Perdebatan Peradilan Militer dan Umum Selesai dengan TAP MPR

Perdebatan mengenai yurisdiksi peradilan militer dan peradilan umum sejatinya telah memperoleh dasar penyelesaian sejak lahirnya Ketetapan MPR No. VII Tahun 2000. 

Begitu dikatakan Dosen Hukum Pidana Universitas Mataram Laely Wulandari dalam diskusi publik bertajuk "Menggugat Akuntabilitas Peradilan Militer: Kebutuhan Transformasi dari Peradilan Militer Menuju Peradilan Umum" di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat.

Dijelaskan Laely, ketetapan tersebut secara tegas mengamanatkan pemisahan fungsi dan penegasan bahwa prajurit TNI yang melakukan tindak pidana umum seharusnya diadili dalam peradilan umum.

"Sementara tindak pidana militer tetap menjadi kewenangan peradilan militer," ujar Laely, Selasa 28 April 2026.

Lebih lanjut, Laely menjelaskan bahwa hukum pidana militer pada dasarnya dibentuk untuk menjaga disiplin, ketertiban, serta profesionalisme di lingkungan TNI. 

Laely juga menyoroti munculnya persepsi publik mengenai kebal hukum terhadap anggota TNI yang melakukan tindak pidana umum menunjukkan adanya krisis kepercayaan terhadap sistem peradilan militer. 

"Proses persidangan yang cenderung tertutup dan minim transparansi dinilai mengabaikan prinsip fair trial serta mengesampingkan hak-hak korban," katanya.

Sementara Joko Jumaidi, dari Laboratorium Hukum Unram mengatakan, dua peradilan itu memang tidak sepenuhnya berjalan baik dan bebas persoalan.

Tetapi, katanya, berdebat soal peradilan yang lebih baik pun tidak perlu. Terpenting, semua bisa berpegang pada landasan hukum yang sama.

"Meskipun peradilan umum juga tidak sepenuhnya bebas dari persoalan, peradilan militer saat ini masih menyisakan problem serius, terutama terkait impunitas dan independensi kelembagaan," demikian Joko.