Anggota DPR RI F-Gerindra, Azis Subekti (Foto: Situs Gerindra)
Kondisi ekonomi Indonesia dinilai menunjukkan kesenjangan antara capaian makro dan realitas yang dirasakan masyarakat. Di atas kertas, berbagai indikator ekonomi tampak stabil, namun di lapangan tekanan ekonomi masih dirasakan, terutama akibat kenaikan harga kebutuhan pokok.
Anggota DPR RI Fraksi Gerindra, Azis Subekti, menilai perdebatan mengenai wajah ekonomi nasional kerap menghadirkan dua gambaran berbeda.
“Publik tidak selalu membaca laporan ekonomi, tetapi sangat peka ketika harga beras dan bahan pokok lain perlahan naik,” ujar Azis, Rabu, 29 April 2026.
Ia menjelaskan, pemerintah melalui Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bahwa fundamental ekonomi Indonesia masih terjaga. Pertumbuhan ekonomi berada di kisaran 5 persen, inflasi sekitar 2,5-3 persen, serta rasio utang terhadap PDB relatif aman di level 38-40 persen.
Penilaian positif juga datang dari lembaga internasional seperti International Monetary Fund (IMF) dan World Bank yang menilai ekonomi Indonesia cukup tangguh menghadapi tekanan global.
Namun demikian, Azis menegaskan bahwa capaian tersebut belum sepenuhnya mencerminkan kondisi riil masyarakat.
“Secara statistik, daya beli mungkin terjaga, tetapi dalam praktik, banyak keluarga mulai mengurangi kualitas konsumsi, bukan karena pilihan, melainkan karena keterpaksaan,” ujarnya.
Azis kemudian menyoroti pentingnya peran desa sebagai penopang ketahanan ekonomi masyarakat yang kerap luput dari perhatian kebijakan. Menurutnya, aktivitas ekonomi di desa tidak selalu tercatat dalam indikator formal seperti Produk Domestik Bruto (PDB), tetapi berperan besar dalam menjaga ketahanan pangan keluarga.
Ia menyebut, sektor pertanian hanya menyumbang sekitar 12-13 persen terhadap PDB nasional, namun menyerap hingga 27-30 persen tenaga kerja. Selain itu, sekitar 40 persen penduduk Indonesia masih tinggal di wilayah perdesaan.
“Desa menjadi bantalan sosial ketika sektor lain bergejolak. Ketahanan ini bukan dirancang, melainkan diwariskan dari tradisi bertani dan pengelolaan pangan secara mandiri,” jelasnya.
Meski memiliki potensi besar, Azis menilai peran desa belum dimanfaatkan secara optimal dalam kebijakan pembangunan nasional. Karena itu, ia mendorong pemerintah memperkuat ekonomi desa melalui pendekatan yang lebih sistematis, salah satunya dengan membangun model klaster pangan desa mandiri.
Konsep tersebut mencakup penguatan pembiayaan melalui kredit berbunga rendah, penyediaan benih unggul, pendampingan berbasis data, serta perluasan akses pasar melalui koperasi desa atau Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
“Negara tidak cukup hadir sebagai regulator, tetapi harus menjadi enabler,” tegasnya.
Ia juga menekankan bahwa reforma agraria tidak seharusnya berhenti pada redistribusi lahan, melainkan dilanjutkan dengan pengelolaan yang produktif dan terhubung dengan pasar.
Di sisi lain, Azis mengakui masih terdapat berbagai tantangan, mulai dari birokrasi, konflik agraria, hingga keterbatasan akses pembiayaan bagi petani kecil.
Meski begitu, ia menilai penguatan desa merupakan langkah strategis untuk menjaga ketahanan pangan, menciptakan lapangan kerja, serta menahan laju urbanisasi.
“Jika angka dan realitas terus berjalan sendiri-sendiri, maka yang muncul adalah paradoks: negara yang tampak kuat di atas kertas, tetapi terasa lelah dalam kehidupan warganya,” pungkasnya.
