Wakil Ketua DPD RI Tamsil Linrung. (Foto: Humas DPD)
Wakil Ketua DPD RI Tamsil Linrung mengapresiasi capaian Pemerintah yang berhasil mendorong lonjakan cadangan beras nasional hingga tembus mencapai 5 juta ton.
Ia menilai capaian tersebut sebagai bukti konkret bahwa arah kebijakan pangan nasional berada di jalur yang tepat dalam memperkuat ketahanan sekaligus kedaulatan pangan Indonesia, terutama dari perspektif daerah sebagai basis produksi.
Berdasarkan data Kementerian Pertanian per 23 April 2026, cadangan beras Pemerintah di gudang Bulog telah mencapai 5,2 juta ton. Angka ini mencerminkan peningkatan produksi yang signifikan, yang sebagian besar ditopang oleh kinerja sektor pertanian di daerah.
“Cadangan beras yang menyentuh 5,2 juta ton ini harus dibaca sebagai keberhasilan kolektif, terutama kerja keras petani di daerah. Ini adalah fondasi penting menuju swasembada pangan yang berkelanjutan,” ujar Tamsil usai memimpin Sidang Paripurna DPD RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Kamis, 23 April 2026.
Menurutnya, capaian tersebut tidak terlepas dari berbagai terobosan yang dilakukan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, khususnya dalam menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi, perbaikan tata kelola distribusi, serta percepatan rehabilitasi jaringan irigasi di sentra-sentra produksi pangan daerah.
Tamsil menegaskan bahwa keberhasilan produksi nasional harus diiringi dengan penguatan ekosistem pertanian di daerah secara menyeluruh. Ia mengingatkan bahwa peran negara tidak berhenti pada peningkatan stok, tetapi juga memastikan keadilan distribusi, stabilitas harga, dan kesejahteraan petani sebagai aktor utama.
“Ketika pupuk tersedia, irigasi diperbaiki, dan kebijakan berpihak pada petani daerah, maka produksi meningkat. Tapi tugas kita belum selesai hasil produksi ini harus terdistribusi secara adil hingga ke seluruh wilayah, tanpa menciptakan disparitas baru,” tegasnya.
Tamsil juga mengapresiasi program swasembada pangan di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang dinilai mulai menunjukkan dampak nyata, tidak hanya pada peningkatan produksi, tetapi juga pada perbaikan kesejahteraan petani.
Hal ini tercermin dari data Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukkan indeks harga yang diterima petani padi konsisten berada di atas 130 poin sejak Juni 2024. Bahkan pada Maret 2026, indeks tersebut mencapai 144,52, meningkat dibandingkan Maret 2025 yang berada di level 137,94.
“Ini indikator kuat bahwa kebijakan pangan tidak hanya fokus pada output produksi, tetapi juga menjaga nilai ekonomi yang diterima petani. Artinya kesejahteraan petani-petani di daerah ikut terdongkrak,” jelasnya.
Tamsil menilai capaian saat ini menempatkan Indonesia pada jalur yang tepat menuju kedaulatan pangan. Dia pun meminta konsistensi kebijakan dan pengawasan distribusi tetap menjadi kunci utama agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh seluruh masyarakat.
Terpisah, Dosen Institut Pertanian Bogor (IPB) University, Prima Gandhi turut mengapresiasi capaian tersebut sebagai indikator kuantitatif membaiknya produksi dan tata kelola pangan nasional.
“Capaian cadangan beras yang tembus 5,2 juta ton dan NTP di level 144,52 menunjukkan bahwa produksi dan tata kelola pangan, khususnya beras, sedang berada dalam tren yang membaik,” ujarnya.
Menurut Prima, kombinasi antara stok beras yang tinggi dan meningkatnya Nilai Tukar Petani (NTP) menjadi sinyal kuat bahwa kebijakan pertanian pemerintah mulai menunjukkan hasil nyata.
“Ini berarti produksi meningkat dan petani juga mendapatkan manfaat ekonomi yang lebih baik. Ada perbaikan dalam ekosistem pertanian kita,” pungkasnya.
