Berita

Wakil Ketua Komisi V DPR RI Fraksi PKB Syaiful Huda (Foto: situs fraksi PKB)

Politik

DPR Desak Evaluasi Nasional Perlintasan Sebidang Usai Tabrakan Kereta di Bekasi

SELASA, 28 APRIL 2026 | 10:13 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Komisi V DPR RI meminta Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) segera turun ke lapangan untuk menginvestigasi penyebab kecelakaan antara Kereta Api Jarak Jauh (KAJJ) Argo Bromo Anggrek dan KRL Commuter Line di Stasiun Bekasi Timur.

Permintaan tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi V DPR RI Fraksi PKB, Syaiful Huda, dalam keterangannya pada Selasa, 28 April 2026.

“Dalam jangka pendek, kami meminta KNKT segera melakukan investigasi secara menyeluruh untuk memastikan penyebab kecelakaan ini,” ujarnya.


Selain mendorong investigasi, Komisi V juga meminta PT KAI dan para pemangku kepentingan terkait melakukan evaluasi menyeluruh terhadap perlintasan sebidang di seluruh Indonesia. Dalam insiden di Bekasi Timur, kecelakaan diduga dipicu oleh kendaraan yang berhenti di perlintasan.

Huda menilai persoalan perlintasan sebidang masih menjadi pekerjaan rumah besar. Ia mengungkapkan bahwa sepanjang jalur kereta dari Jakarta hingga Surabaya terdapat ratusan perlintasan sebidang yang belum tertangani dengan baik.

“Ini menunjukkan kita masih memiliki persoalan serius terkait perlintasan sebidang yang harus segera dibenahi,” katanya.

Menurutnya, tidak semua perlintasan dilengkapi petugas penjaga, dan kondisi fisik lintasan pun kerap tidak rata dengan jalan raya. Hal ini sering menyulitkan kendaraan melintas dan berpotensi menimbulkan kecelakaan.

Sebagai langkah jangka pendek, Huda mendorong penempatan petugas di setiap perlintasan. Jika belum memungkinkan, ia mengusulkan pelibatan relawan dari pemerintah daerah untuk membantu pengamanan.

“Yang penting ada petugas atau relawan yang memastikan lintasan aman,” tegasnya.

Ia menambahkan, keberadaan petugas sangat penting untuk menangani situasi darurat, seperti kendaraan mogok di atas rel, agar dapat segera dievakuasi.

Ke depan, Komisi V DPR RI juga berencana memanggil sejumlah pihak terkait, termasuk Kementerian Perhubungan, KNKT, dan PT KAI, dalam rapat dengar pendapat guna melakukan evaluasi menyeluruh.

“Supaya pembahasan kita komprehensif, mengetahui penyebab pasti, dan memastikan kejadian serupa tidak terulang,” pungkasnya.

Sementara itu, PT Kereta Api Indonesia terus memperbarui data korban dalam insiden tersebut. VP Corporate Communication KAI, Anne Purba, menyampaikan bahwa hingga Selasa pagi, jumlah korban meninggal dunia tercatat tujuh orang, sementara 81 penumpang mengalami luka-luka dan telah dievakuasi.

“Sampai saat ini kami telah mengevakuasi 81 penumpang yang mengalami luka-luka, dan tujuh penumpang dinyatakan meninggal dunia,” ujar Anne.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

UPDATE

Muktamar NU Turut Gerakan Ekonomi Masyarakat

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:22

Puan Anggap Santai Ocehan Budi Arie soal Percepatan Pemilu

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:11

Ada Angka Favorit Prabowo di Balik Muktamar NU

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:09

Bisnis Makin Kompleks, Profesi PPGA Disiapkan untuk Kelola Risiko Kebijakan dan Politik

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:58

Prabowo Tiba di Lokasi Muktamar ke-35 NU, Disambut Rais 'Aam hingga Gus Yahya

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:58

LKPP 2025 Kembali Raih WTP ke-10 Sejak 2016, Ini Catatan Purbaya

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:54

Menkop Ingin Koperasi dan Pariwisata Kerek Ekonomi Daerah

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:51

IPW Minta Dugaan Penipuan Rp58,5 Miliar Libatkan Perwira Polri Diuji Profesional

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:51

KPK Panggil Mantan Pj Bupati Muara Enim Hingga Petinggi Swasta di Kasus Suap Edison

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:46

Jangan Sampai UU Perampasan Aset Buka Celah Penyalahgunaan Wewenang

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:43

Selengkapnya