkas Impor
KAMIS, 30 APRIL 2026 | 03:53 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Pemerintah tengah mengkaji pemanfaatan Compressed Natural Gas (CNG) sebagai substitusi Liquefied Petroleum Gas (LPG) demi memangkas ketergantungan impor energi. 

Konsumsi LPG nasional mencapai 8,6 juta ton per tahun, sementara produksi domestik hanya 1,6-1,7 juta ton. Hal itu meninggalkan defisit impor sekitar 7 juta ton per tahun.

Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Liquid & Compressed Natural Gas Indonesia (APLCNGI) Dian Kuncoro menyebut harga CNG berpotensi 10 hingga 30 persen lebih murah dibandingkan LPG. 


“Dengan harga industri Rp8.000-10.000 per m³ dan komersial Rp11.000-15.000 per m³.  Namun tantangan utamanya tetap pada kesenjangan infrastruktur pipa, mother station, dan logistik penyaluran,” ucap Dian dalam keterangan yang diterima redaksi di Jakarta, Rabu malam, 29 April 2026.

Sementara itu, Ketua Umum Aspebindo Anggawira menegaskan bahwa tanpa intervensi kebijakan, reformasi perizinan dan insentif nyata, substitusi tidak akan terjadi secara alamiah di pasar.

Ketua Umum Ikatan Ahli Perpipaan Migas Indonesia (IAPMIGAS) Rosa Permata Sari, menegaskan bahwa program ini sejalan langsung dengan kompetensi inti organisasinya.

"Program substitusi LPG ke CNG adalah program yang erat kaitannya dengan infrastruktur. Dan itulah tepat ranah keahlian IAPMIGAS sebagai wadah bagi Subject Matter Expert (SME) profesional perpipaan dan beyond pipeline, kami siap mengambil peran aktif,” ujar Rosa. 

“Mulai dari penyusunan standar teknis, sertifikasi SDM ahli, hingga rekomendasi kebijakan berbasis expert judgment. Kemandirian energi nasional hanya bisa terwujud jika fondasinya dibangun dengan standar terbaik dan tepat. IAPMIGAS hadir untuk memastikan itu,” tegasnya.


Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

Pelindo Dukung Konsolidasi Logistik BUMN Perkuat Integrasi Rantai Pasok Nasional

Kamis, 02 Juli 2026 | 00:16

Indonesia Harus Tegas Tolak LGBT!

Kamis, 02 Juli 2026 | 00:08

Catatan HUT ke-80 Polri

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:40

Bobby Nasution Pulangkan Kontingen Pesparawi Sumut dari Manokwari dengan Biaya Talangan

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:20

Ekodiplomasi di antara Geopolitik dan Kedaulatan Konservasi Indonesia

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:01

Danantara Sedang Membersihkan Warisan Lama BUMN

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:00

Hibah KNPI Kabupaten Bogor Menuai Polemik di Tengah Konflik Internal

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:00

Ketua MPR Bicara Islam Toleran dan Persatuan saat Bertemu Grand Mufti Uzbekistan

Rabu, 01 Juli 2026 | 22:55

Papua Harus Dibangun Tanpa Kehilangan Manusianya

Rabu, 01 Juli 2026 | 22:45

DPR Minta Transparansi Rencana Pengadaan Rudal BrahMos

Rabu, 01 Juli 2026 | 22:44

Selengkapnya