Reshuffle Kabinet Prabowo Dituntut Berorientasi Perubahan Kinerja

Langkah reshuffle Kabinet Merah Putih yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto, disorot Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah. 

Dalam reshuffle tersebut, Muhammad Qodari dilantik sebagai Kepala Badan Komunikasi setelah sebelumnya menjabat Kepala Kantor Staf Presiden (KSP). Posisi Kepala KSP kini diisi oleh Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman.

Sementara itu, Abdul Kadir Karding dilantik sebagai Kepala Badan Karantina Nasional. Hasan Nasbi dipercaya sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Komunikasi, setelah sebelumnya menjabat Kepala PCO sebelum diberhentikan.

Di sektor lingkungan, Jumhur Hidayat ditunjuk sebagai Menteri Lingkungan Hidup (LH). Adapun pejabat sebelumnya, Hanif Faisol Nurofiq, digeser menjadi Wakil Menteri Koordinator (Wamenko) Bidang Pangan.

Dedi menilai, reshuffle kabinet merupakan langkah yang dilematis. Di satu sisi, pergantian menteri kerap hanya dipandang sebagai pergantian figur dengan corak kerja yang tidak jauh berbeda. 

“Namun bisa potensial membawa perubahan,” ujar Dedi kepada RMOL, Senin 27 April 2026.

Ia menambahkan, reshuffle di Indonesia cenderung bersifat normatif karena hanya mengganti orang, bukan kualitas kerja. Menurutnya, faktor antrean politik masih menjadi pertimbangan utama, sehingga performa pemerintahan kerap tidak mengalami perubahan signifikan.

“Reshuffle lebih sering soal antrean politik, sehingga performa tetap sama seperti tanpa ada reshuffle,” kata pengamat politik jebolan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini.

Meski demikian, Dedi menegaskan bahwa reshuffle tidak selalu berbasis kinerja. Dalam beberapa kasus, figur dengan kinerja baik justru ikut tergeser, sementara yang dinilai kurang optimal tetap dipertahankan.

“Hanya saja, reshuffle tidak selalu soal kinerja, sehingga tokoh yang perform justru tersasar reshuffle, sementara yang tidak, tetap dipertahankan,” pungkasnya.