Revitalisasi Organisasi Kerjasama Islam (OKI) sebagai wadah persatuan negara-negara muslim menjadi topik hangat di tengah meningkatnya eskalasi di Timur Tengah serta masifnya penjajahan Israel atas Palestina.
Kepala Badan Strategi Kebijakan Luar Negeri Kemlu, Muhammad Takdir membeberkan betapa pentingnya posisi OKI dalam politik luar negeri Indonesia. Namun ia mengurai beberapa kendala yang kini menerpa OKI.
“Paradoks OKI terlihat kegagalan mengonversi keunggulan komparatif (terkait) populasi, sumber daya energi, dan geopolitik strategis, menjadi bargaining power yang kohesif menghadapi hegemoni Barat,” kata Takdir dalam keterangan yang diterima redaksi di Jakarta, Rabu, 29 April 2026.
“Sebagai organisasi antar-pemerintah terbesar kedua setelah PBB, OKI merupakan wadah utama suara anti-penjajahan, tetapi belum mampu memaksa penghentian agresi atau memberikan jaminan keamanan absolut bagi kedaulatan Palestina,” tambahnya.
Lanjut Takdir, akar masalah OKI dapat dilacak pada empat poin. Pertama, rentang variasi sistem pemerintahan yang ekstrem, dari teokrasi monarki hingga demokrasi parlementer, menyulitkan standardisasi kebijakan.
Kedua, konflik internal, ancaman terorisme, dan krisis transisi (pasca Arab Spring) yang menyita kapasitas diplomatik dan pembangunan negara anggota.
Ketiga, kesenjangan ekonomi ekstrem berupa perbedaan tajam antara negara-negara kaya energi dengan negara-negara berkembang berpendapatan rendah yang mengubah prioritas nasional.
Keempat, friksi geopolitik dan sectarian seperti rivalitas kekuatan kawasan (Negara Teluk vs Iran) dan perbedaan corak keislaman yang menutupi persatuan.
“Masalah Palestina dapat berfungsi sebagai kalimatun sawa’ (titik temu) di antara berbagai kepentingan anggota OKI,” jelasnya.
Menurut Takdir, agenda revitalisasi OKI dimulai dengan mengisi kekosongan kepemimpinan, karena tidak ada satu negara Muslim dominan yang mampu memimpin secara moral dan diplomatik.
“Harus dilakukan perubahan orientasi kebijakan dari sikap reaktif dan terhambat masalah domestik anggota menjadi proaktif dengan agenda-setting bersama, berpusat pada pembebasan Palestina. Kemudian menghilangkan ketergantungan eksternal, dari tingginya deviasi diplomasi akibat dominasi hegemoni Barat menuju kemandirian strategis melalui New Development Bank (revitalisasi IDB) dan kerja sama Selatan-Selatan,” pungkasnya.
