Berita

Sebanyak 263 warga binaan high risk Rumah Tahanan Negara (Rutan) narkoba dari enam provinsi dipindahkan ke Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah (Foto: Humas Kemenimipas)

Presisi

263 Warga Binaan High Risk di Kasus Narkoba Dipindah ke Nusakambangan

JUMAT, 24 APRIL 2026 | 07:45 WIB | LAPORAN: BONFILIO MAHENDRA

Sebanyak 263 warga binaan high risk Rumah Tahanan Negara (Rutan) narkoba dari enam provinsi dipindahkan ke Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah.

Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Mashudi, menegaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari komitmen tegas pemerintah dalam memberantas peredaran narkoba di dalam lapas dan rutan.

”Kami tegaskan kembali tidak boleh ada ruang atau celah sedikit pun untuk narkoba. Kami cegah dan tangkal, apabila ditemukan pasti kami berantas. Berulang kali Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Bapak Agus Andrianto, menyerukan Zero Narkoba dan HP, siapapun yang terbukti terlibat sanksi hukuman berat pasti akan diberlakukan,” kata, Direktur Jenderal Pemasyarakatan Mashudi dalam keterangan resmi dikutip redaksi di Jakarta, Jumat 24 April 2026.


Mashudi menjelaskan, pemindahan ini tidak semata-mata bersifat represif, tetapi juga merupakan langkah rehabilitatif dan preventif.

“Pemindahan ini bukan hanya tindakan represif, tetapi juga langkah rehabilitatif sekaligus preventif agar lapas dan rutan terlindungi dari penyebaran perilaku melanggar, khususnya penyalahgunaan dan peredaran narkoba,” jelasnya.

Secara keseluruhan, hingga saat ini tercatat sebanyak 2.554 warga binaan kategori high risk telah dipindahkan ke Nusakambangan.

Sebanyak 263 warga binaan yang dipindahkan berasal dari enam provinsi, dengan rincian Sumatera Utara: 44 orang, Riau: 103 orang, Jambi: 42 orang, Sumatera Selatan: 11 orang, Lampung: 18 orang, dan DKI Jakarta: 45 orang.

“Malam ini sekitar pukul 21.50 WIB,  263 warga binaan high risk tersebut telah diterima oleh sejulmlah lapas di Nusakambangan. Pemindahan dan penerimaan di masing-masing lapas  dilakukan sesuai dengan SOP yang berlaku. Selanjutnya akan diterapkan  pengamanan dan pembinaan dengan tingkat maksimum dan super maksimum," kata Mashudi.

Mashudi menargetkan terhadap warga binaan tersebut dapat segera terjadi perubahan perilaku yang lebih baik.

“Setelah 6 (enam) bulan mereka akan diassesment, dan apabila terjadi perubahan perilaku  yanag lebih baik akan dipindahkan ke lapas dengan tingkat pembinaan dan pengaman yang lebih rendah," kata Mashudi.

Populer

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

Jokowi sudah Ditinggalkan Parpol, Polri, hingga Oligarki

Senin, 19 Oktober 2026 | 04:00

Gagal Atasi Karhutla, Pecat Menhut Raja Juli!

Jumat, 16 Oktober 2026 | 23:30

Gugat Allianz Rp1,5 Miliar, Krisdayanti Ajukan Perkara ke PN Jaksel

Minggu, 18 Oktober 2026 | 13:28

Dua Tahun Cukup bagi Prabowo Mengasuh Geng Solo

Selasa, 13 Oktober 2026 | 13:43

UPDATE

Bursa Asia Tertekan, Kospi Anjlok Lebih 2 Persen

Jumat, 23 Oktober 2026 | 08:33

Ekonom Sentil Menteri Prabowo: Jangan Jadi Beban Presiden!

Jumat, 23 Oktober 2026 | 08:21

Wall Street Tertekan Aksi Jual Saham Teknologi

Jumat, 23 Oktober 2026 | 07:56

Lonjakan Minyak Tekan Logam Dunia: Emas Anjlok ke Level Terendah

Jumat, 23 Oktober 2026 | 07:45

Saham BYAN Tancap Gas, Naik 3,16 Persen ke Rp10.600

Jumat, 23 Oktober 2026 | 07:22

Penguatan IHSG Sinyal Kepercayaan ke Pemerintah Mulai Pulih

Jumat, 23 Oktober 2026 | 07:10

Pasar Eropa Merah Gara-gara Minyak

Jumat, 23 Oktober 2026 | 07:06

Terbuka Peluang Bangun Museum Haji Indonesia

Jumat, 23 Oktober 2026 | 06:58

Pujian Prabowo Jangan Jadi Obat Tidur Menteri

Jumat, 23 Oktober 2026 | 06:57

Pemerintah Harus Berlakukan Wajib Halal pada Oktober 2026

Jumat, 23 Oktober 2026 | 06:19

Selengkapnya