Berita

(Tengah) Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. (Foto: RMOL/Alifia Dwi)

Politik

Pemerintah Bebaskan Pajak Impor LPG dan Bahan Baku Plastik

SELASA, 28 APRIL 2026 | 17:16 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Pemerintah memutuskan untuk membebaskan bea masuk impor Liquefied Petroleum Gas (LPG) dan bahan baku plastik, di tengah gejolak global imbas konflik geopolitik di negara Teluk, khususnya di Selat Hormuz.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan dengan pembebasan bea masuk LPG, industri petrokimia juga dapat memperoleh pasokan alternatif untuk pengganti Nafta yang termasuk salah satu bahan baku utama plastik.

"Impor LPG bea masuknya diturunkan dari 5 persen menjadi 0 persen, sehingga refinery (petrokimia) bisa memperoleh bahan baku alternatif dari Nafta ke LPG," kata Airlangga dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta pada Selasa, 28 April 2026.


Penurunan bea masuk, kata Airlangga akan diatur lebih lanjut melalui Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) dan berlaku selama enam bulan terhitung sejak Mei 2026. 

Keputusan ini diambil untuk mencegah kenaikan harga makanan dan minuman yang menggunakan kemasan plastik.

"Nanti Menteri Perindustrian dan Menteri Keuangan akan menyiapkan Permenperin maupun PMK. Nanti kita lihat situasi sesudah enam bulan seperti apa," tambahnya.

Selain itu, pemerintah juga menghapus bea masuk bahan baku produk plastik seperti polypropylene, polyethylene, Linear Low-Density Polyethylene (LLDPE), serta High-Density Polyethylene (HDPE) untuk menekan kenaikan harga plastik.

Selain pembebasan bea masuk, pemerintah juga memangkas perizinan untuk mempermudah masuknya bahan baku plastik. Kebijakan ini dilakukan karena harga plastik yang melonjak 50 hingga 100 persen. 

"Nanti disiapkan agar proses bagi para industri ini jelas waktunya dan prosesnya sampai di mana," pungkasnya.

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Sjafrie Kumpulkan para Jenderal Kemhan Bahas Potensi Ancaman

Sabtu, 07 November 2026 | 04:26

UPDATE

Bahlil Tak Boleh Seenaknya Jadikan Ujung Kulon Wilayah Usaha Pertambangan

Selasa, 17 November 2026 | 18:21

Konsumsi Naik Belum Tentu Daya Beli Pulih

Selasa, 17 November 2026 | 18:04

Pemerintah Tak Akan Pindahkan Badak Jawa ke Alas Purwo Tanpa Kajian Ilmiah

Selasa, 17 November 2026 | 17:53

Menyorot Kebijakan PIT dan PNBP

Selasa, 17 November 2026 | 17:36

Mengenal Badak Jawa yang Hanya Ada di Taman Nasional Ujung Kulon

Selasa, 17 November 2026 | 17:15

Mengenal Ragam Tradisi dan Etnik Borneo di Kampung Budaya Sarawak

Selasa, 17 November 2026 | 17:14

MA Harus Menata Ulang Perlawanan Perdata Terhadap Putusan Berkekuatan Tetap

Selasa, 17 November 2026 | 17:14

Pramono-Tito Sepakati Skema Pendanaan Rp7,5 Triliun untuk Jakarta

Selasa, 17 November 2026 | 17:10

Kuasai Tata Negara, Yusril Ihza Mahendra Punya Modal jadi Gantikan Gibran

Selasa, 17 November 2026 | 17:07

Profil Ahmad Muzani, Dasco, dan Sugiono yang Masuk Bursa Cawapres Prabowo

Selasa, 17 November 2026 | 17:02

Selengkapnya