Berita

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. (Foto: KDM Channel)

Nusantara

Bonus Rp1 Miliar untuk Pemain Persib Ternyata Berasal dari Maruarar Sirait

SENIN, 27 APRIL 2026 | 01:30 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi akhirnya angkat bicara terkait polemik bonus Rp1 miliar untuk pemain Persib Bandung yang ramai diperbincangkan di media sosial.

Di tengah sorotan publik, Dedi memilih jalur terbuka. Ia menegaskan, informasi yang disampaikannya bukan tanpa dasar, melainkan bagian dari komitmen transparansi.

"Bonus Rp1 miliar berasal dari Asep Ara Sirait. Saya menyebutnya Bang Ara atau Asep Ara karena beliau sudah lama tinggal di Jawa Barat saat kuliah di Universitas Parahyangan Bandung," ujar Dedi dikutip Kantor Berita RMOLJabar, Minggu 26 April 2026.


Sosok yang dimaksud adalah Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait. Menurut Dedi, komitmen bonus itu muncul dalam pertemuan bersama manajemen Persib saat membahas target ambisius: meraih tiga gelar juara secara beruntun.

Namun, target tersebut diakui bukan perkara ringan.

"Top management menyampaikan bahwa tantangannya sangat berat," jelasnya.

Dari situlah, lanjutnya, muncul dukungan spontan dari Maruarar. Ia menyatakan kesediaan memberikan bonus untuk setiap laga tandang Persib.

"Bang Ara menyampaikan akan membantu memberikan bonus pada setiap pertandingan di kandang lawan," tuturnya.

Skemanya pun tak kecil. Dari tujuh laga tandang, lima pertandingan dirancang mendapat bonus masing-masing Rp1 miliar. Total dana yang disiapkan mencapai Rp5 miliar.

Meski demikian, Dedi mengaku tidak gegabah. Sebelum membuka informasi itu ke publik, ia terlebih dahulu memastikan aspek aturan kepada manajemen Persib.

Bahkan, ia mengklaim telah menanyakan hal tersebut berulang kali.

"Saya menanyakan sampai tiga kali, boleh atau tidak dipublikasikan. Jawabannya, tidak ada pelanggaran dan boleh," tegasnya.

Menariknya, keputusan membuka informasi itu justru diambil meski sempat ada permintaan agar tidak dipublikasikan. Bagi Dedi, transparansi tetap menjadi prinsip utama.

"Saya menjunjung tinggi transparansi. Setiap pengelolaan keuangan harus disampaikan kepada publik," tandasnya.

Di tengah polemik yang berkembang, Dedi juga mengingatkan Bobotoh untuk tidak larut dalam perdebatan di ruang digital. Ia mengajak suporter kembali ke esensi: mendukung tim di lapangan.

"Semangat bertanding habis-habisan, bukan berdebat habis-habisan di media sosial. Hatur nuhun," pungkasnya.


Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

Usai Dimaafkan Jusuf Hamka, KAKI Dorong Polri Buka Kembali Kasus NCD Unibank

Sabtu, 05 September 2026 | 19:53

UPDATE

Selain Anak Buah Nusron, KPK Benarkan Tangkap Fahd A Rafiq

Selasa, 15 September 2026 | 00:25

Laut Bukan Tempat untuk Mati

Selasa, 15 September 2026 | 00:01

APKARINDO Perjuangkan Ksejahteraan Petani hingga Kejayaan Karet Rakyat

Senin, 14 September 2026 | 23:42

Anak Buah Nusron Kena OTT KPK Terkait Pengurusan HGB Summarecon

Senin, 14 September 2026 | 23:22

DPR Soroti Usia Kapal dan Kepatuhan Aturan Impor dalam Tragedi Virgo Transport 8

Senin, 14 September 2026 | 23:02

Pemerintah Bahu Membahu Cegah Karhutla Masuk Zona Inti IKN

Senin, 14 September 2026 | 23:01

Pemilik Laundry Sukses Kembangkan Usaha dari Mekaar jadi BRILink Agen

Senin, 14 September 2026 | 22:38

OTT KPK Makin Mengerucut, Fahd A Rafiq hingga Bos Summarecon Dikabarkan Terjaring

Senin, 14 September 2026 | 22:37

Ketua KPK Benarkan OTT Pejabat ATR/BPN, Daftar Nama Belum Diungkap

Senin, 14 September 2026 | 21:59

Janggal, Purbaya Dipecat Setelah Mencopot Ratusan Pejabat Kemenkeu

Senin, 14 September 2026 | 21:57

Selengkapnya