KPK Cecar Dirjen Intram Kemenhub Soal Pengaturan Proyek Sudewo

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencecar Dirjen Integrasi Transportasi dan Multimoda (Intram) Kementerian Perhubungan, Mohamad Risal Wasal terkait dugaan pengaturan proyek jalur kereta api yang menyeret Bupati Pati, Sudewo.

Pemeriksaan dilakukan terhadap Risal yang juga mantan Dirjen Perkeretaapian sebagai saksi pada Kamis, 23 April 2026.

Selain Risal, penyidik juga mendalami hal serupa terhadap saksi lain, Ari Hendratno selaku PPK Perawatan Perkeretaapian Balai Perawatan Perkeretaapian Ngrombo, yang diperiksa Jumat, 24 April 2026.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan, penyidik mendalami dugaan pengaturan hingga “plotting” calon penyedia proyek di lingkungan Balai Teknik Perkeretaapian (BTP).

“Dalam pemeriksaan para saksi untuk dua hari ini, penyidik mendalami materi terkait pengaturan, pengkondisian, dan plottingan calon penyedia dalam pekerjaan di lingkungan BTP Jateng dan BTP Jatim, khususnya yang dilakukan oleh tersangka SDW,” kata Budi kepada wartawan, Jumat, 24 April 2026.

Namun, sejumlah saksi lain justru mangkir dari panggilan penyidik. Mereka di antaranya Dicky Hendrik Kusbiantoro, Nurhadi Unggul Wibowo, Mochamad Andi Hary Murty, hingga Putu Sumarjaya.

Kasus korupsi di Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kemenhub ini mencuat dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada 11 April 2023 di Balai Teknik Perkeretaapian wilayah Jawa Bagian Tengah.

Sejak itu, KPK telah menetapkan puluhan tersangka. Hingga 20 Januari 2026, total 21 orang telah ditetapkan dan ditahan, termasuk Sudewo yang juga mantan anggota DPR RI.

Tak hanya individu, KPK juga menetapkan dua korporasi sebagai tersangka dalam perkara ini.

Kasus ini mencakup sejumlah proyek besar, mulai dari pembangunan jalur ganda Solo Balapan-Kadipiro-Kalioso, proyek jalur KA di Makassar, hingga proyek konstruksi dan supervisi di Lampegan, Cianjur, serta perbaikan perlintasan sebidang di wilayah Jawa dan Sumatera.